SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Pemerintah menyiapkan serangkaian langkah antisipatif untuk meredam dampak konflik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga minyak dunia serta meningkatkan ketidakpastian ekonomi global. Sejumlah kebijakan, mulai dari efisiensi anggaran, penguatan biodiesel B50, hingga opsi work from home (WFH) adaptif, kini masuk dalam pembahasan intensif.
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto yang memimpin rapat terbatas secara virtual bersama para menteri pada Sabtu (28/3/2026). Rapat yang diikuti sekitar 15 menteri itu difokuskan pada penyesuaian kebijakan ekonomi dan energi di tengah gejolak global.
“Hari Sabtu siang sampai dengan sore hari ini, 28 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas,” ujar Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah mengkaji berbagai opsi kebijakan dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga.
“Dalam rapat ini dibahas berbagai langkah strategis, mulai dari pengaturan work from home secara adaptif, efisiensi anggaran yang lebih tepat sasaran, penguatan kebijakan B50, hingga usulan penghematan energi nasional,” ujar Airlangga, dikutip dari akun Instagramnya, Minggu (29/3/2026).
Seiring eskalasi konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan sekutunya melawan Iran, tekanan terhadap ekonomi domestik diperkirakan meningkat. Pemerintah pun mengidentifikasi tiga sektor utama yang paling rentan terdampak, yakni stabilitas energi, rantai pasok global, serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Di sektor energi, pemerintah mendorong percepatan transisi melalui penguatan mandat biodiesel 50 persen (B50) serta langkah penghematan energi. Upaya ini ditujukan untuk menekan ketergantungan pada impor migas di tengah kenaikan harga minyak yang telah melampaui asumsi APBN 2026.
Otoritas fiskal dan ekonomi saat ini juga terus meramu bauran kebijakan yang paling optimal untuk membentengi fundamental ekonomi Indonesia. “Pemerintah berkomitmen memastikan setiap kebijakan berjalan secara terukur dan responsif guna menjaga stabilitas, memperkuat ketahanan nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Terkait fiskal, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya mengungkapkan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan dalam tiga tahap dan melibatkan seluruh kementerian/lembaga.
“Di seluruh kementerian ada efisiensi. Ada tiga tahap, yang ketiga kami desain bisa menutupi kekurangan anggaran yang ada,” ujar Purbaya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Pemerintah menargetkan penghematan hingga sekitar Rp80 triliun guna mengantisipasi potensi lonjakan belanja subsidi bahan bakar minyak (BBM). Setiap K/L diminta menyesuaikan pagu belanja masing-masing, termasuk melalui penyisiran program.
Salah satu yang terdampak efisiensi adalah Badan Gizi Nasional (BGN). BGN memutuskan, secara umum penyaluran MBG mengikuti hari sekolah, yakni lima hari dalam sepekan, mulai Senin hingga Jumat.
Namun, pemerintah menerapkan perlakuan khusus bagi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Distribusi tetap dilakukan di luar hari sekolah untuk menjaga kecukupan gizi anak.
“Pemberian MBG pada hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana, Minggu (29/3).
Mengenai kebijakan work from home (WFH), pemerintah akan mengumumkannya pada akhir Maret 2026. Menteri Keuangan Purbaya memastikan penerapan WFH tidak akan mengganggu keuangan negara.
Hari yang dipilih untuk WFH dinilai telah dipertimbangkan secara cermat tanpa mengganggu produktivitas. Selain itu, kebijakan ini tidak berlaku untuk layanan publik serta sektor industri yang
tetap memerlukan operasional berkelanjutan.
“(WFH dilakukan) Jumat. Jadi pasti ada penghematan BBM,” kata Purbaya. “Namun, untuk pabrik dan sektor lain yang memerlukan kerja terus-menerus tidak harus mengikuti. Layanan publik juga tetap berjalan. Jadi seharusnya tidak masalah jika hanya satu hari. Produktivitas secara total tidak akan terlalu terganggu,” ujarnya. (rmg/xan)
