SATELITNEWS.COM, TANGERANG — Proses eksekusi lahan seluas 3.000 meter persegi di Kampung Kemuning, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, berlangsung tegang, Kamis (25/6). Eksekusi yang dilakukan atas lahan yang diklaim milik PT Gardya Murni Utama (GMU) itu mendapat perlawanan dari keluarga Abah Kasudin, yang juga mengaku sebagai pemilik sah tanah tersebut dan telah menempatinya selama puluhan tahun.
Ketegangan memuncak saat sebuah alat berat jenis ekskavator yang akan digunakan dalam proses pemagaran terpaksa menghentikan aktivitasnya. Akses jalan menuju lokasi diblokir oleh seorang pria yang menggelar sajadah di tengah jalan aspal.
Pria tersebut diketahui bernama Isra alias Onot, putra Abah Kasudin. Ia merupakan pihak yang selama ini mengklaim kepemilikan atas lahan yang kini menjadi objek sengketa.
Di hadapan warga dan aparat gabungan yang berjaga di lokasi, Isra meluapkan kekecewaannya terhadap konflik agraria yang menurutnya telah berlangsung selama 20 hingga 30 tahun tanpa penyelesaian yang jelas, meski pejabat pemerintahan terus berganti.
Ia mengaku menjadi korban intimidasi sejak kecil dan bahkan pernah dipenjara tanpa mengetahui secara pasti kesalahan yang dituduhkan kepadanya.
“Sudah puluhan tahun prosesnya terlalu berlarut-larut. Bahkan, saya pernah dipenjara tanpa ada kesalahan yang pasti,” kata Isra kepada Satelit News, Kamis (25/6).
Baca Juga: Dandim 0510/Tigaraksa Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI, Tekankan Prajurit Berjiwa PRIMA
Meski berhadapan dengan alat berat dan pengawalan ketat aparat gabungan, Isra menegaskan dirinya tidak gentar. Menurutnya, berbagai upaya yang dianggap bertujuan menjatuhkan mentalnya tidak akan membuat dirinya mundur dari perjuangan mempertahankan lahan tersebut.
“Saya tidak akan gentar, akan terus mempertahankan lahan ini,” ungkapnya.
BeritaTerbaru
Di sisi lain, proses eksekusi tersebut dilakukan berdasarkan legalitas hukum yang dimiliki PT Gardya Murni Utama. Melalui kuasa hukumnya dari M.F.O Law Firm, perusahaan menegaskan telah mengantongi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah), berikut surat penyerahan aset resmi dari Pengadilan Negeri Tangerang.
Pihak kuasa hukum menyebut kelompok Kasudin selama ini terus menghambat proses penguasaan lahan dan mengganggu petugas di lapangan. Mereka juga menuding adanya ancaman pembakaran alat berat, intimidasi terhadap karyawan menggunakan senjata tajam, hingga dugaan penganiayaan terhadap salah satu pengacara perusahaan.
Untuk mencegah bentrokan terbuka, aparat gabungan dari Polresta Tangerang disiagakan di lokasi guna mengawal proses pemagaran beton yang diajukan perusahaan. Petugas juga terus melakukan pendekatan persuasif dan mediasi guna meredam ketegangan antara warga yang melakukan penghadangan dan pihak pemohon eksekusi.
Kuasa hukum PT GMU, Firdaus, melayangkan ultimatum kepada para penyewa bangunan dan warga yang masih menempati lahan seluas 3.000 meter persegi tersebut agar segera mengosongkan area.
Baca Juga: Bupati Tangerang: Pergantian Kepsek Harus Bawa Semangat dan Gagasan Baru
Ia membantah klaim kepemilikan lahan yang disampaikan pihak Abah Kasudin dan menegaskan status lahan telah memiliki kepastian hukum.
“Segera kosongkan, karena ini bukan lahan milik Kasudin. Kalau bersikeras juga, maka kami akan melakukan upaya hukum kepada pemilik-pemilik warung,” tegas Firdaus.
Menurutnya, peringatan tersebut diberikan sebagai bentuk langkah kemanusiaan agar warga tidak terjerat persoalan hukum yang lebih kompleks. Ia menegaskan status lahan kini telah sepenuhnya masuk dalam ranah administrasi hukum, setelah perusahaan mengantongi putusan inkrah dari Pengadilan Negeri Tangerang.
Firdaus juga mengingatkan pihak-pihak yang mencoba menghalangi proses eksekusi atau memicu keributan di lapangan agar tidak melakukan tindakan provokatif.
“Jangan ada tindakan provokasi. Karena nama-nama provokator sudah kami catat dan sudah menjadi target kita untuk diamankan,” tegasnya.
Hingga Kamis sore, proses eksekusi dan pemagaran beton di lahan Desa Jeungjing tersebut masih mendapat pengawalan ketat aparat gabungan Polresta Tangerang. Polisi bersiaga untuk memastikan situasi tetap kondusif dan mencegah terjadinya bentrokan fisik di tengah memanasnya penolakan warga. (alfian/aditya)
