SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Pemerintah Kabupaten Tangerang terus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan sistem transaksi digital hingga ke tingkat desa sebagai langkah meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Komitmen itu disampaikan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid saat memimpin High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang di Aula Kecamatan Tigaraksa, Jumat (24/7/2026).
Dalam arahannya, Maesyal menegaskan transformasi digital tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di kawasan perkotaan. Menurutnya, layanan transaksi digital harus menjangkau hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan agar seluruh masyarakat memperoleh kemudahan akses pembayaran yang aman, cepat, dan terjangkau.
“Digitalisasi harus hadir sampai ke wilayah pedesaan. Masyarakat perlu mendapatkan akses pembayaran yang mudah, aman, dan terjangkau tanpa harus selalu datang ke kantor pelayanan. Karena itu, sosialisasi dan edukasi harus diperluas hingga tingkat desa,” ujar Maesyal.
Ia menjelaskan, digitalisasi transaksi pemerintah bukan sekadar mengubah sistem pembayaran tunai menjadi non-tunai. Lebih dari itu, digitalisasi merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, efisien, serta mudah diawasi.
Menurutnya, program tersebut juga telah menjadi salah satu prioritas pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tangerang Tahun 2025–2029.
Baca Juga: Curanmor Diduga Bersenjata Api Gegerkan Citra Raya, Polresta Tangerang Lakukan Penyelidikan
Untuk mendukung percepatan digitalisasi, Bupati meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus memperluas kanal pembayaran pajak dan retribusi, meningkatkan kualitas pendataan, memperkuat pengawasan dan penagihan, serta mengintensifkan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.
Selain itu, para camat, kepala desa, lurah, hingga Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga diminta aktif menyosialisasikan layanan pembayaran digital sekaligus memperkuat infrastruktur serta literasi digital di wilayah masing-masing.
BeritaTerbaru
“Keberhasilan TP2DD bukan hanya menjadi tanggung jawab Bapenda. Ini merupakan tugas bersama. Seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan harus memiliki komitmen yang sama untuk memperluas digitalisasi transaksi,” tegasnya.
Di akhir kegiatan, Maesyal menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Provinsi Banten dan Bank BJB atas dukungan terhadap percepatan digitalisasi transaksi daerah.
Ia berharap kolaborasi tersebut mampu memperluas pemanfaatan kanal pembayaran digital, meningkatkan kepatuhan masyarakat, mengoptimalkan penerimaan daerah, serta mendorong pembangunan Kabupaten Tangerang yang semakin merata dan berkelanjutan. (aditya)
