SATELITNEWS.COM, SERANG–-Angka kemiskinan dan ketimpangan di Provinsi Banten menunjukkan tren positif. Namun, capaian tersebut dinilai tidak cukup dibaca sebagai keberhasilan pembangunan secara utuh.
Akademisi dan Dosen Tetap Program Studi Manajemen Universitas Primagraha, Achmad Rozi, mengingatkan pemerintah agar tidak terlena dengan angka agregat yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten.
Dalam Berita Resmi Statistik Nomor 43 dan 44/08/36 tertanggal 5 Agustus 2026, BPS mencatat Gini Ratio Banten berada di angka 0,312, sementara tingkat kemiskinan turun menjadi 5,38 persen.
Menurut Achmad, capaian tersebut memang patut diapresiasi. Namun, angka agregat dapat menyembunyikan persoalan yang masih terjadi di lapisan masyarakat tertentu.
“Penurunan Gini Ratio dari 0,394 pada Maret 2016 menjadi 0,312 pada Maret 2026 adalah perjalanan sepuluh tahun yang tidak instan,” ujarnya dalam kajiannya.
Ia menyebut jumlah penduduk miskin kini turun menjadi 746,73 ribu jiwa. Dalam satu semester terakhir, jumlah penduduk miskin berkurang 8,9 ribu orang di perkotaan dan 5,2 ribu orang di perdesaan.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan BSU Rp900 Ribu bagi Pekerja pada 2027
Di sisi lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 99,59 ribu tenaga kerja baru. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga turun menjadi 6,59 persen.
Namun, Achmad menilai capaian tersebut semestinya menjadi titik awal untuk melihat siapa yang paling menikmati pertumbuhan ekonomi dan kelompok mana yang masih tertinggal.
“Siapa yang paling diuntungkan dari perbaikan ini? Dan siapa yang tertinggal di baliknya?” katanya.
Achmad menyoroti distribusi pengeluaran masyarakat Banten. Pangsa pengeluaran kelompok 20 persen teratas meningkat dari 40,44 persen menjadi 40,53 persen. Sebaliknya, pangsa pengeluaran 40 persen masyarakat terbawah justru turun dari 21,84 persen menjadi 21,61 persen.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran manfaat pertumbuhan yang perlu diwaspadai. Stabilnya Gini Ratio pada angka 0,312, kata dia, tidak otomatis menunjukkan distribusi kesejahteraan semakin adil.
“Ketimpangan rendah menurut ambang batas Bank Dunia tidak otomatis berarti distribusi kesejahteraan sedang bergerak ke arah yang lebih adil,” tegasnya.
Baca Juga: Lawan Penjajah dalam Geger Cilegon, KH Wasyid Terima Gelar Pahlawan
Persoalan lain terlihat dari perbedaan karakter kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Achmad mencatat Gini Ratio perdesaan Banten berada di angka 0,220, sementara perkotaan 0,312.
Namun, ketika dilihat dari kedalaman kemiskinan, kondisinya justru berbalik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan mencapai 0,872, lebih tinggi dibandingkan perdesaan yang berada di angka 0,620.
Begitu pula Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), yakni 0,210 di perkotaan berbanding 0,115 di perdesaan.
“Artinya, meski jumlah penduduk miskin di kota berhasil ditekan lebih signifikan secara nominal, mereka yang masih tersisa dalam kemiskinan justru terjebak jauh lebih dalam di bawah garis kemiskinan dibandingkan penduduk miskin di desa,” jelasnya.
Menurut Achmad, kondisi tersebut berkaitan dengan lebih tingginya biaya hidup masyarakat perkotaan. Garis Kemiskinan perkotaan Banten tercatat Rp765.739, sedangkan perdesaan Rp687.893.
Perbedaan tersebut, kata dia, menggambarkan tekanan biaya hidup masyarakat miskin perkotaan, mulai dari kebutuhan tempat tinggal, transportasi hingga kebutuhan nonpangan lainnya.
Karena itu, ia menilai kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak semestinya menggunakan pendekatan yang sama antara perkotaan dan perdesaan.
“Kebijakan bantuan sosial yang seragam antara kota dan desa berisiko keliru sasaran,” ujarnya.
Achmad juga menyoroti komposisi pengeluaran rumah tangga miskin. Beras masih menjadi salah satu komoditas utama penyumbang garis kemiskinan, dengan kontribusi 17,49 persen di perkotaan dan 22,86 persen di perdesaan.
Namun, yang menjadi perhatian adalah kontribusi rokok kretek filter terhadap garis kemiskinan di perdesaan yang mencapai 18,20 persen.
Menurutnya, angka tersebut menjadi sinyal bahwa sebagian rumah tangga miskin masih mengalokasikan pengeluaran cukup besar untuk kebutuhan non-gizi, ketika kebutuhan pangan bergizi semestinya menjadi prioritas.
Sementara di wilayah perkotaan, roti dan mi instan disebut mulai menjadi komoditas yang turut berkontribusi terhadap garis kemiskinan, dengan kontribusi kumulatif sekitar lima persen.
“Persoalan kemiskinan di Banten tidak semata soal kurangnya pendapatan, tetapi juga soal pola alokasi pengeluaran,” katanya.
Di tengah berbagai persoalan tersebut, Achmad tetap melihat sektor pertanian sebagai salah satu penyangga penting bagi masyarakat perdesaan. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian mencapai 116,06 dan Nilai Tukar Petani 109,45.
Namun, ia mengingatkan pemerintah untuk tidak terlalu cepat berpuas diri dengan kinerja sektor tersebut. Pertumbuhan PDRB sektor pertanian sebesar 27,53 persen secara kuartalan harus dibaca secara hati-hati karena berpotensi dipengaruhi faktor musiman, khususnya siklus panen.
“Banten tidak boleh menggantungkan stabilitas ketimpangan hanya pada satu sektor,” ujarnya.
Menurut Achmad, pemerintah perlu memperkuat diversifikasi ekonomi perdesaan, akses permodalan petani kecil serta regenerasi petani muda.
Ia pun memberikan sejumlah catatan bagi pemerintah daerah. Pertama, penanganan kemiskinan perkotaan dan perdesaan harus dibedakan berdasarkan karakter serta biaya hidup masing-masing wilayah.
Kedua, tingginya konsumsi rokok pada rumah tangga miskin perdesaan perlu menjadi perhatian lintas sektor, tidak hanya melalui imbauan, tetapi juga kebijakan kesehatan dan fiskal.
Ketiga, stabilitas harga beras serta pengawasan terhadap kualitas gizi pangan olahan perlu diperkuat untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
Keempat, momentum sektor pertanian sebagai penyangga ekonomi perdesaan harus dijaga melalui investasi jangka panjang.
Achmad menegaskan, Banten memang memiliki alasan untuk mengapresiasi penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan. Namun, capaian tersebut tidak boleh berhenti menjadi bahan klaim keberhasilan pemerintah.
“Keberhasilan pembangunan yang hanya diukur dari indikator agregat berisiko menyembunyikan ketimpangan yang justru sedang bergeser bentuk, dari yang tampak jelas menjadi yang tersembunyi di balik rata-rata,” tandasnya.
Menurutnya, pekerjaan pemerintah ke depan bukan sekadar menjaga angka kemiskinan tetap turun dan Gini Ratio berada di bawah ambang tertentu. Lebih dari itu, pemerintah harus memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan secara proporsional oleh masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan. (myu/rmg)
