SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Musim kemarau yang akan melanda Indonesia diprediksi lebih cepat datang. Selain itu durasinya lebih lama dan lebih kering. Hal itu disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
“Diprediksi di sebagian besar wilayah Indonesia, datangnya akan lebih maju. Kemudian juga nanti akan lebih panjang. Ini kalau bahasa awamnya, kemarau tahun 2026 relatif lebih kering daripada tahun 2025,” ujar Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, dalam Konferensi Pers Prakiraan Awal Musim Kemarau 2026, di Gedung Multi-Hazard Early Warning System, Jakarta.
Menurutnya, fenomena La Niña lemah yang terjadi sejak Oktober 2025 telah berakhir pada Februari 2026. Setelah itu terjadi peralihan angin baratan (Monsun Asia) menjadi angin timuran (Monsun Australia), yang menjadi penanda dimulainya musim kemarau.
Secara klimatologis, sejumlah zona musim diperkirakan mulai memasuki periode kemarau pada Maret hingga April 2026. “Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi mulai memasuki musim kemarau pada April, yaitu 114 zona musim atau sekitar 16,3 persen dari total 699 zona musim,” jelasnya.
Selanjutnya, pada Mei 2026 sebanyak 184 zona musim (26,3 persen) diperkirakan memasuki musim kemarau, disusul Juni dengan 163 zona musim (23,3 persen). Faisal menjelaskan, musim kemarau akan diawali dari wilayah Nusa Tenggara dan bergerak secara bertahap ke arah barat mencakup wilayah Indonesia lainnya.
Untuk puncak kemarau, sekitar 429 zona musim (61,4 persen) diprediksi mengalaminya pada Agustus 2026. Sebanyak 410 zona musim (58,7 persen) diperkirakan mencapai puncak lebih awal dari normal. Selain itu, sebanyak 400 zona musim (57,2 persen) wilayah diprediksi mengalami durasi musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya.
BeritaTerbaru
Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardhasena Sopaheluwakan menyebut, wilayah yang diperkirakan mengalami awal kemarau lebih maju antara lain sebagian besar Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan bagian selatan dan timur, sebagian besar Sulawesi, Maluku, hingga sebagian wilayah Papua.
Memasuki Agustus, cakupan wilayah yang mengalami puncak kemarau diprediksi semakin meluas, meliputi Sumatera bagian tengah dan selatan, Jawa Tengah hingga Jawa Timur, sebagian besar Kalimantan dan Sulawesi, seluruh Bali dan Nusa Tenggara, serta sebagian wilayah Maluku dan Papua.
Pada September, puncak kemarau masih diperkirakan terjadi di sebagian Lampung, sebagian kecil wilayah Jawa, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, serta wilayah Sulawesi bagian utara dan timur, Maluku Utara, sebagian Maluku, dan sebagian Papua.
Menghadapi potensi dampak kemarau 2026, Kepala BMKG mengingatkan pentingnya langkah antisipasi oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga masyarakat. “Prakiraan ini menjadi rujukan langkah mitigasi, panduan umum perencanaan, antisipasi, serta kebijakan jangka panjang bagi sektor-sektor terdampak,” ujarnya.
Di sektor pangan, petani diimbau menyesuaikan jadwal tanam dengan memilih varietas yang lebih hemat air, tahan kekeringan, serta memiliki siklus panen lebih singkat. Selain itu, penguatan sektor sumber daya air juga perlu dilakukan melalui revitalisasi waduk dan perbaikan jaringan distribusi untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi kebutuhan domestik maupun operasional Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
BMKG juga mengingatkan pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi penurunan kualitas udara serta potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Prediksi ini merupakan bentuk peringatan dini atau early warning yang harus diterjemahkan menjadi aksi nyata atau early action oleh para pemangku kepentingan untuk meminimalkan risiko bencana kekeringan,” kata Faisal.
Sejumlah kementerian mulai menyiapkan langkah antisipasi dampak kemarau. Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program cetak sawah nasional guna menjaga ketahanan pangan.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan, produksi pangan tidak boleh melemah di tengah ketidakpastian iklim global. “Kita tidak boleh kendur, tidak boleh lengah. Kondisi iklim dunia tidak menentu. Diprediksi tahun depan El Nino, jadi kita harus kerja keras tahun ini,” ujar Amran, dalam Rapat Percepatan Koordinasi Penyelesaian Cetak Sawah Rakyat (CSR), di Kantor Pusat Kementan, Jakarta.
Pemerintah menggarap program cetak sawah nasional pada 2025 sebanyak 225.000 hektare, dengan sekitar 110.000 hektare masih dalam proses penyelesaian di 19 provinsi. Di 2026, target tersebut ditingkatkan menjadi 250.000 hektare.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) juga siap-siap, dengan strategi terpadu untuk memperkuat mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengatakan, potensi kebakaran pada 2026 diperkirakan meningkat akibat kondisi cuaca yang lebih panas. “Tantangan 2026 tidak ringan, karena diprakirakan lebih panas, sehingga pencegahan harus dilakukan lebih dini, lebih sistematis, dan berbasis data,” ujarnya.
Risiko kebakaran hutan dan lahan diproyeksikan meningkat mulai Juli 2026, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Kemenhut memperkuat sistem deteksi dini melalui Sipongi Plus, meningkatkan patroli terpadu di desa rawan kebakaran, serta menyiapkan operasi modifikasi cuaca menjelang puncak kemarau.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menerangkan, pihaknya telah menyurati perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) agar memastikan pengendalian karhutla di wilayah konsesi masing-masing. (rm)
