SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Jumlah titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara nasional menurun, tetapi konsentrasinya masih tinggi di sejumlah wilayah Kalimantan. Di sisi lain, pemerintah menyegel 50 badan usaha yang wilayah konsesinya terbakar dengan total luasan 27.333,79 hektare.
Data Sipongi Kementerian Kehutanan hingga Sabtu (12/9/2026) malam mencatat 567 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi (high confidence), turun 121 titik dibandingkan periode sebelumnya. Pemantauan dilakukan melalui sistem Sipongi dengan memanfaatkan data penginderaan jauh dari satelit NASA Terra, Aqua, SNPP, dan NOAA-20.
Kalimantan Tengah masih menjadi provinsi dengan konsentrasi hotspot tertinggi di antara enam provinsi prioritas. “Di enam provinsi prioritas, konsentrasi hotspot tertinggi masih berada di Kalimantan Tengah dengan 197 titik, atau menurun dari 271 titik,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi, Minggu (13/9/2026).
Penurunan juga terjadi di Kalimantan Selatan, dari 47 menjadi tujuh titik. Sebaliknya, Kalimantan Barat mengalami kenaikan dari 51 menjadi 91 titik. Di Sumatera Selatan, hotspot meningkat dari 11 menjadi 62 titik. Sementara itu, Riau dan Jambi tidak terdeteksi memiliki hotspot high confidence selama dua hari terakhir.
“Hotspot merupakan indikasi awal potensi kebakaran dan tidak selalu berarti telah terjadi kebakaran. Oleh karena itu, data satelit terus dianalisis dan ditindaklanjuti melalui patroli serta verifikasi langsung di lapangan,” kata Ristianto.
Di sisi pencegahan, Kemenhut terus melakukan pembasahan wilayah rawan melalui operasi modifikasi cuaca (OMC). Di Kalimantan Barat, OMC pada 5–14 September telah menjalankan sembilan sortie penerbangan dengan 7.200 kilogram NaCl.
Baca Juga: Hingga Hari Keempat, Kebakaran Tumpukan Sampah di Pinang Belum Padam
Sementara di Kalimantan Tengah, OMC pada 6–15 September telah menjalankan tujuh sortie dengan 5.600 kilogram NaCl, dengan sasaran antara lain Kapuas, Palangka Raya, Barito Selatan, Barito Utara, Barito Timur, dan Pulang Pisau.
Ristianto juga menyoroti kondisi kualitas udara di beberapa wilayah Sumatera dan Kalimantan yang masih tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dia mengimbau masyarakat di wilayah terdampak asap karhutla mengurangi aktivitas di luar ruangan.
“Gunakan masker terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, dan masyarakat dengan penyakit pernapasan, serta segera mencari pelayanan kesehatan apabila mengalami sesak atau gangguan pernapasan,” lanjut dia.
Ristianto juga mengajak semua pihak, termasuk masyarakat, mencegah potensi karhutla. Jika melihat asap, titik api, atau indikasi kebakaran, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas.
“Jangan membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar dan hindari aktivitas apa pun di lapangan yang menggunakan api selama musim kemarau,” tuturnya.
Di tengah kondisi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyegel 50 badan usaha yang wilayah konsesinya terbakar. Penindakan tersebut tersebar di delapan provinsi dengan total area konsesi terbakar mencapai 27.333,79 hektare.
Baca Juga: Kebakaran Hutan dan Lahan Jerat 138 Tersangka
Menteri LH Jumhur Hidayat mengatakan penyegelan merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
“Penegakan hukum dilakukan tanpa pandang bulu demi melindungi kelestarian lingkungan serta keselamatan masyarakat dari dampak buruk asap karhutla,” kata Jumhur.
Sebanyak 36 badan usaha disegel di Kalimantan dengan luasan terbakar mencapai 23.634,72 hektare. Penindakan terbesar berada di Kalimantan Barat, yakni 18 badan usaha dengan area 12.920,88 hektare.
Berikutnya Kalimantan Selatan, enam badan usaha seluas 6.476,94 hektare; Kalimantan Tengah, enam badan usaha seluas 2.684,02 hektare; Kalimantan Timur, empat badan usaha seluas 1.244,81 hektare; dan Kalimantan Utara, dua badan usaha seluas 308,07 hektare.
Di Sumatera, KLH menyegel 14 badan usaha dengan luasan terbakar 3.699,07 hektare. Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan penindakan terbesar, yakni 11 badan usaha seluas 2.928,28 hektare. Sisanya berada di Lampung, dua badan usaha seluas 758,88 hektare, serta Riau, satu badan usaha seluas 11,91 hektare.
Jumhur mengatakan Polri telah menetapkan 138 tersangka dalam penanganan perkara karhutla. Sebanyak 119 orang diduga melakukan pembakaran secara sengaja, sedangkan 19 lainnya karena kelalaian. (rmg/xan)
