SATELITNEWS.COM, TANGERANG–Presiden Prabowo Subianto memberi perhatian serius terhadap banjir yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Dia sedang mematangkan pembentukan
tim yang akan mengkaji dan membereskan persoalan ini.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai rapat bersama Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Menurut Prasetyo, penanganan banjir akan dilakukan secara terintegrasi sejak dari hulu. Sejumlah langkah konkret telah dibahas lintas kementerian, sehingga upaya pemerintah
tidak dimulai dari nol.
“Secara informal, pertemuan-pertemuan sudah dilakukan. Minggu malam juga kami sudah menggelar pertemuan awal,” ujar Prasetyo.
Ia menjelaskan, sejumlah kementerian telah menyiapkan rencana dan desain penanganan banjir yang bersifat menyeluruh, mulai dari pengelolaan daerah aliran sungai (DAS),
pembangunan infrastruktur, hingga penataan ruang wilayah.
Prasetyo menegaskan, pendekatan terintegrasi akan menjadi kunci penanganan banjir ke depan, terutama untuk mengantisipasi meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi akibat
perubahan iklim. Selain itu, pemerintah juga memberi perhatian pada edukasi masyarakat serta penguatan sistem peringatan dini.
Terkait struktur tim penanganan banjir, Prasetyo mengatakan, ketua tim belum ditetapkan. Namun, pemerintah berencana menunjuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai koordinator.
Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra itu menekankan pentingnya kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi cuaca ekstrem. Salah satunya melalui edukasi masyarakat serta
pembangunan sistem peringatan dini dari hulu hingga hilir.
Ia juga menyoroti dampak cuaca ekstrem terhadap layanan publik, khususnya transportasi kereta api. Saat ini, terdapat 16 titik rawan genangan di jalur kereta api wilayah utara
Pulau Jawa yang kerap mengganggu operasional saat curah hujan tinggi.
“Ada 16 titik di jalur kereta api wilayah utara Jawa yang setiap curah hujan tinggi tergenang dan mengganggu layanan masyarakat. Karena itu, penanganannya juga harus
terintegrasi,” jelasnya.
Bappenas menyatakan kesiapan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo terkait penanganan banjir di Pulau Jawa.
Staf Khusus Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sukmo Harsono menilai, arahan Presiden sangat krusial mengingat banjir yang berulang menunjukkan adanya persoalan mendasar yang belum
tertangani secara serius.
Menurut Sukmo, penanganan banjir membutuhkan grand design baru yang komprehensif dari hulu hingga hilir. Ia menilai kapasitas infrastruktur drainase perkotaan sudah tertinggal
jauh dari kebutuhan saat ini.
“Saluran air perkotaan tertinggal ratusan tahun dari kebutuhan,” ujar Sukmo saat dihubungi, Senin (26/1/2026).
Ia menyoroti gorong-gorong yang sempit, utilitas kabel yang semrawut, serta pendangkalan sungai akibat sedimentasi sebagai penyebab utama banjir yang memicu luapan air ke jalan
dan permukiman.
“Selama ini pemda biasanya hanya membersihkan gorong-gorong dan membeli pompa,” sentilnya.
Karena itu, Sukmo mendorong penyatuan blueprint daerah rawan banjir untuk membangun sistem tata air terintegrasi lintas wilayah. Meski memerlukan biaya besar, langkah tersebut
dinilai penting demi solusi jangka panjang.
“Ego sektoral harus dikesampingkan. Kepala daerah perlu duduk bersama. Pengorbanan perlu dilakukan demi melayani rakyat,” tegasnya. (rmg)
