SATELITNEWS.COM, SERANG : Rencana Pemprov Banten mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), mendapat dukungan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim.
Politisi Partai Golkar ini meyakini, semua perusahaan daerah itu bisa memberikan kontribusi besar terhadap fiskal daerah, apabila dikelola dengan baik dan optimal. Sehingga, sumber pendapatan daerah tidak lagi bergantung pada penerimaan pajak.
Fahmi Hakim secara gamblang menegaskan, mendukung langkah dan upaya Pemprov Banten dalam menambah pundi-pundi rupiah untuk kegiatan pembangunan. Sehingga, hasil dari pembangunan itu, bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Banten.
“DPRD sudah berkoordinasi dengan Pemprov Banten, terkait hal itu. Secara keseluruhan, kita dukung upaya mengoptimalkan semua potensi yang ada, khususnya BUMD milik Pemprov Banten,” katanya, Jumat (17/7/2026).
Fahmi mengatakan, langkah cepat yang dilakukan Pemprov Banten melalui Skeretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi, menjadi terobosan baru dalam meningkatkan PAD.
Oleh karena itu, dia mengingatkan agar kegiatan tersebut berjalan baik dan semua regulasi diatur secar profesional dan transparan.
Baca Juga: Pemprov Banten Setujui Raperda Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM
“Upaya-upaya Pak Sekda (Deden Apriandhi-red) hari ini, dalam mengkonsolidasikan direktur-direktur BUMD, salah satunya kedepan menjadi salah satu potensi suber daya untuk pemerintah daerah,” tambahnya.
Sebelumnya diberitakan, Pemprov Banten tengah berupaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di semua sektor. Tindakan itu dilakukan, agar kas daerah tidak hanya diisi atau disumbang oleh berbagai jenis pajak.
Diketahui, 74,9 persen APBD Pemprov Banten bersumber dari penerimaan berbagai jenis pajak setiap tahunnya. Artinya, pembiayaan pembangunan dan pembayaran gaji pegawai bersumber dari iuran pajak masyarakat.
Berdasarkan data yang didapat dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, target pendapatan daerah Provinsi Banten tahun 2026 mencapai Rp10,083 Triliun, dengan target PAD sebesar Rp7,494 Triliun atau sekitar 74 persen dari total pendapatan daerah.
Hingga 13 Juli 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp4,278 Triliun atau 42,42 persen, sedangkan realisasi PAD tercatat Rp2,969 Triliun atau 39,63 persen.
Uang yang terkumpul itu berasal dari penarikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dengan target sebesar Rp2,398 Triliun dan baru terealisasi sekira Rp1,021 Triliun atau 42,57 persen. Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB) ditargetkan sebesar Rp1,727 Triliun dan baru terealisasi Rp687,7 Miliar atau 39,80 persen dari target.
Baca Juga: DPRD Banten Desak Penertiban Aset dan Bangunan di Kemuning, Serahkan Kepada Mekanisme Hukum
Sementara Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) ditargetkan sebesar Rp1,561 Triliun baru terealisasi Rp668,7 Miliar atau 42,82 persen, Pajak Air Permukaan ditargerkan sekira Rp45,2 Miliar baru terealisasi sekira Rp23,2 Miliar atau sekira 51,40 persen.
Selanjutnya pajak Rokok ditargerkan sekira Rp999,7 Miliar baru terealisasi sekira Rp317,17 Miliar atau sekita 31,73 persen, Opsen Pajak MBLB ditargerkan sekira Rp78,6 Miliar terealisasi sekira Rp8,5 Miliar atau sekira 10,84 perden.
Selanjutnya Retribusi Daerah ditargerkan sekira Rp389,1 Miliar, terealisasi sekira Rp158,1 Miliar atai sekira Rp40,65 persen, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargerkan sekira Rp64 Miliar, terealisasi sekira 45,6 Miliar atau sekira 71,24 persen. Kemudian Pajak Alat Berat (PAB) ditargetkan sekira Rp2 Miliar dan baru terealisasi sekira Rp375 Juta atau 18,75 persen.
Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah, tidak membantah mayoritas pembiayaan daerah dibiayai oleh pajak. Terkait hal itu, pihaknya sedang berupaya memaksimalkan potensi pendapatan lain, agar pajak tidak menjadi penyumbang terbesar keuangan daerah.
“Kita harusnya BUMD yang bisa bergerak menutup kas daerah, cuman BUMD kita lagi sakit, bikin baru kan modalnya besar. Tetapi kita upayakan agar ada potensi lain yang bisa dimaksimalkan,” katanya, usai rapat Paripurna di gedung DPRD Banten, Kamis (16/7/2026). (adib)
