SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Badan Gizi Nasional (BGN) menemukan sekitar 6 juta data ganda dalam basis data penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan tersebut mendorong pemerintah melakukan sinkronisasi data sebelum memperluas cakupan program, termasuk mengoperasikan ribuan dapur penyedia makanan di berbagai daerah.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan data ganda muncul karena sebagian penerima tercatat di lebih dari satu basis data kementerian/lembaga. Salah satu contohnya, seorang anak dapat terdaftar sebagai siswa di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sekaligus tercatat sebagai santri di pondok pesantren dalam data Kementerian Agama.
“Atau dia SMP di dalam pondok (pesantren) dihitung di data Kemendikdasmen sebagai siswa. Kemudian dia juga tercatat sebagai santri di pondok pesantren,” ujar Sudaryono dalam konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).
Menurut dia, pemerintah kini melakukan pencocokan data bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kemendikdasmen, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Kementerian Kesehatan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan identitas penerima tidak tercatat berulang dan penyaluran MBG lebih tepat sasaran. “Datanya tuh saling ngobrol gitu sehingga kita betul-betul menemukan sebetulnya tuh. Jadi, tidak ada double identitas,” kata Sudaryono.
Dari hasil pencocokan sementara, jumlah data dalam basis penerima yang berpotensi berkurang akibat pencatatan ganda mencapai sekitar 6 juta. “Kalau nggak salah ada pengurangannya ada sekitar ya ada 6 juta,” ujarnya.
Baca Juga: Lebak Bidik MBG Jadi Pasar Baru Petani
Penataan basis data tersebut dilakukan bersamaan dengan evaluasi kesiapan infrastruktur MBG. BGN meluruskan informasi mengenai rencana pembukaan 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam waktu dekat. Menurut Sudaryono, angka tersebut merupakan jumlah titik SPPG dengan berbagai status, mulai dari lokasi yang baru ditetapkan hingga dapur yang telah selesai dibangun.
“Jadi sempat ramai seolah-olah kita membuka segera 13.000 dapur, bukan. Sudah ada di data kita sekitar 13.000 lebih dapur yang ada statusnya ada semua. Ada yang baru titik, ada juga yang sudah selesai,” katanya.
Dari jumlah tersebut, BGN akan memprioritaskan dapur yang berada di daerah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi. Hasil pemadanan data dengan Kementerian Kesehatan menunjukkan sekitar 1.700 SPPG telah selesai dibangun dan tinggal dioperasikan.
“Dari data overlay tadi ada sekitar 1.700 dapur yang sudah siap, sudah jadi, tinggal operasional yang berada di daerah dengan stunting tinggi dan tinggi sekali,” ujar Sudaryono.
Wilayah yang menjadi perhatian antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nias, Sumatra Utara, serta sejumlah daerah kepulauan di Maluku dan Maluku Utara. Pemerintah juga mengarahkan distribusi MBG untuk mendukung kelompok prioritas, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Di sisi lain, BGN memperketat standar keamanan pangan setelah muncul sejumlah kasus dugaan keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG. Seluruh dapur SPPG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) paling lambat 10 Agustus 2026.
Baca Juga: Pemkab Lebak Perketat SPPG
“Kami berikan waktu untuk mengurusnya sampai dengan tanggal 10. Kalau tidak memenuhi persyaratan SLHS, tutup permanen,” kata Sudaryono.
Menurut Sudaryono, sertifikat tersebut bukan sekadar persyaratan administratif, melainkan indikator bahwa dapur telah memenuhi standar kebersihan dan sanitasi yang ditetapkan pemerintah.
SLHS diterbitkan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota setelah fasilitas pengolahan makanan lolos pemeriksaan, mulai dari kebersihan lingkungan dapur, pengolahan bahan makanan, penyimpanan, hingga penerapan prosedur keamanan pangan.
Aspek keamanan pangan tidak bisa ditawar mengingat Program MBG menyasar kelompok rentan, terutama peserta didik. Karena itu, setiap dapur penyedia makanan diwajibkan memenuhi standar kesehatan sebelum diizinkan terus beroperasi.
BGN berharap seluruh penyelenggara dapur SPPG segera melengkapi sertifikasi yang dipersyaratkan agar kualitas makanan yang disajikan tetap terjamin sekaligus mencegah terulangnya insiden yang dapat membahayakan kesehatan para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis. (rmg/xan)
