SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah resmi menggulirkan stimulus ekonomi untuk periode mudik dan Lebaran 2026, dengan fokus pada penurunan biaya perjalanan serta penguatan daya beli masyarakat. Stimulus mencakup diskon tarif transportasi nasional senilai Rp 911,16 miliar, bantuan pangan untuk lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat dan work from anywhere (WFA).
“Diskon kami siapkan agar biaya perjalanan masyarakat selama mudik bisa ditekan, sehingga mobilitas tetap terjaga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat mengumumkan pemberlakuan kebijakan itu di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Tampak hadir Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Diskon transportasi diberikan pada berbagai moda, meliputi kereta api, kapal laut, penyeberangan, dan penerbangan domestik. Program ini dibiayai melalui kombinasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta sumber non-APBN dengan melibatkan badan usaha milik negara di sektor transportasi.
Pada moda kereta api, PT Kereta Api Indonesia (Persero) memberlakukan potongan tarif hingga 30 persen dari harga normal untuk perjalanan pada 14–29 Maret 2026. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 1,2 juta penumpang, terutama pada rute-rute utama mudik yang setiap tahun mencatat kepadatan tinggi.
Untuk angkutan laut, pemerintah melalui PT Pelni (Persero) memberikan diskon sebesar 30 persen dari tarif dasar penumpang kapal laut. Kebijakan ini berlaku pada periode 11 Maret hingga 5 April 2026 dengan sasaran sekitar 445 ribu penumpang.
BeritaTerbaru
Sementara itu, layanan penyeberangan yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memperoleh stimulus berupa diskon hingga 100 persen terhadap jasa pelabuhan. Program ini berlaku pada 12–31 Maret 2026 dan ditujukan bagi sekitar 945 ribu unit kendaraan serta 2,4 juta penumpang.
Stimulus juga menyasar sektor penerbangan. Pemerintah menetapkan diskon tarif pesawat kelas ekonomi domestik sebesar 17–18 persen untuk perjalanan dalam negeri pada periode 14–29 Maret 2026. Ditargetkan menjangkau sekitar 3,3 juta penumpang, seiring tingginya permintaan selama musim mudik Lebaran.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan skema kerja fleksibel atau Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta pada tanggal 16, 17, 25, 26, dan 27 Maret. Kebijakan WFA diharapkan dapat mengurangi kepadatan perjalanan, memudahkan perencanaan mudik, dan aktivitas kerja tetap berjalan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli meminta perusahaan untuk tidak menghitung pelaksanaan WFA sebagai cuti tahunan. Menaker juga meminta pemberi kerja untuk membayarkan upah bagi pekerja selama WFA sesuai dengan upah yang diterima saat melaksanakan pekerjaan di tempat biasa bekerja atau sesuai dengan upah yang disepakati.
Yassierli merinci sektor pekerjaan yang dikecualikan dari kebijakan WFA. Diantaranya kesehatan, perhotelan, pusat perbelanjaan, manufaktur, industri makanan dan minuman, serta sektor esensial lain yang berkaitan dengan kelangsungan produksi atau pabrik.
Selain sektor transportasi, pemerintah menggulirkan bantuan pangan untuk menjaga daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 11,92 triliun.
Bantuan ini diberikan kepada 35,04 juta keluarga penerima manfaat yang berasal dari kelompok keluarga sangat miskin hingga rentan miskin, berdasarkan basis data pemerintah.
Bantuan pangan yang disalurkan berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng selama dua bulan. Program ini menyasar kelompok masyarakat dalam desil 1 hingga desil 4, yang dinilai paling sensitif terhadap kenaikan harga pangan menjelang hari raya.
Airlangga mengatakan bantuan pangan disiapkan untuk meredam tekanan belanja rumah tangga pada periode konsumsi tinggi. “Pada saat Ramadan dan Lebaran, pengeluaran masyarakat meningkat. Bantuan pangan ini kita siapkan agar beban tersebut tidak terlalu menekan rumah tangga berpendapatan rendah,” kata Airlangga.
Distribusi bantuan dijadwalkan dimulai pada bulan Ramadan atau Februari 2026 dengan melibatkan pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kelancaran logistik dan ketepatan sasaran.
Pemerintah menilai stimulus pada periode libur keagamaan memiliki kaitan erat dengan pergerakan ekonomi nasional. Berdasarkan catatan resmi, mobilitas masyarakat pada periode Lebaran dan Idul Fitri 2025 mencapai 154,62 juta orang, sedangkan libur Natal dan Tahun Baru mencatatkan pergerakan sekitar 110,43 juta orang.
Lonjakan mobilitas tersebut beriringan dengan peningkatan aktivitas konsumsi dan pariwisata. Sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen secara tahunan, dengan pertumbuhan kuartal IV mencapai 5,39 persen.
Melalui stimulus Lebaran 2026, pemerintah berharap mobilitas tetap terjaga, konsumsi rumah tangga terdorong, dan dampak ekonomi libur Idul Fitri dapat dimaksimalkan. (rmg/xan)
