SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Menjelang Ramadhan dan Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran mobilitas masyarakat. Diskon transportasi lintas moda hingga penyaluran bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng disiapkan untuk meredam tekanan inflasi yang kerap muncul pada periode hari raya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menargetkan inflasi tetap berada dalam kisaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yakni 2,5 persen dengan deviasi plus minus 1 persen. Selain itu, pemerintah berupaya menjaga inflasi pangan bergejolak (volatile food) agar tetap terkendali.
“Pemerintah terus menjaga agar inflasi sesuai dengan target dalam APBN yaitu 2,5 plus minus 1 persen. Dan kedua, pemerintah tadi melihat volatile food, terutama makanan, untuk terus kita jaga di kisaran 3 sampai dengan 5 persen,” ujar Airlangga usai rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Sejumlah komoditas pangan pokok seperti beras, bawang merah, dan bawang putih menjadi perhatian utama pemerintah menjelang Lebaran. Untuk memastikan ketersediaan pasokan, pemerintah mendorong penguatan distribusi pangan melalui kerja sama antardaerah, khususnya dari wilayah yang mengalami surplus ke daerah yang membutuhkan.
Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah juga diperkuat untuk menjamin kelancaran logistik antarwilayah. Pemerintah, kata Airlangga, tetap menjaga kebijakan harga yang diatur (administered price) agar gejolak harga tidak membebani masyarakat.
Ia menambahkan, dukungan infrastruktur logistik di sejumlah wilayah, termasuk daerah terdampak bencana, mulai menunjukkan hasil. Tren inflasi di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan mengalami penurunan, meski tidak dirinci lebih lanjut.
Baca Juga: Inflasi Dekati Batas Kritis, Pemerintah Daerah Diminta Waspada
Selain pengendalian harga pangan, pemerintah juga menyiapkan diskon transportasi lintas moda untuk mendukung mobilitas masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Insentif tersebut mencakup potongan harga tiket pesawat, kereta api, angkutan laut, transportasi darat, hingga tarif jalan tol.
“Menjelang hari raya Lebaran nanti, beberapa program telah dipersiapkan, termasuk untuk diskon transportasi, baik itu pesawat, kereta api, angkutan laut, angkutan darat, dan juga jalan tol,” kata Airlangga.
Pemerintah juga menyiapkan bantuan sosial berupa beras dan minyak goreng, termasuk MinyaKita, yang akan disalurkan selama periode Ramadan dan Idulfitri. Langkah ini ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan potensi kenaikan harga pangan.
Pemerintah berencana kembali menggelar rapat koordinasi inflasi pada Juni 2026 untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pasca-Lebaran.
Terpisah, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan stimulus jelang lebaran ini merupakan upaya memperkuat perekonomian dengan menyelaraskan bantuan dari sisi permintaan dan penawaran.
“Polanya adalah diskon tarif transportasi dan diskon tiket itu kan lebih insentif di sisi supply. Dari sisi demand juga tetap digulirkan untuk peningkatan daya beli masyarakat. Demand diperkuat dan harga dari sisi supply dikurangi sehingga ada titik temu,” kata dia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,62% dan memberikan kontribusi sebesar 6,10% ke pertumbuhan ekonomi triwulan III-2025. Oleh karena itu pemerintah siap memberikan diskon pada sektor transportasi.
Baca Juga: Beras dan Cabai Tekan Pangan, Inflasi Desember Diwaspadai
“Oleh karena itu, kami tetap ingin mengusulkan. Misalkan pesawat kan waktu itu kan diskon antara 13-16%, kami mengusulkan kalau bisa lebih lagi tetapi dengan alternatif usulan banyak,” tutur Susiwijono.
Diskon tarif transportasi direncanakan akan diumumkan dalam waktu dekat. Hari raya Lebaran akan berlangsung pada 20 Maret 2026 sehingga diskon tarif tersebut harus segera diumumkan. Mengingat pemesanan tiket transportasi dapat diberlakukan 45 hari sebelum tanggal berangkat.
“Ramadan dan Lebaran tahun ini berlangsung pada triwulan I. Kami ingin secara psikologis dorongannya akan tinggi sekali pada triwulan I-2026,” terang Susiwijono.
Kebijakan diskon transportasi bukan kali pertama diterapkan. Pada periode Natal dan Tahun Baru 2025–2026, program serupa dinilai mampu mendorong mobilitas masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi. (rmg/xan)
