SATELITNEWS.COM, JAKARTA— Awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ditandai dengan tingkat kepuasan publik yang tergolong tinggi, disertai kepercayaan kuat terhadap pemerintahan dan TNI. Namun, harga kebutuhan pokok hingga ketersediaan lapangan kerja masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Hasil survei nasional Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo mencapai 79,9 persen. Rinciannya, 13,0 persen responden mengaku sangat puas dan 66,9 persen cukup puas. Sementara itu, 17,1 persen menyatakan kurang puas, 2,2 persen tidak puas sama sekali, dan 0,8 persen tidak menjawab.
“Kalau dijumlahkan antara sangat puas dan cukup puas itu 79,9 persen. Jadi sangat tinggi ya untuk ukuran approval rating seorang presiden,” ujar Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Minggu (8/2/2026).
Angka ini relatif stabil dibanding Januari 2025, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004 maupun Jokowi pada 2014.
“Approval rating Pak Prabowo lebih tinggi, karena bukan hanya menggantungkan modal elektoral dari dukungan Pak Prabowo sendiri, tapi juga dari Pak Jokowi,” katanya.
Meski demikian, Indikator mencatat masih terbatasnya kelompok pemilih yang benar-benar menyatakan sangat puas.
Baca Juga: Gerindra Tetap Teratas, PDI-P dan Golkar Membuntuti
“Artinya yang betul-betul sangat puas masih belum memadai. Overall masih lumayan 79,9 persen, tapi masih belum cukup kuat terutama dari basis pemilih yang mengatakan sangat puas,” ujar Burhanuddin.
Survei ini juga menelusuri alasan di balik kepuasan publik. Pemberantasan korupsi muncul sebagai faktor paling dominan. Sebanyak 17,5 persen responden yang puas menyebut upaya memberantas korupsi sebagai alasan utama.
“Alasan utamanya adalah memberantas korupsi. Ini relatif baru,” kata Burhanuddin.
Alasan lain yang banyak disebut adalah Presiden Prabowo dinilai sering memberikan bantuan (15,6 persen), program kerja yang dinilai bagus (11,0 persen), kinerja yang dianggap memiliki bukti nyata (10,5 persen), serta citra tegas, berwibawa, dan berani (9,7 persen). Program makan bergizi gratis, perhatian kepada rakyat, dan kondisi keamanan juga turut disebut responden.
Sebaliknya, bagi kelompok yang kurang atau tidak puas, masalah bantuan justru menjadi sumber kritik. Sebanyak 16,2 persen responden menilai bantuan tidak tepat sasaran atau kurang merata. “Bantuan itu seperti pisau bermata dua,” kata Burhanuddin.
Selain itu, 15,8 persen responden menilai belum ada bukti nyata kinerja, 13,7 persen menilai program belum berjalan maksimal, dan faktor ekonomi—seperti kondisi ekonomi yang belum stabil serta sulitnya lapangan kerja—masih menjadi keluhan.
Baca Juga: KPK: SPI 2025 Naik, Tapi Masih Rentan
Dari sisi demografi, kepuasan paling kuat datang dari generasi muda. “Penopang utamanya adalah Gen Z. Ini profil pemilih yang menjadi basis pendukung Pak Prabowo di 2024 kemarin,” ujar Burhanuddin. Berdasarkan exit poll Pilpres 2024, sebanyak 71 persen pemilih Gen Z memilih Prabowo, dan kecenderungan itu masih terlihat dalam survei kepuasan.
Survei Indikator juga memotret kepercayaan publik terhadap lembaga negara. TNI menempati posisi teratas dengan tingkat kepercayaan mencapai 93 persen, terdiri dari 15 persen sangat percaya dan 78 persen cukup percaya. Meski masih sangat tinggi, Burhanuddin mencatat adanya sedikit penurunan dibanding survei sebelumnya.
“Sebenarnya agak sedikit turunnya kepercayaan terhadap TNI ini, meskipun masih di atas 90 persen,” ujarnya. Ia menilai hal ini perlu dievaluasi seiring meluasnya peran TNI di luar pertahanan.
“Semakin TNI ikut terlibat urusan non-pertahanan, kemungkinan berinteraksi dengan masyarakat semakin besar dan kemungkinan munculnya gesekan juga semakin meningkat,” kata Burhanuddin.
Lembaga presiden berada di peringkat kedua tingkat kepercayaan publik dengan total 91 persen. Burhanuddin menegaskan, kepercayaan terhadap lembaga presiden sering kali lebih tinggi dibanding penilaian kinerjanya.
“Kepercayaan terhadap presiden sebagai lembaga seringkali lebih tinggi ketimbang evaluasi kinerja atau performanya,” ujarnya.
Peringkat ketiga ditempati Kejaksaan Agung dengan tingkat kepercayaan sebesar 80 persen. MK di posisi 4 dengan 75 persen, Pengadilan di peringkat kelimai sekitar 74 persen.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di peringkat berikutnya dengan tingkat kepercayaan sebesar 72 persen.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencatat tingkat kepercayaan sebesar 67 persen, disusul Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan 65 persen. Lalu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dengan tingkat kepercayaan sebesar 65 persen.
Di posisi terbawah, partai politik dan DPR masih menjadi lembaga yang paling rendah tingkat kepercayaannya di mata publik. Partai politik mencatat tingkat kepercayaan sebesar 61 persen, sementara DPR berada di posisi paling buncit dengan total kepercayaan 56 persen.
Survei Indikator menunjukkan persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi kecemasan utama warga. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Rizka Halida, menyebut pengendalian harga kebutuhan pokok sebagai masalah paling mendesak.
Sebanyak 27,4 persen responden menempatkan isu ini di urutan teratas, disusul pemberantasan korupsi (20,2 persen) dan penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran (17,6 persen).
Survei mencatat 37,2 persen responden menilai harga kebutuhan pokok lebih tidak terjangkau dibanding tahun lalu, dan 8,1 persen menyebut jauh lebih tidak terjangkau.
Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka terhadap 1.220 responden di seluruh provinsi pada 15–21 Januari 2026, dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (rmg/xan)
