SATELITNEWS.COM, JAKARTA — Skema pembiayaan program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai sorotan. Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai skema tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), lantaran cicilan pembiayaan disebut akan ditanggung pemerintah.
Program Kopdes Merah Putih sendiri ditargetkan menjangkau 80.000 koperasi di seluruh Indonesia. Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, mengungkapkan kebutuhan pembiayaan mencapai sekitar Rp3 miliar untuk setiap koperasi.
Dengan demikian, total kebutuhan anggaran program ini diperkirakan mencapai Rp240 triliun.
“Skema pembiayaan berasal dari dana talangan perbankan,” ujar Joao.
Ia menjelaskan, bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) telah menyiapkan pembiayaan sekitar Rp175 triliun atau setara 72,9 persen dari total kebutuhan.
Adapun rinciannya, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI masing-masing mengalokasikan Rp55 triliun, sedangkan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebesar Rp10 triliun.
Meski demikian, Joao belum merinci berapa besar dana yang telah terserap hingga pertengahan Maret 2026.
Lebih lanjut, ia menyebut mekanisme pengembalian pembiayaan tidak dibebankan kepada individu maupun pengurus koperasi. Pembayaran cicilan disebut akan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
“Tidak ada individu yang mencicil. Berdasarkan informasi yang kami baca, pembayaran akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan,” ujarnya.
Skema tersebut kemudian memicu perdebatan di kalangan ekonom. CELIOS menilai, penggunaan dana perbankan dengan skema pengembalian melalui APBN berpotensi menimbulkan tekanan fiskal.
Baca Juga: Anggaran Pembangunan Irigasi Capai Rp520,83 Miliar, Dibiayai APBN dan APBD Banten
Selain itu, terdapat kekhawatiran akan terjadinya pergeseran prioritas anggaran negara jika program tidak berjalan sesuai target.
Di sisi lain, pemerintah tetap mendorong percepatan pembangunan koperasi desa sebagai bagian dari program prioritas nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Namun demikian, para ekonom mengingatkan pentingnya perencanaan yang matang, transparansi, serta pengawasan ketat agar program tidak menimbulkan risiko jangka panjang bagi keuangan negara. (jpg)
