SATELITNEWS.COM, SERANG – Pusat Pengkajian Agraria dan Sumber Daya Alam (PPASDA) menilai, pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dari Nanik Sudaryati Deyang kepada Wakil Menteri (Wamen) Pertanian Sudaryono, langkah tepat.
Karena, pergantian pucuk pimpinan lembaga yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu, sebagai momentum penting untuk memperkuat tata kelola program tersebut, agar semakin professional dan transparan.
Direktur Eksekutif PPASDA, Muhammad Irvan Mahmud Asia mengatakan, Sudaryono sebagai figur yang memiliki kapasitas dan pemahaman yang kuat terhadap salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.
“Kami optimistis beliau mampu membawa BGN semakin profesional, akuntabel, dan terbuka dalam menjalankan Program MBG,” katanya, saat berbincang dengan satelitnews.com di Kota Serang, Kamis (23/7/2026).
Menurut Irvan, Sudaryono bukan sosok baru dalam implementasi Program MBG. Oleh karena, sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, dia telah mengikuti perkembangan program tersebut, termasuk ketika menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian yang memiliki keterkaitan erat dengan penyediaan bahan pangan.
“Mas Dar ini memahami bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh distribusi makanan, tetapi juga oleh kekuatan rantai pasok pangan nasional. Pengalaman itu menjadi modal penting, untuk memperkuat sinergi BGN dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan para mitra pelaksana,” tambahnya.
Baca Juga: Kepala BGN Proses Pemecatan 66 Kepala SPPG
Irvan menilai, dimasa kepemimpinan Sudaryono, publik berharap koordinasi lintas sektor akan semakin efektif, terutama dalam memastikan ketersediaan bahan pangan yang berkualitas, aman dikonsumsi, serta berasal dari produksi dalam negeri.
Dia juga berharap BGN semakin membuka ruang dialog dengan berbagai pemangku kepentingan agar pelaksanaan Program MBG sehingga berjalan lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap evaluasi publik.
“Kami berharap kepemimpinan beliau mampu membangun tata kelola yang lebih baik sehingga setiap kritik dan evaluasi menjadi bagian dari upaya penyempurnaan program,” ungkapnya.
Lebih lanjut, PPASDA menilai Program MBG tidak boleh dipandang semata sebagai program pemenuhan gizi, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ekonomi rakyat.
Melalui pemanfaatan hasil produksi petani, peternak, nelayan, koperasi, dan pelaku UMKM sebagai pemasok utama kebutuhan pangan MBG, program ini diyakini dapat menciptakan efek berganda bagi perekonomian nasional.
“MBG harus menjadi penggerak ekonomi desa dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Semakin besar keterlibatan petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM lokal sebagai bagian dari rantai pasok, maka semakin besar pula manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Baca Juga: Gedung Pengadilan Tinggi Agama Banten Terbakar
“Dengan demikian, Program ini tidak hanya mencetak generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan rakyat,” tutupnya. (adib)
