SATELITNEWS.COM, SERANG – Gubernur Banten Andra Soni, menyampaikan pentingnya pengoptimalan anggaran daerah dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Tindakan itu dilakukan, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
Hal itu disampaikan Andra Soni, saat wawancara virtual kepada sejumlah peneliti dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Rabu (24/6/2026).
Dalam pembahasan itu, penelitian yang dilakukan lebih fokus pada isi political will dalam konsolidasi kelembagaan pemerintahan daerah di Provinsi Banten, karena Banten menjadi daerah tujuan penelitian.
Hal itu karena, dinilai menjadi daerah otonomi yang berhasil pasca berpisah dari Jawa Barat (Jabar) pada 4 Oktober 2000 lalu.
Para peneliti IPDN melihat, perkembangan Provinsi Banten saat ini begitu pesat di usianya yang masih terbilang muda. Hal itulah yang menarik mereka, untuk melakukan penelitian lebih jauh, terutama pada sektor political will dan konsolidasi kelembagaan yang dilakukan.
Gubernur Banten Andra Soni menjelaskan, dalam tata kelola kelembagaan, ia menerapkan menejemen talenta sehingga semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan hak yang sama secara berkeadilan. Kebijakan itu juga, dapat menghindari berbagai intervensi dari pihak luar.
Baca Juga: Gubernur Banten Klaim Jalan Poros Desa Sebagai Akses Memudahkan Masyarakat
“Ini juga sesuai dengan arahan dari bapak Presiden Prabowo yang menekankan agar kami para kadernya yang dipercaya masyarakat untuk bekerja dengan baik dan benar,” katanya, Rabu (24/6/2026).
Andra mengatakan, penempatan ASN yang sesuai dengan talentanya itu sangat penting dalam mendukung tercapainya visi misi gubernur dan wakil gubernur. Oleh karena itu, sejak dipercaya masyarakat, seluruh kebijakan yang diambil untuk kepentingan masyarakat Banten secara luas.
“Kami juga memperketat belanja, agar lebih efektif dan tepat sasaran. Misalnya untuk belanja modal dikurangi, dan dialokasikan untuk program sekolah swasta gratis yang sudah berjalan,” tambahnya.
Andra menjelaskan, sejak sekolah SMA, SMK dan SKh Negeri dialihkan kewenangannya, Pemprov Banten sudah mengambil kebijakan sekolah gratis. Di tahun pertama menjabat, program itu diperluas dengan menyasar sekolah swasta.
“Di tahun pertama, sudah ada sekitar 801 sekolah swasta yang bekerja sama dengan Pemprov Banten dalam penyelenggaraan pendidikan gratis dengan sasaran kelas X,” ujarnya.
“Di tahun kedua ini kita tambah sampai kelas XI. Tidak sampai di situ, kita juga memberikan ruang kepada MA untuk penyelenggaraan sekolah swasta gratis. Di tahun pertama ini kami memberikan kuota sebanyak 10.000 siswa madrasah,” sambungnya.
Baca Juga: Gubernur Banten Menerima Penganugerahan SMSI 2026, Kategori Spirit Pers Indonesia
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga terus memperkuat infrastruktur melalui Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra). Dia meyakini dengan infrastruktur yang baik, konektivitas antarwilayah akan baik dan peningkatan ekonomi meningkat serta biaya transportasi akan dapat ditekan.
“Masyarakat mendapatkan dampak positifnya secara langsung,” tukasnya. (adib)
