SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mempertanyakan apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan seluruh rakyat ketika ketidakadilan hukum dan kesenjangan kesempatan hidup masih terjadi.
Pertanyaan itu disampaikan Megawati saat memberikan amanat dalam upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di halaman Masjid At-Taufiq, Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 17 Agustus 2026.
Dalam pidatonya, ia menyoroti penegakan hukum, layanan kesehatan, lapangan kerja, pengelolaan kekayaan alam, hingga cita-cita Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno.
“Apakah kemerdekaan telah benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Apakah rakyat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup layak? Mengapa negara hukum sulit sekali diwujudkan sehingga ketidakadilan merajalela?” kata Ketua Umum PDI Perjuangan itu.
Sorotan paling keras diarahkan kepada penegakan hukum. Megawati menilai hukum tidak semestinya hanya diterapkan secara mekanis, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan.
Ia bahkan menyindir kondisi tersebut dengan mengibaratkan Indonesia mirip dengan gaya hukum era kolonial. “Saya mendengar ini saya lalu tertawa. Indonesia ini kok kayak orang Belanda, ya? Hukum itu dilakukan, tapi tidak berkeadilan,” ujarnya.
Baca Juga: Kenaikan Obat Komersial Dibatasi 20 Persen
Sebagai contoh, Megawati menyinggung kasus seorang ibu yang disebutnya mencuri buah labu dan dijatuhi hukuman dua bulan penjara. “Betapa saya tidak menangis, ada seorang ibu mungkin kelaparan itu mencuri buah labu, dijatuhi hukuman dua bulan. Tapi kalian sendiri kan melihat barusan ini terbuka korupsi luar biasa. Coba pikirkan, apakah keadilan itu yang ingin kita dapatkan?” tuturnya.
Ia mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945. Perlindungan negara, menurut dia, juga harus mencakup perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, orang tua, dan anak-anak.
Megawati kemudian mengaitkan kritik tersebut dengan pengalamannya ketika beberapa kali dipanggil aparat penegak hukum pada masa Orde Baru. Ia mengatakan selalu memenuhi panggilan meski pemeriksaan berlangsung berjam-jam.
“Saya dipanggil polisi tiga kali, lho, di zaman Orde Baru. Saya datangi karena saya warga negara Indonesia yang baik. Dari pukul 08.00 pagi baru selesai pukul 08.00 malam. Tapi saya datang,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta mereka yang dipanggil aparat penegak hukum untuk hadir dan memberikan keterangan. “Tunjukkan dengan hadir bahwa di situlah kita menegakkan kebenaran,” katanya.
Megawati juga menyoroti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan. Ia mengklaim dirinya sebagai pihak yang membuat BPJS dan meminta pemerintah mempertahankan serta memperkuat program tersebut.
Baca Juga: Geruduk DPRD Kabupaten Tangerang, Mahasiswa Desak Perda Truk Tambang
“Saya loh yang bikin BPJS. Tapi sekarang mulai diotak-atik sepertinya apa? Kenapa? Padahal saya bikin itu bagi rakyat banyak, rakyat jelata, yang kalau sakit itu tidak mudah mencari uang,” ucapnya.
Ia meminta Kementerian Kesehatan dan Kementerian Keuangan menambah dukungan anggaran bagi BPJS Kesehatan. “Tolong dengarkan ya Kementerian Kesehatan dan lain sebagainya, Keuangan, tolonglah BPJS itu tetap ada dan ditambahlah uangnya bagi rakyat banyak,” ucapnya.
Megawati mengatakan gagasan tersebut dilandasi keprihatinannya melihat masyarakat miskin yang kesulitan memperoleh layanan medis. “Saya tidak mencari nama, itu memang saya yang buat karena hati nurani saya, saya sedih melihat rakyat menjual ini menjual itu,” ujarnya.
Megawati juga menyinggung lapangan kerja bagi masyarakat berpendidikan tinggi. “Katanya banyak orang-orang pintar itu tidak punya pekerjaan dan jumlahnya saya bingung kenapa katanya sampai sejuta. Ke mana mereka? Ini sedang saya suruh urus untuk melihat sebetulnya apa yang terjadi,” ungkapnya.
Ia kemudian mengkritik pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Megawati mengatakan kekayaan mineral, hutan, serta sumber daya darat dan laut semestinya dikembangkan untuk kepentingan masyarakat, bukan hanya memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.
“Sekarang ini orang mulai garuk-garuk tambang terus. Tapi bukan untuk pemerintah, bukan untuk rakyat, tetapi untuk dirinya sendiri. Keuntungan bagi dirinya sendiri,” katanya.
Ia mengingatkan agar pengelolaan sumber daya alam tidak mengorbankan generasi mendatang. “Bagaimana nanti anak cucu kita? Miskinlah,” ujarnya.
Megawati menghubungkan persoalan tersebut dengan cita-cita Bung Karno tentang Indonesia yang berdaulat, berdikari dalam ekonomi, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Apakah salah kalau kita memimpikan Indonesia yang dahulu dimimpikan oleh Bung Karno? Apakah salah?” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat belajar dari negara-negara yang dinilainya mampu membangun kekuatan nasional, seperti Tiongkok, Jepang, Jerman, dan Korea Selatan. Megawati turut menyebut Iran, Kuba, dan Korea Utara dalam konteks ketahanan dan militansi nasional.
“Pertanyaannya, Amerika yang katanya negara superpower menurut saya kok sampai hari ini tidak bisa mengalahkan Iran? Coba pikir dengan pikiran politik. Ayo kenapa? Itu bukan hanya karena uang, tapi apa? Persatuan bangsa Iran itu luar biasa! Coba bayangkan tidak terpecah belah,” kata Megawati
Megawati menekankan pentingnya persatuan untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia. Ia menilai bangsa yang kuat harus mampu menentukan nasibnya sendiri dan tidak membiarkan wilayahnya diambil pihak lain.
Menurut Megawati, seluruh persoalan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan cita-cita kemerdekaan yang masih harus diwujudkan. Pada usia republik yang ke-81, ia menilai cita-cita Bung Karno seharusnya sudah mulai dilaksanakan.
“Pada usia Republik yang ke-81 ini, semua yang diimpikan Bung Karno seharusnya sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.
“Sebab cita-cita Indonesia merdeka bukanlah mimpi belaka. Dan mimpi itu bukanlah mimpi masa lalu,” pungkas Megawati. (rmg/xan)
