SATELITNEWS.COM, SEMARANG — Menjelang arus mudik Lebaran, sorotan terhadap kesiapan infrastruktur di Jawa Tengah kian menguat. Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendorong percepatan perbaikan infrastruktur demi memastikan kelancaran mobilitas masyarakat sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
“Penanganan sudah dimulai sejak pertengahan Januari sesuai penjelasan dari Pak Gubernur Jateng beserta jajarannya. Harapannya, H-10 Lebaran seluruhnya sudah tertangani,” ujar Sudjatmiko dilansir dari laman dpr.go.id.
Politisi Fraksi PKB itu menilai sejumlah titik masih memerlukan perhatian serius, terutama di jalur Pantai Selatan (Pansela) Jawa yang dinilai membutuhkan penanganan lebih optimal. Selain itu, kondisi jalan di tingkat kabupaten juga disebutnya masih memerlukan dukungan dari pemerintah pusat agar perbaikan dapat berjalan maksimal.
“Untuk jalan tol dan jalur Pantura relatif siap, namun jalan kabupaten masih membutuhkan dukungan, terutama untuk memperlancar arus mudik,” jelas Legislator Dapil Jabar VI tersebut.
Tak hanya soal jalan, Sudjatmiko juga menyoroti persoalan lain yang berpotensi mengganggu kelancaran mudik, seperti banjir, perlintasan kereta api tanpa palang pintu, hingga minimnya penerangan jalan. Ia menegaskan, berbagai persoalan tersebut harus ditangani secara terintegrasi karena saling berkaitan.
Menurutnya, penanganan infrastruktur tidak bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi kunci agar hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat luas.
Baca Juga: Layanan SIM Keliling Jakarta Kamis 8 Oktober, Cek Lokasinya
“Infrastruktur ini sifatnya kompleks, mulai dari kabupaten, provinsi hingga pusat harus diperhatikan. Yang paling utama adalah yang berdampak langsung bagi masyarakat dan arus lalu lintas,” ungkapnya.
Dalam konteks penganggaran, Komisi V DPR RI, lanjutnya, menekankan pentingnya penentuan skala prioritas. Anggaran harus difokuskan pada sektor yang memberikan manfaat paling besar bagi masyarakat serta menunjang mobilitas.
“Yang harus diprioritaskan adalah sektor yang paling banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan menunjang mobilitas,” katanya.
Sudjatmiko juga menyoroti persoalan banjir dan kerusakan jalan yang kerap terjadi di Jawa Tengah. Ia menjelaskan, persoalan tersebut tidak bisa dilihat secara sederhana karena dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan hingga aktivitas manusia.
Banjir, menurutnya, kerap dipicu kombinasi curah hujan tinggi, penurunan muka tanah, hingga fenomena rob akibat kenaikan air laut. Sementara itu, kerusakan jalan salah satunya disebabkan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL).
“Masalah banjir dan jalan rusak ini kompleks. Ada faktor alam, ada juga faktor manusia seperti ODOL. Ke depan, kebijakan zero ODOL diharapkan bisa mengurangi kerusakan jalan,” tutupnya. (dgi)
Baca Juga: Mantan Jampidsus Febrie Didakwa Terima Rp346,7 M dan US$440.990
