SATELITNEWS.COM, SERANG — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Banten, berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang, melakukan edukasi keuangan bagi masyarakat nelayan di Pulau Tunda, Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan tersebut, turut melibatkan BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Serang.
Asisten Direktur PEPK dan LMST OJK Banten, Rija Fatul Bari, mengatakan kegiatan edukasi keuangan tersebut, telah direncanakan sejak jauh-jauh hari sebagai bentuk kontribusi OJK terhadap pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan dan pesisir.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bagian dari program edukasi keuangan di wilayah 3T, yakni Terdepan, Terluar, dan Tertinggal.
Pulau Tunda, menjadi lokasi kedua setelah sebelumnya kegiatan serupa dilaksanakan di wilayah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang.
“Kami dari OJK baru berdiri satu tahun, baru dibuka tahun 2024. Oleh sebab itu, kami bersama pemerintah daerah ingin berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi, khususnya di Pulau Tunda,” ujar Rija.
Baca Juga: 32 Perusahaan Di Banten Berstatus Tidak Taat Lingkungan
Ia menjelaskan, OJK bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan berupaya menghadirkan informasi terkini mengenai sektor jasa keuangan agar masyarakat dapat mengetahui sekaligus memanfaatkan layanan keuangan resmi secara bijak.
“Harapannya masyarakat bisa memanfaatkan sektor jasa keuangan. Minimal tahu dulu, kemudian nanti bisa memanfaatkan. Termasuk bagaimana perlindungan yang memang sudah dicanangkan oleh pemerintah,” tambahnya.
Rija juga menekankan, pentingnya perencanaan dan pengelolaan keuangan bagi masyarakat nelayan. Menurutnya, pendapatan nelayan memiliki karakteristik berbeda karena sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, musim, serta kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).
“Jangan sampai sudah dapat uangnya, tapi tidak dapat dikelola dengan baik. Kami sangat memahami profesi nelayan mempunyai karakteristik yang berbeda, dipengaruhi cuaca dan solar. Bekerja di laut tentu juga memiliki risiko,” ujarnya.
Sementara, Perwakilan Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Serang, Deti Oktaviyanti, menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi Banten, yang telah menyelenggarakan edukasi keuangan bagi para nelayan di Pulau Tunda.
Menurutnya, kegiatan tersebut penting dalam mendukung program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), sekaligus mendukung Bulan Literasi Keuangan dan Gerakan Cerdas Keuangan.
Baca Juga: Mendes PDT Yandri Kick Off Festival Duta Desa Gen Z di Kabupaten Serang
“Sektor perikanan, merupakan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat pesisir di Kabupaten Serang. Namun, kami menyadari profesi nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca dan musim yang berdampak langsung pada fluktuasi pendapatan,” ungkap Deti.
Karena itu, lanjutnya, edukasi dengan tema pengembangan dan diversifikasi usaha nelayan dinilai sangat penting. Pemahaman mengenai pengelolaan keuangan rumah tangga maupun usaha, diharapkan dapat membuat masyarakat lebih tangguh ketika menghadapi masa paceklik.
“Ini juga menjadi langkah strategis, agar tetap ngebul dan ekonomi tetap stabil. Saya berpesan agar bijak mengelola keuangan, hindari rentenir dan pinjaman online ilegal. Manfaatkan akses keuangan resmi, yang diawasi oleh OJK,” pungkasnya.
Deti berharap, kegiatan edukasi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan Pulau Tunda.
Sementara, Kepala Desa Wargasara, Kecamatan Tirtayasa, Hasim menyampaikan, persoalan kebutuhan BBM yang menjadi salah satu kendala utama masyarakat nelayan di Pulau Tunda.
Ia mengatakan kebutuhan BBM masyarakat di Pulau Tunda sangat besar, baik untuk kebutuhan penerangan maupun aktivitas melaut.
“Pulau Tunda, khususnya nelayan, membutuhkan BBM yang sangat luar biasa. Untuk penerangan saja sekitar 320 liter per malam dan mencarinya sangat susah. Kemudian ada sekitar 70 nelayan besar yang membutuhkan ribuan liter BBM per hari,” ungkap Hasim.
Menurutnya, pemerintah desa selama ini berupaya menjembatani kebutuhan masyarakat nelayan. Sebab, BBM menjadi kebutuhan penting yang secara langsung berkaitan dengan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat.
“Kami sebagai kepala desa menjembatani masyarakat nelayan yang sangat membutuhkan untuk kehidupan. Karena makannya dengan solar. Kalau tidak ada solar, tidak bisa makan,” tuturnya.
Hasim berharap, aspirasi masyarakat Pulau Tunda mengenai sulitnya mendapatkan BBM, dapat disampaikan kepada pemerintah dan pihak terkait agar ditemukan solusi yang tepat.
“Bapak-bapak dan ibu-ibu, sulitnya itu ketika untuk membeli BBM subsidi tidak boleh. Kami sampaikan keluhan masyarakat, karena sedang membutuhkan BBM. Kami selama ini tidak pernah mengeluh soal solar, tetapi hari ini aturannya sangat ketat, sementara kalau tidak ada solar tidak bisa makan,” terangnya.
Ia menegaskan, ketersediaan BBM menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas dan perekonomian nelayan Pulau Tunda.
“Kami mohon disampaikan kepada pemimpin bapak. Biarpun kita mengolah dengan apa pun, kalau kebutuhan utamanya tidak ada, tentu sulit. Ini untuk menunjang ekonomi nelayan,” pungkasnya. (sidik)
