SATELITNEWS.COM, LEBAK – Forum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) Kabupaten Lebak bersama PPPK Paruh Waktu dari berbagai daerah di Indonesia bakal mendatangi Istana Merdeka pada 7 September 2026 mendatang. Aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan kepastian status seluruh PPPK paruh waktu agar dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.
Forum menilai, kebijakan pemerintah pusat yang merencanakan peningkatan status pada 2027 tidak semestinya hanya memberikan ruang kepada PPPK dari kalangan guru. Ketua PPPK Paruh Waktu Kabupaten Lebak, Robby Iswadi, mengatakan pihaknya siap bergabung dalam aksi nasional tersebut dengan membawa aspirasi seluruh PPPK paruh waktu, termasuk tenaga teknis dan tenaga kesehatan.
“Kami bersama PPPK PW se-Indonesia akan menyampaikan aspirasi ke pemerintah pusat. Harapan kami, kebijakan pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu tidak hanya untuk guru, tetapi seluruh profesi PPPK paruh waktu,” kata Robby, kepada SatelitNews.Com, Selasa (25/8/2026)
Menurutnya, setiap PPPK paruh waktu memiliki peran dalam menjalankan pelayanan publik. Baik guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai bidang masing-masing. Karena itu, kata Robby, pemerintah diharapkan tidak membuat kebijakan yang menimbulkan kesan adanya perbedaan perlakuan antarprofesi.
“Kami tidak mempermasalahkan jika guru mendapatkan perhatian lebih karena memang kebutuhan tenaga pendidik sangat besar. Tetapi jangan sampai tenaga kesehatan dan tenaga teknis kemudian tidak mendapatkan kepastian,” ujarnya.
Robby menegaskan, perjuangan menuju status PPPK penuh waktu bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Forum PPPK PW justru ingin membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mencari solusi terbaik atas persoalan status kepegawaian yang masih dihadapi para PPPK paruh waktu. “Perjuangan ini kami lakukan melalui jalur yang konstitusional, tertib, damai dan bermartabat. Kami datang untuk menyampaikan aspirasi, bukan untuk mempertentangkan diri dengan pemerintah,” katanya.
Baca Juga: Alih Status PPPK, Disdik Lebak: Bisa Dongkrak Mutu
Ia berharap aksi yang akan digelar pada 7 September tersebut dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk melihat persoalan PPPK paruh waktu secara lebih menyeluruh.
Menurutnya, seluruh PPPK paruh waktu telah memberikan pengabdian sesuai tugas dan bidangnya masing-masing. Karena itu, kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu diharapkan diberikan secara adil dan bertahap tanpa membedakan profesi maupun daerah. “Kami ingin ada kepastian. Jangan hanya guru yang punya jalan menuju penuh waktu. Semua PPPK paruh waktu harus diberikan kesempatan yang sama sesuai mekanisme dan kemampuan pemerintah,” tegasnya.
Selain memperjuangkan peningkatan status PPPK paruh waktu, forum juga menyambut rencana pemerintah memberikan kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi CPNS. Namun, Robby berharap kebijakan tersebut disertai aturan yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan baru.
“Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan pemerintah untuk memberikan ruang bagi PPPK meningkatkan statusnya. Tetapi kami berharap kebijakan itu mencakup seluruh profesi dan dilaksanakan secara adil,” tuturnya.
Forum PPPK PW Lebak pun mengajak seluruh PPPK paruh waktu untuk tetap menjaga persatuan serta menyampaikan aspirasi secara damai dalam perjuangan menuju kepastian status kepegawaian. “PPPK PW Indonesia bersatu, berjuang dengan damai menuju PPPK penuh waktu. Kami ingin pengabdian kami dihargai dengan kepastian,” pungkas Robby.(mulyana)
