SATELITNEWS.COM, SERANG – Puluhan ribu pegawai di lingkungan Pemprov Banten, gaduh karena beredar kabar bakal dilakukannya pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) sebesar 30 persen.
Pemotongan itu dilakukan, untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu dan paruh waktu, sekaligus untuk menyelamatkan perhitungan beban belanja pegawai agar tidak melebihi 30 persen.
Diketahui, besaran tukin berdasarkan golongan dan pangkat per bulannya yaitu, Esselon I atau Sekretaris Daerah (Sekda) sekira Rp76,5 juta, esselon IIa untuk jabatan Asisten Daerah (Asda) sekira Rp55 juta, setingkat kepala dinas, badan, inspektur, sekretaris DPRD Banten sekira Rp55 juta.
Kemudian perangkat daerah lainnya, kepala pelaksana BPBD, dan kepala Satpol PP sekira Rp45 sampai Rp47 juta.
Untuk jabatan esselon IIb setingkat staf ahli Gubernur, kepala biro, dan Dirut RSUD sekira Rp35 sampai Rp40 juta. Jabatan esselon IIIa untuk kelas jabatan 11, 12, dan 13 sekira Rp28 juta sampai Rp30 juta. Esselon IIIb untuk kelas jabatan 11 sekira Rp26 sampai Rp26,5 juta.
Selanjutnya, jabatan esselon IVa untuk sekelas jabatan sembilan sekira Rp19 sampai Rp20 juta. Esselon IVb untuk kelas jabatan delapan sekira Rp10 sampai Rp14 juta.
Baca Juga: Pansel Calon Direksi dan Komisaris BUMD Banten Tegak Lurus, Junjung Tinggi Profesionalisme
Untuk jabatan fungsional sekira Rp7 sampai Rp29,5 juta, tergantung posisi jabatannya. Sedangkan untuk jabatan pelaksana sekira Rp5 sampai Rp9,5 juta, tergantung golongannya.
Seorang pegawai Pemprov Banten yang namanya minta dirahasiakan menceritakan, keuangan Pemprov Banten sedang tidak stabil bahkan mencuat rencana akan dilakukannya pemotongan tunjangan kinerja (tukin) sebesar 30 persen.
BeritaTerbaru
“Iya ada pembahasan itu, tapi itu baru rencana dan wacana. Walaupun baru rencana, tapi kan kita juga sedikit gimana gitu rasanya kalau benar terjadi pemotongan,” kata pria berambut ikal ini.
Dia menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan muncul wacana tersebut, seperti dampal ekonomi global, adanya pemangkasan dana transfer ke daerah, serta adanya pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) secara besar-besaran.
“Penyebabnya banyak, tetapi intinya karena keuangan daerah kita sedang tidak baik. Semoga saja pemotongan tukin itu enggak sampai terjadi,” tambahnya.
Menyikapi hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan banyak komentar terkait kabar pemotongan tukin, karena masih melakukan pembahasan anggaran dengan semua pihak terkait.
Baca Juga: Serapan Anggaran Rendah, Proses Pembangunan Di Provinsi Banten Terhambat
“Semua alternatif pembiayaan kita bahas, pokoknya pemotongan tukin itu pilihan paling akhir. Karena kami juga menyadari, para aparatur baik ASN maupun P3K kan masyarakat juga, mereka juga punya beban dan kewajiban,” ujarnya.
Deden mengatakan, keputusan pemotongan tukin bisa dilakukan, apabila Pemprov Banten tidak bisa menutup kekurangan anggaran dari semua sektor pendapatan yang ada. Untuk saat ini, pihaknya belum bisa memberikan kepastian atas kabar tersebut.
“Kalaupun ada kekurangan (anggaran-red) di sana-sini, Pokoknya pemotongan tukin itu pilihan paling paling akhir, karena ada 25 ribu lebih ASN pemprov, kalau mengalami kesulitan karena pemotongan tukin kan takut berdampak kepada yang lainnya,” ujarnya lagi.
Deden tidak menampik, beban keuangan Pemprov Banten sangat besar. Bahkan, kata dia, kondisi itu terjadi sejak tahun 2025 dan tahun sebelumnya karena berbagai hal. Meski demikian, pihaknya akan mencoba beberapa formula untuk mengatasi persoalan itu.
“Sebetulnya dari tahun ini beban daerah secara umum agak berlebihan, karena memang karena kondisi ekonomi karena pengaruh global yang berpengaruh kepada bahan bakar dan itu berat semua,” tutupnya. (adib)
