SATELITNEWS.COM, LEBAK—Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya melakukan monitoring lokasi lahan pembangunan hunian tetap (huntap) di Kecamatan Lebakgedong, Rabu (6/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan serta progres perencanaan pembangunan berjalan sesuai target. Proses pembangunan ditargetkan mulai dilaksanakan pada awal Juni 2026.
Dalam peninjauan itu, Hasbi mengecek langsung kondisi lahan, kesiapan teknis, hingga tahapan perencanaan yang tengah disiapkan. Ia menegaskan, pembangunan huntap menjadi prioritas pemerintah daerah guna memberikan kepastian tempat tinggal yang layak dan aman bagi masyarakat.
“Ini adalah ikhtiar kita bersama. Kita kejar target agar hunian tetap ini bisa segera terbangun dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujar Hasbi.
Menurutnya, seluruh pihak harus bergerak cepat dan terkoordinasi agar target pembangunan dapat tercapai tepat waktu. Terlebih, program huntap ini menyangkut kebutuhan mendesak masyarakat, khususnya di wilayah Lebakgedong.
Diketahui, lahan yang disiapkan untuk pembangunan huntap memiliki luas sekitar 5,4 hektare. Di atas lahan tersebut direncanakan akan dibangun sebanyak 221 unit rumah.
“Program ini harus berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak,” tandasnya.
Baca Juga: Huntap Korban Banjir Lebakgedong Mulai Dibangun
Sementara, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Lebak, Iwan Sutikno, mengatakan pembangunan huntap akan menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) tipe 36. Setiap unit rumah akan dibangun di atas lahan seluas 60 meter persegi. “Total anggaran yang dialokasikan dari pemerintah pusat mencapai sekitar Rp54 miliar,” kata Iwan.
Ia menjelaskan, pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah Provinsi Banten dijadwalkan memulai proses lelang pembangunan akses jalan sepanjang 1,2 kilometer. Selanjutnya, kementerian terkait akan melanjutkan dengan proses lelang pembangunan rumah.
BeritaTerbaru
Selain itu, Pemkab Lebak juga terus melakukan pembaruan data penerima manfaat melalui skema by name by address (BNBA) guna memastikan bantuan tepat sasaran. “Kami terus melaporkan perkembangan ke pemerintah pusat. Semua harus presisi, baik dari sisi data maupun kesiapan lapangan, karena ini menyangkut anggaran besar dan kebutuhan mendesak masyarakat,” pungkasnya.(mulyana)
