SATELITNEWS.COM, SERANG – Pemprov Banten, menorehkan capaian positif selama tahun 2025 terkait capaian indikator makro pembangunan. Oleh karena, banyak terjadi pertumbuhan pembangunan dalam berbagai hal.
Tren positif itu terjadi pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), laju pertumbuhan ekonomi, penurunan jumlah tingkat pengangguran terbuka (TPT), penurunan angka kemiskinan, menekan laju inflasi, dan lainnya.
Gubernur Andra Soni mengatakan, IPM tahun 2025 sebesar 77,25 atau tumbuh sebesar 0,90 basis poin atau berada di atas capaian rata-rata nasional yang sebesar 75,90. Dengan capaian itu menempatkan Provinsi Banten sebagai tujuh besar nasional dalam kategor IPM tinggi.
“IPM itu terbentuk dari dimensi umur panjang, sehat, pengetahuan dan pengeluaran per kapita. Untuk menjaga pertumbuhan IPM dengan cakupan yang sangat luas tersebut, memposisikan Provinsi Banten untuk senantiasa menjaga sinergisitas dan sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota,” katanya, Rabu (1/4/2026).
Andra mengatakan, pertumbuhan ekonomi Banten ditahun 2025 secara kumulatif atau secara terus-menerus tumbuh sebesar 5,37 persen. Pertumbuhan ini didominasi oleh pertumbuhan sektor industri pengolahan yang berkontribusi lebih dari 30 persen terhadap PDRB.
Di tahun itu, PDRB perkapita Banten sebesar Rp74,67 juta dengan kontribusi terhadap nasional mencapai sebesar 3.96 persen.
Baca Juga: Gubernur Andra: Pembentukan SDM Dimulai Dari Rumah, Ibu Memiliki Peran Besar
“Artinya ada peningkatan rata-rata pendapatan penduduk yang diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang solid. Khususnya pada sektor pengeluaran konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama dan mencerminkan aktivitas ekonomi yang aktif di wilayah Banten,” tambahnya.
Selanjutnya untuk TPT tahun 2025 berada pada angka 6,63 persen, atau menurun dari periode Februari 2024 yang berada pada posisi 7,02 persen.
BeritaTerbaru
“Penurunan itu dilakukan melalui desain pendidikan vokasi dan penambahan SMK, program pelatihan ketenagakerjaan dan perluasan pasar kerja, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, dan pemberdayaan para pelaku usaha kecil dan menengah,” ujarnya.
Kemudian pengendalian tingkat kemiskinan, Provinsi Banten selama kurun waktu tiga tahun terakhir terus embaik. Dari laporan yang ada, angka kemiskinan terus mengalami penurunan sejak tahun 2023 sebesar 6,17 persen, pada 2024 sebesar 5,70 persen, dan di tahun 2025 berhasil diturunkan menjadi 5,51 persen. Capaian itu lebih rendah dari nasional sebesar 8,47 persen.
“Hal ini karena intervensi berbagai program antara lain pemberdayaan masyarakat, penyediaan infrastruktur, pembangunan kawasan perumahan dan permukiman kumuh, penyediaan rumah layak huni, pengendalian stunting dan kemiskinan melalui bantuan sosial, bantuan dana desa dan bantuan lainnya,” paparnya.
Sedangkan untuk Gini Ratio atau Rasio Gini, Provinsi Banten tercapai sebesar 0,312 persen. Capaian ini masih berada pada tingkat aman dan kondusif, apalagi jika dibandingkan dengan angka nasional tahun 2024 sebesar 0,375 persen.
Baca Juga: Gubernur Andra Pastikan Tata Kelola Pemerintahan Berjalan Optimal
Kemudian, inflasi Banten tahun 2025 sebesar 2,74 persen dan terkendali dengan baik. Terakhir Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Banten sebesar 69.12 point dari target 66,92 point dengan capaian kinerja 103,2 persen masuk pada kategori sedang.
“IKLH terbentuk dari capaian kualitas udara, kualitas air, kualitas air laut dan kualitas tutupan lahan. Kita atau kami optimis pemerataan pembangunan dapat dimaksimalkan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banten Eko Susilo mengapresiasi keberhasilan Pemprov Banten ditahun 2025 lalu. Capaian itu, kata dia, harus bisa terus ditingkatkan atau dalam posisi yang sama dengan tahun sebelumnya.
“Apalagi, situasi sekarang banyak ketidakpastian akibat konflik global, tentu Pemprov Banten harus bisa bekerja lebih ekstra. Khususnya dalam menjaga kesetabilan daerah dan menaruh perhatian lebih kepada warga kurang mampu,” pungkasnya.
Eko menyarankan agar ke depan Pemprov Banten bisa lebih melakukan terobosan dalam hal penerapan kebijakan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Oleh karena, hal itu menjadi salah satu indikator penting dalam keberhasilan pembangunan.
“Intinya tetap utamakan dan prioritaskan kebijakan pro rakyat, baik itu dalam hal kesehatan, ekonomi, lapangan pekerjaan, dan lainnya,” imbuhnya. (adib)
