SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang memperkuat langkah strategis dalam pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), yaitu dengan mengintegrasikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Upaya ini menjadi fokus utama dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang digelar di Gedung Serba Guna (GSG) Pemkab Tangerang, Tigaraksa, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, khususnya pada pelaksanaan proses pemeriksaan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam lingkup kabupaten/kota.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tangerang, Anna Ratna Maemunah, menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi ini tidak sekadar memastikan administrasi berjalan, tetapi juga mengarahkan koperasi agar mampu berperan aktif dalam program prioritas pemerintah.
“Monitoring ini kami lakukan untuk memastikan seluruh bantuan CSR sebesar Rp100 juta yang diberikan kepada KDKMP benar-benar dimanfaatkan optimal, sekaligus mendorong koperasi naik kelas melalui kolaborasi,” ujarnya kepada Satelit News usai membuka acara.
Ia menjelaskan, salah satu arahan penting dari Bupati Tangerang adalah mengintegrasikan peran KDKMP dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG. Dalam skema ini, KDKMP diharapkan menjadi pemasok bahan pangan utama.
“Bagaimana KDKMP ini bisa berkolaborasi dengan SPPG melalui program MBG, di mana koperasi berperan sebagai supplier bahan pangan. Ini peluang besar sekaligus tantangan bagi KDKMP,” jelas Anna.
Baca Juga: Kapolresta Tangerang Dorong Generasi Muda Jadi Pelopor Kamtibmas
Untuk memperkuat kesiapan tersebut, Pemkab Tangerang juga menggandeng sejumlah BUMN seperti Pertamina, Bulog, dan ID Food sebagai mitra penyedia pasokan. Sementara dari sisi tata kelola dan penegakan hukum, kerja sama dilakukan dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.
Dari total 274 KDKMP yang terbentuk, sebanyak 240 koperasi telah beroperasi, sementara 38 lainnya masih dalam tahap persiapan.
BeritaTerbaru
Meski sebagian besar telah berjalan, sejumlah kendala masih dihadapi, terutama terkait pasokan dari supplier. Salah satunya keterbatasan kuota gas dari Pertamina yang saat ini hanya sekitar 200 tabung per bulan per KDKMP, sementara kebutuhan di lapangan melebihi angka tersebut.
Selain itu, hasil monitoring juga menemukan adanya dinamika internal, seperti pergantian pengurus, yang membuat beberapa koperasi belum siap beroperasi.
“Kami terus melakukan pembinaan agar KDKMP yang belum berjalan bisa segera aktif, sehingga seluruhnya dapat terlibat dalam ekosistem program MBG,” tambahnya.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, Pemkab Tangerang berharap KDKMP tidak hanya menjadi lembaga ekonomi lokal, tetapi juga motor penggerak dalam pemenuhan gizi masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Baca Juga: Curanmor Diduga Bersenjata Api Gegerkan Citra Raya, Polresta Tangerang Lakukan Penyelidikan
Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. (aditya)
