SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Upaya pemulihan pascabanjir di wilayah Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, terus berlangsung. Selasa (27/1/2026), Masjid Jami Al-Jihad, Perumahan Periuk Damai RW 08, menjadi titik temu antara pemerintah, wakil rakyat, dan warga yang masih berjuang memulihkan kehidupan setelah bencana banjir besar yang merendam kawasan tersebut selama beberapa hari terakhir.
Sore hari, Wakil Ketua I DPRD Kota Tangerang, Andri S. Permana, turun langsung meninjau kondisi terkini banjir di RW 08 Periuk Damai bersama dengan Camat Kecamatan Periuk, BPBD Kota Tangerang, dan Koramil Cibodas, salah satu wilayah terakhir yang masih terdampak dan kini berada dalam tahap pemulihan. Peninjauan ini dilakukan setelah sehari sebelumnya banjir di sejumlah titik di Kecamatan Periuk mulai surut, menyisakan lumpur, kerusakan rumah warga, serta trauma mendalam akibat banjir dengan ketinggian ekstrem.
“Ya, hari ini saya berkesempatan melakukan peninjauan langsung kondisi terkini terkait banjir yang terjadi di Kecamatan Periuk, terutama di Periuk Damai RW 08. Ini menjadi salah satu titik terakhir wilayah terdampak yang hari ini sedang dalam proses pemulihan,” ujar Andri di hadapan warga dan relawan di lokasi pengungsian.
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, Andri menyebut upaya penanggulangan banjir yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang sudah berjalan optimal, khususnya dalam fase tanggap darurat. Di RW 08 Periuk Damai, sebanyak delapan unit rumah pompa telah dipasang untuk mempercepat surutnya genangan air. “Dari delapan rumah pompa yang terpasang, enam di antaranya hari ini saya cek langsung beroperasi secara maksimal. Ini cukup signifikan dalam mengurangi debit air di dalam kompleks RW 08,” kata Andri.
Menurutnya, keberadaan pompa-pompa tersebut menjadi kunci dalam mempercepat proses pengeringan kawasan permukiman yang sempat terendam hingga beberapa meter. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh berhenti pada aspek teknis semata. Lebih jauh, Andri menyoroti kuatnya kolaborasi lintas lembaga dalam penanganan banjir di Periuk. Ia menyebut, semangat gotong royong terlihat nyata mulai dari pemerintah kota hingga unsur kelurahan, serta dukungan dari aparat keamanan.
“Yang paling penting, gotong royong pemerintah tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang. Jajaran sampai tingkat kelurahan, Kepolisian melalui Polsek, dan Tentara Nasional Indonesia melalui Koramil sudah bahu-membahu,” ujarnya. Kolaborasi tersebut, lanjut Andri, diwujudkan dalam pengelolaan dapur umum yang hingga hari ini masih aktif melayani kebutuhan makan para pengungsi. Selain itu, posko kesehatan dan pemantauan sanitasi juga terus beroperasi guna memastikan kondisi pengungsi tetap terjaga.
Baca Juga: Penanganan Banjir Kota Tangerang Kini Difokuskan di Kecamatan Periuk
“Tadi bersama Kepala Pelaksana BPBD, kami juga mengecek kondisi sanitasi para pengungsi dan memastikan posko kesehatan tetap berjalan. Hari ini upaya kita bersama adalah melewati fase banjir ini dengan selamat,” katanya.
Namun, di balik upaya penanganan darurat, Andri menyampaikan catatan kritis yang menurutnya harus segera ditindaklanjuti pemerintah pascabencana. Ia menilai, persoalan banjir di wilayah Tangerang Raya, termasuk Periuk, tidak bisa dilepaskan dari masifnya pembangunan dan alih fungsi lahan.
“Ke depan, harapan paling besar adalah adanya keberanian pemerintah untuk segera melakukan moratorium atau penghentian pemberian izin pengembangan di wilayah-wilayah terdampak banjir,” tegasnya. Ia mengingatkan bahwa sebaik apa pun rekayasa teknologi yang dilakukan—mulai dari pompa, tanggul, hingga normalisasi sungai akan menjadi sia-sia jika pembangunan baru terus dibiarkan tanpa kendali.
“Selama masih ada pengembangan wilayah, pembangunan klaster-klaster baru atau bangunan baru di daerah rawan banjir, apa yang kita lakukan hari ini bisa kembali ke titik nol,” ujar Andri. Menurutnya, Pemerintah Kota Tangerang perlu segera mengambil kebijakan strategis berupa moratorium izin, sembari melakukan penataan ulang kawasan yang selama ini menjadi langganan banjir. “Pascabencana ini, kebijakan moratorium harus segera dilakukan, sambil kita benahi tata ruang dan wilayah-wilayah terdampak banjir secara serius,” katanya.
Di tengah peninjauan tersebut, suara warga turut mengemuka. Heribertus Supantara, Ketua RW 08 Periuk Damai, menyampaikan apresiasi sekaligus harapan besar kepada wakil rakyat yang hadir langsung ke lapangan. “Hari ini, menurut saya, saya cukup puas walaupun belum sepenuhnya. Setidaknya aspirasi warga sudah tersampaikan langsung,” kata Heribertus.
Ia menilai kehadiran langsung Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang menjadi sinyal positif, setelah bertahun-tahun aspirasi warga lebih sering berhenti di tataran pengajuan dan laporan tanpa realisasi nyata. “Mudah-mudahan ke depannya apa yang kami sampaikan ini benar-benar bisa terealisasi. Bukan cuma sekadar informasi atau pengajuan seperti sebelumnya,” ujarnya.
Baca Juga: 13.718 Warga Terdampak Banjir di Periuk Damai, Ribuan Mengungsi kembali
Heribertus mengungkapkan, salah satu aspirasi utama yang disampaikan warga RW 08 kepada Andri adalah persoalan Situ Bulakan serta sejumlah titik rawan banjir di wilayah Periuk. Menurutnya, sedikitnya empat RW di kawasan tersebut selalu menjadi wilayah dengan dampak terparah setiap kali banjir besar melanda. “Masalah Situ Bulakan dan titik-titik rawan yang menyebabkan banjir di Periuk—khususnya empat RW yang paling parah tergenang—itu yang kami sampaikan,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa warga tidak hanya mengeluhkan kondisi, tetapi juga meminta solusi konkret dan berkelanjutan dari pemerintah. “Intinya kami minta solusi. Ini bukan masalah baru, sudah puluhan tahun,” katanya. Heribertus, yang mengaku telah tinggal di Perumahan Periuk Damai sejak 1996, menyebut banjir hampir menjadi peristiwa tahunan di kawasan tersebut. Namun, dalam lima tahunan terakhir, skala banjir semakin mengkhawatirkan.
“Kalau dulu masih genangan, sekarang sudah banjir besar. Yang lima tahunan ini paling parah, kemarin bisa sampai lebih dari empat meter,” ungkapnya. Ia menyebut warga Periuk kini menyimpan trauma mendalam terhadap banjir lima tahunan tersebut. Bagi mereka, ini bukan lagi sekadar bencana musiman, melainkan ancaman serius terhadap keselamatan dan keberlangsungan hidup. “Kalau banjir tahunan yang biasa mungkin masih wajar karena curah hujan tinggi. Tapi yang lima tahunan ini, warga sudah trauma,” katanya. (ari)
