SATELITNEWS. COM, TANGSEL—Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memastikan layanan bus sekolah gratis tetap berjalan meski terjadi kenaikan biaya operasional akibat lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM).
Penyesuaian anggaran pun tengah dikaji agar operasional dapat berlangsung hingga akhir tahun 2026.
“Iya nanti akan kita kaji lagi, tentu di perubahan APBD akan kita lakukan penyesuaian sehingga bisa sampai akhir tahun,” ujar Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, Rabu (6/5).
Benyamin mengatakan kenaikan harga BBM memang berdampak pada operasional bus sekolah, terutama karena armada masih menggunakan bahan bakar non bersubsidi.
“Memang pasti akan punya pengaruh, itu menggunakan solar gitu, saya prinsipnya tidak akan berhenti memberikan layanan publik kepada masyarakat, sekolah-sekolah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kota berkomitmen untuk tidak menghentikan layanan publik, khususnya transportasi bagi pelajar.
Baca Juga: Jurnalis Asal Tangsel Hilang di Kawasan GAK, Ketua RT Berharap Ditemukan Selamat
Menurutnya, berapa pun kebutuhan anggaran yang diperlukan, Pemkot akan berupaya memenuhinya.
“Berapa pun kebutuhannya untuk beroperasinya di sekolah pelayanan kepada anak sekolah kota penuhi sampai akhir tahun,” jelasnya.
BeritaTerbaru
Ketua Komisi II DPRD Tangsel, Ricky Yuanda mengaku baru menerima informasi terkait potensi membengkaknya anggaran BBM untuk bus sekolah tersebut. Ia menyebut akan segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan kondisi itu.
“Perlu saya klarifikasi dahulu ke Dinas Pendidikan kalaupun ternyata ada akan kami bicarakan dengan pimpinan DPRD apakah mungkin nanti karena ini terkait pelayanan akan kita bantu di anggaran perubahan. Tapi sifatnya hanya pada subsidi BBM atau BBM saja penyesuaian,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penyesuaian anggaran kemungkinan difokuskan pada subsidi BBM agar tidak membebani operasional secara keseluruhan. Selain itu, pihaknya juga membuka opsi untuk mengkaji regulasi agar bus sekolah dapat menggunakan BBM bersubsidi.
“Adapun kaitannya bus yang ada bisa dibuat peraturan wali kota untuk mendapatkan BBM bersubsidi, nah ini perlu kita kaji. Apakah nanti ada peraturan yang mengakomodir,” katanya.
Baca Juga: Pemkot Tangerang Selatan Putuskan Tak Perpanjang PJJ
Untuk jangka pendek, Ricky memastikan operasional bus sekolah tetap berjalan, sementara kekurangan anggaran akan diupayakan melalui perubahan APBD.
Adapun rencana penggunaan bus listrik sebagai solusi jangka panjang dinilai baru bisa direalisasikan pada tahun mendatang.
“Mungkin dalam waktu dekat operasional tetap harus berjalan, hanya saja kekurangan defisit anggaran akan kita dorong di anggaran perubahan. Jadi nanti defisit anggarannya dari dinas kita dorong ditambah terkait dengan BBM-nya,” paparnya.
“Harusnya tidak ada penghentian pelayanan, saya juga baru tahu kalau bus itu menggunakan BBM non subsidi, kalau memang bisa kita cari aturannya kita dorong menggunakan BBM subsidi itu mungkin akan kita tempuh,” sambung Ricky.
Sebelumnya diberitakan, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) berdampak langsung pada operasional layanan publik di Kota Tangerang Selatan (Tangsel). Dinas Perhubungan (Dishub) Tangsel mencatat adanya lonjakan kebutuhan anggaran yang signifikan, khususnya untuk operasional bus sekolah dan mobil penerangan jalan umum (PJU).
Kepala Dishub Tangsel, Ayep Jajat Sudrajat mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM jenis Pertamina Dex menjadi faktor utama membengkaknya biaya operasional. Pasalnya, kendaraan dinas seperti bus sekolah dan mobil PJU mayoritas menggunakan bahan bakar tersebut.
“Iya kenaikan di Pertamina Dex. Kan Dexlite jarang di Tangsel, Pertamina dex 70 persen, otomatis anggran yang sudah kita alokasikan di 2026 kurang,” ujarnya, Minggu (3/4).
Menurut perhitungan Dishub, anggaran BBM yang tersedia saat ini diperkirakan hanya mampu menutup kebutuhan operasional hingga bulan September 2026. Setelah itu, terdapat potensi kekurangan anggaran yang dapat mengganggu layanan.
“Kalau dihitung-hitung sampai dengan bulan September,” katanya.
Dishub Tangsel pun telah mengajukan permohonan penambahan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Langkah ini diharapkan dapat diakomodasi dalam perubahan atau pergeseran anggaran tahun berjalan.
“Kita sudah hitung kekurangannya itu. Untuk bus sekolah dan mobil PJU itu sekitar 400 juta kekurangannya. Makanya kita sudah bersurat ke TAPD untuk nanti di momen perubahan atau pergeseran nanti untuk BBM,” ucapnya. (eko)
