SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Harapan masyarakat Kabupaten Pandeglang hingga kini, masih berkutat pada kebutuhan dasar seperti Infrastruktur jalan, pendidikan dan layanan kesehatan.
Demikian disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang TB. A. Khatibul Umam, saat menjadi salah satu pemateri di acara Musrenbang RKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2027, di Aula Pendopo Bupati, Senin (30/3/2026).
Katanya, pemenuhan kebutuhan tersebut bukan terbatas pada sarana prasarana nya saja, namun juga harus ditopang dengan kualitas pendidik nya, serta kebutuhan pendidikan lainnya.
Selanjutnya, kata Umam, layanan kesehatan diharapkan lebih baik, mudah, cepat dan sarana prasarana nya menunjang. Seringkali dilema, antara pelayanan dengan pemasukan yang harus dicapai.
“Termasuk, lapangan kerja, yang terbilang masih minim. Jika tidak menciptakan lapangan kerja, paling tidak mendatangkan investor untuk berinvestasi dan menyerap lapangan kerja,” kata Umam, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, pengembangan pariwisata juga, harus menjadi perhatian serius Pemda. Jangan sampai membludaknya pengunjung ke kawasan wisata di Pandeglang, tapi tidak ada dampak peningkatan PAD atau perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pariwisata.
Baca Juga: Bupati Pandeglang Dorong OPD Perkuat Inovasi untuk Raih Dukungan Pusat
Semua perencanaan yang sudah disepakati, ujarnya, selayaknya direalisasikan dengan matang. Sesuai Visi-misi dan lain-lainnya.
Sementara, pemateri lainnya yaitu Kepala Bappeda Provinsi Banten Babar Suharso menyatakan, perencanaan program itu bertahap, mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, OPD dan Kabupaten, lalu di musyawarah di tingkat Provinsi.
Semua program berbasis keuangan atau anggaran ujarnya, harus dipertanggungjawabkan. Bahkan, ada forum Renja semua OPD Se-Provinsi Banten yang diharapkan dihadiri langsung oleh Kepala OPD nya.
“Semua usulan program berjenjang itu, harus disusun sesuai tingkatannya. Penyusunan RKPD Tahun 2027, berdasarkan RPJMD 2025 – 2029 Provinsi Banten,” pungkasnya.
Indikator yang harus diperhatikan diantaranya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dimana LPE Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari Provinsi.
Peningkatan investasi, juga harus dilakukan bersama-sama antara Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
Baca Juga: Ratusan Warga Desa Kaduengang Pandeglang Antusias Ikuti Cek Kesehatan Gratis
Provinsi Banten sangat mendorong tumbuhnya industri/investasi padat karya berbasis lokal di wilayah selatan, khususnya dekat exit tol Bojong dan sekitarnya.
Faktor pendukung lainnya, seperti pendidikan dan perekonomian masyarakat, harus dipersiapkan. Termasuk, sektor pariwisata, pertanian, perikanan dan perkebunan.
“Versi BPS, angka kemiskinan di Pandeglang, 8,51 persen. 5,63 tingkat Provinsi Banten. Alokasi anggaran Provinsi Banten Tahun 2026, sebesar Rp 552,827,515,925,” tuturnya.
Anggaran sebesar itu, dibagi beberapa urusan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan dan kawasan permukiman, serta yang lainnya.
Kemudian, Plt. Asda III Setda Pandeglang, TB. Nandar Suptandar, berharap ada multi efek termasuk penyerapan lapangan kerja, ketika tol Serang – Panimbang (SerPan) selesai dibangun sampai ke Panimbang, Bojong dan sekitarnya.
“Prioritas program tahun 2027 yaitu, peningkatan akses infrastruktur jalan, peningkatan perekonomian masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional. Semua itu, harus kita kawal dan wujudkan bersama,” imbuhnya. (mardiana)
