SATELITNEWS.COM, JAKARTA–-Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik antara Israel, Iran, dan dukungan Amerika Serikat menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia. Meski begitu, pemerintah memastikan publik tidak perlu khawatir, setidaknya untuk beberapa bulan ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pemerintah masih memantau situasi global sebelum mengambil keputusan terkait harga BBM subsidi.
“Belum menaikkan harga BBM subsidi. Asumsi makro APBN kita kemarin di US$ 70 per barel. Jadi kita tunggu saja,” ujar Airlangga saat ditemui di Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Airlangga menjelaskan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk menghadapi kemungkinan dampak konflik yang berkepanjangan. “Perang bisa berlangsung 3 bulan, 6 bulan, atau lebih.
Kita masing-masing menyiapkan skenario,” jelasnya.
Pengalaman sebelumnya saat perang Rusia-Ukraina awal tahun lalu menjadi acuan pemerintah. Saat itu, harga minyak dan komoditas global melonjak tinggi, sehingga APBN digunakan sebagai buffer untuk menjaga beban subsidi.
“Di satu sisi subsidi kita jaga, APBN jadi peredam fluktuasi harga. Di sisi lain, kenaikan harga komoditas bisa menambah penerimaan negara, tapi terlalu dini untuk mengambil keputusan lebih lanjut,” imbuh Airlangga.
Airlangga juga mengatakan Indonesia telah mengamankan pasokan energi dari berbagai sumber di luar Timur Tengah. “Kalau dari segi energi, karena kebetulan kita sudah tanda tangan ART (Agreement of Reciprocal Trade), suplai energi kita juga sudah melakukan MoU dengan Amerika Serikat, dan Pertamina punya akses di Venezuela,” kata Airlangga.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, juga menegaskan harga BBM subsidi tidak akan naik hingga Hari Raya Idul Fitri 2026. “Saya pastikan bahwa sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan apa-apa, meskipun harga minyak dunia naik akibat perang Israel, Amerika, dan Iran,” kata Bahlil, di Jakarta, Rabu (4/3).
Bahlil menjelaskan, saat ini total cadangan BBM bisa memenuhi kebutuhan masyarakat secara nasional selama 22–23 hari. Jumlah cadangan itu terkait dengan kapasitas daya tampung penyimpanan BBM nasional, yakni maksimal untuk 25 hari. “Stok BBM kita untuk menjelang Hari Raya Idul Fitri, insya Allah semua aman, termasuk dengan LPG,” sambungnya.
Untuk BBM non-subsidi, Bahlil menjelaskan bahwa penetapan harganya mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi, yaitu Peraturan Menteri ESDM tahun 2022. Dengan skema ini, harga BBM non-subsidi dapat disesuaikan dengan perkembangan harga minyak dunia.
Sejak awal Maret 2026, harga minyak mentah dunia terus merangkak naik. Mengutip data Refinitiv, pada Kamis (5/3/2026), minyak Brent menyentuh US$ 83,82 per barel, naik sekitar 3%, sementara WTI berada di angka US$ 77,17 per barel, naik 3,4%. Lonjakan ini dipicu ketegangan geopolitik yang belum mereda, termasuk kemungkinan terhambatnya aliran minyak melalui Selat Hormuz.
Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman, menjadi jalur vital perdagangan energi global. Sekitar seperlima dari total ekspor minyak dunia melewati selat ini, termasuk sebagian besar minyak dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Irak. Indonesia sebagai negara pengimpor pun terkena imbas, karena sekitar 19% kebutuhan minyak nasional berasal dari wilayah ini.
Bahlil menyatakan, Indonesia sudah mulai mengimpor minyak mentah hingga BBM dari Amerika Serikat (AS). “Sekarang sudah mulai jalan, iya [BBM dan minyak mentah juga]. Bertahap, ya bertahap itu kan bertahap, enggak bisa sekaligus satu kali datang karena kita punya daya simpanan enggak cukup,” kata Bahlil.
Langkah ini dilakukan bukan hanya sebagai realisasi kesepakatan dagang terkait tarif resiprokal dengan pemerintahan Presiden Donald Trump, tetapi juga sebagai mitigasi dampak penutupan jalur perdagangan migas dunia di Selat Hormuz.
Bahlil menambahkan, Indonesia masih menghadapi kendala jika ingin mendatangkan impor dalam jumlah besar, yakni terbatasnya kapasitas tangki penyimpanan. “Jadi masalah kita sekarang adalah di storage. Makanya kami mau buat sekarang storage. Kalau enggak begini, kita enggak pernah berpikir,” ungkapnya.
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan setiap kenaikan US$ 1 per barel harga minyak mentah Indonesia (ICP) menambah belanja subsidi sekitar Rp 10,3 triliun. Penerimaan negara bukan pajak dari sektor migas hanya naik Rp 3,6 triliun, sehingga setiap kenaikan US$ 1 berpotensi menambah defisit APBN sekitar Rp 6,7 triliun.
Pemerintah pun telah menyiapkan beberapa skenario jika harga minyak tetap tinggi akibat eskalasi perang, meski keputusan kenaikan harga di tingkat konsumen belum diambil. (rmg/xan)
