SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Minyak goreng rakyat merek Minyakita mulai sulit ditemukan di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Di tengah keluhan tersebut, pemerintah mengklaim pasokan minyak goreng nasional tetap aman.
Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan kondisi Minyakita tidak mencerminkan kelangkaan minyak goreng secara umum. Ia mengingatkan, Minyakita sejak awal merupakan instrumen intervensi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga, terutama saat harga crude palm oil (CPO) dunia melonjak dan pasokan domestik sempat tertekan.
Melalui kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), produsen diwajibkan memasok kebutuhan dalam negeri jika ingin mengekspor. Karena itu, volume Minyakita yang beredar sangat bergantung pada aktivitas ekspor.
“Jumlah Minyakita memang tergantung ekspor. Kalau ekspor turun, pasokan juga menyesuaikan. Tapi minyak merek lain masih banyak dan harganya standar,” kata Budi di Jakarta, Kamis (16/4/2026).
Ia menekankan, keterbatasan Minyakita tidak serta-merta berarti minyak goreng langka. Produk tersebut, kata dia, tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan kondisi pasar. “Yang berkurang mungkin Minyakitanya, tapi yang lain masih tersedia,” ujarnya.
Budi memastikan pasokan minyak goreng nasional secara keseluruhan tetap aman. Kementerian Perdagangan (Kemendag), lanjutnya, terus melakukan pemantauan langsung ke pasar-pasar tradisional guna memastikan distribusi minyak goreng berjalan normal dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Baca Juga: Pemerintah Pastikan Guru PPPK Paruh Waktu Jadi PPPK Penuh Waktu Tanpa Tes
“Nggak ada (langka), cek aja di lapangan. Ya mungkin Minyakitanya, cuma minyak yang lain banyak yang sebanding dengan minyak kita juga banyak. Jadi cek aja deh banyak, kita sering ke pasar,” imbuh Budi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengakui ada tekanan pada ketersediaan Minyakita, meski stok minyak goreng nasional secara umum masih mencukupi. Ia menyoroti pergeseran pola konsumsi yang membuat permintaan meluas di luar sasaran awal.
Minyakita yang semula ditujukan untuk pasar tradisional kini juga diburu di ritel modern.“Minyakita itu untuk pasar tradisional. Tapi sekarang semua orang beli, termasuk di supermarket. Ya tentu stoknya jadi berkurang,” kata Zulhas, di Sleman, Jogyakarta.
Di saat yang sama, selisih harga dengan minyak goreng premium relatif tipis, berkisar Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Kondisi ini membuat batas antara keduanya kian kabur di tingkat konsumen.
Pemerintah berencana kembali memfokuskan distribusi Minyakita ke pasar tradisional agar tepat sasaran. Operasi pasar juga digencarkan setelah harga di sejumlah daerah sempat melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani sebelumnya telah menginstruksikan jajarannya di daerah untuk mempercepat operasi pasar guna meredam gejolak harga dan menjaga stabilitas pasokan. Upaya ini dilakukan setelah adanya evaluasi nasional yang menyoroti keluhan masyarakat mengenai ketidakstabilan harga pangan di lapangan.
Baca Juga: Beras Langka di Pasar Modern, Pemerintah Gelontorkan 110 Ribu Ton
Di tingkat pasar, persoalan tidak berhenti pada ketersediaan. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) DKI Jakarta menyoroti distribusi yang belum merata sebagai sumber utama keluhan.
Ketua DPW Ikappi DKI Jakarta Miftahudin menegaskan, pedagang bukan pihak yang menentukan alur pasokan. Mereka justru yang paling cepat merasakan dampaknya ketika barang tersendat.
“Pedagang bukan penentu distribusi. Kami yang paling terdampak setiap kali pasokan terganggu,” ujarnya.
Ia mengingatkan, klaim stok aman tidak akan banyak berarti jika barang tidak benar-benar sampai ke pasar rakyat secara konsisten. “Masalahnya bukan hanya ada atau tidak, tapi sampai atau tidak. Di lapangan, itu yang jadi soal,” kata dia.
Ikappi meminta pemerintah memastikan penyaluran Minyakita berjalan lancar hingga ke pasar rakyat, sekaligus tidak menjadikan pedagang sebagai pihak yang disalahkan dalam polemik yang terjadi. (rmg/xan)
