SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencatat defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Juni 2026. Pendapatan negara yang mencapai Rp1.459,4 triliun belum mampu mengimbangi belanja pemerintah yang sekitar Rp1.656 triliun.
Meski demikian, pemerintah menilai kondisi fiskal tetap terjaga. Salah satu penopangnya adalah pertumbuhan penerimaan negara yang mencapai dua digit sepanjang semester pertama tahun ini.
“Kinerja fiskal sepanjang semester I menunjukkan tren semakin menguat. Pendapatan negara terus meningkat dari Rp574,9 triliun pada akhir Maret menjadi Rp1.459,4 triliun pada akhir Juni,” ujar
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juli di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (21/7/2026).
“Di sisi lain kesehatan fiskal terjaga. Defisit 0,76 persen dan keseimbangan primer Rp85,1 triliun,” lanjut Purbaya.
Pendapatan negara hingga Juni tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian tersebut setara 46,3 persen dari target pendapatan APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun.
Penerimaan pajak menjadi penopang utama. Hingga semester I, pemerintah mengumpulkan Rp1.035,7 triliun dari sektor pajak, tumbuh 24,6 persen secara tahunan. Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun atau tumbuh 3,4 persen.
Baca Juga: Anggaran Pembangunan Irigasi Capai Rp520,83 Miliar, Dibiayai APBN dan APBD Banten
Pertumbuhan penerimaan pajak menjadi salah satu perubahan paling menonjol dalam kinerja fiskal tahun ini. Pada periode yang sama tahun lalu, penerimaan pajak masih mengalami kontraksi.
“Kalau kita lihat penerimaan pajak saja, itu tumbuhnya 24,6 persen. Ini perkembangan yang menggembirakan mengingat tahun lalu kontraksi 7 persen di enam bulan pertama,” kata Purbaya.
Di luar penerimaan perpajakan, negara mengantongi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen. Realisasi tersebut setara 59 persen dari target APBN. Penerimaan hibah tercatat Rp0,7 triliun.
Namun, pertumbuhan pendapatan belum membuat posisi APBN berbalik surplus. Hingga akhir semester I, belanja negara mencapai sekitar Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi belanja tersebut tumbuh 17,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat menyerap Rp1.298,6 triliun, sedangkan transfer ke daerah mencapai Rp357,4 triliun. Pemerintah menyatakan belanja akan terus dioptimalkan untuk mendukung program-program prioritas.
Secara tahunan, defisit APBN semester I/2026 sedikit lebih rendah dibandingkan posisi akhir Juni 2025 yang mencapai sekitar Rp197 triliun atau 0,81 persen terhadap PDB. Namun, dibandingkan akhir Mei 2026, defisit meningkat dari Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap PDB.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Sebut Moody’s-Fitch “Offside”
Untuk keseluruhan tahun, pemerintah menetapkan target defisit APBN sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB. Purbaya optimistis defisit fiskal tetap terkendali hingga akhir tahun dan berada di bawah batas 3 persen.
Realisasi pembiayaan anggaran hingga semester I mencapai Rp452 triliun atau 65,6 persen dari target APBN 2026. Pembiayaan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan anggaran sekaligus menjaga kesinambungan fiskal.
Keyakinan pemerintah terhadap arah kebijakan fiskal juga muncul di tengah keputusan S&P Global Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia. S&P mempertahankan peringkat BBB untuk utang jangka panjang dengan outlook stabil, serta A-2 untuk utang jangka pendek.
Purbaya mengaitkan keputusan tersebut dengan kondisi APBN yang dinilainya tetap ekspansif dan mendukung pembangunan. Menurut dia, keputusan S&P sekaligus menepis rumor yang sempat beredar mengenai kemungkinan penurunan peringkat kredit Indonesia.
“Ini saya ulang lagi, APBN-nya bagus, ekspansif, dan mendukung pembangunan. Ini juga alasan mengapa S&P mempertahankan peringkat kita di BBB dengan outlook dipertahankan, stabil,” kata Purbaya.
Dia mengatakan, isu mengenai kemungkinan penurunan peringkat sempat beredar di media sosial dan pasar modal serta memicu tekanan terhadap pasar saham pada awal Juli. Namun, Purbaya menilai keputusan S&P menunjukkan bahwa lembaga pemeringkat tersebut melihat kebijakan pemerintah bergerak ke arah yang benar. (rmg/xan)
