SATELITNEWS.COM, LEBAK–Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak didesak mengevaluasi penerapan sistem parkir elektronik atau e-parking di kawasan Pasar Rangkasbitung. Evaluasi dinilai penting dilakukan sebelum pemerintah menentukan mitra baru yang akan mengelola layanan parkir tersebut.
Desakan itu disampaikan Aliansi Masyarakat Lebak Bersatu saat menggelar aksi di Kantor Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Kabupaten Lebak, Kamis (17/9/2026). Dalam aksinya, massa membawa sejumlah persoalan yang dinilai perlu dibenahi dalam pengelolaan e-parking.
Salah satunya berkaitan dengan tarif parkir dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi di kawasan pasar. Massa menilai kebijakan parkir tidak boleh hanya dilihat dari sisi penerimaan daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi pedagang, pelaku usaha serta masyarakat yang beraktivitas di Pasar Rangkasbitung.
Perwakilan massa Muhammad Fahmi Faizal, mengatakan evaluasi diperlukan agar keberadaan e-parking benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, pihak yang paling merasakan dampak dari sistem tersebut adalah masyarakat yang setiap hari beraktivitas di kawasan pasar. “Yang terkena dampak itu bukan Indag, tapi pedagang dan pelaku usaha,” kata Fahmi.
Selain tarif, massa mempertanyakan sejauh mana sosialisasi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat terkait penerapan e-parking. Informasi mengenai besaran tarif, manfaat sistem elektronik hingga hak pengguna jasa parkir dinilai perlu disampaikan secara terbuka.
Aspek keamanan kendaraan juga menjadi perhatian. Massa meminta pemerintah memiliki aturan yang tegas mengenai tanggung jawab pengelola apabila kendaraan pengguna jasa parkir mengalami kehilangan atau kerusakan. Fahmi mengatakan calon pengelola yang nantinya ditunjuk pemerintah harus memiliki kemampuan dan kesiapan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. “Apakah perusahaan yang bermitra ini bonafit atau tidak, yang mampu meng-cover ketika ada kerugian,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkab Lebak Perketat SPPG
Menurut Fahmi, pemerintah juga perlu melihat kembali manfaat penerapan e-parking secara keseluruhan. Jangan sampai sistem tersebut justru menambah beban masyarakat tanpa memberikan manfaat yang sebanding. “Kami menuntut untuk dicabut sekalian. Jangan sampai ada e-parking kalau dirasa tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Lebak, hanya menjadi beban,” tegasnya.
Sementara, Sekretaris Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Lebak, Bayu Hadiana, mengungkapkan kerja sama dengan pengelola e-parking yang saat ini berjalan akan berakhir pada Oktober 2026.
Pemerintah kini tengah menyeleksi calon mitra yang akan melanjutkan pengelolaan sistem tersebut. Bayu menyebut terdapat tujuh calon yang mengikuti proses awal. Setelah melalui tahapan seleksi, jumlahnya mengerucut menjadi tiga calon yang selanjutnya mengikuti presentasi. “Hari ini presentasi dari masing-masing calon mitra, dari tujuh jadi tiga. Nanti ke depan kita akan rapat kembali dan mudah-mudahan terpilih satu mitra yang memang jauh lebih baik dari yang sebelumnya,” ujar Bayu.
Ia menjelaskan, persoalan yang muncul dalam pengelolaan sebelumnya telah menjadi catatan pemerintah. Sejumlah kekurangan tersebut kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pemilihan mitra baru.
Bahkan, kata Bayu, tiga calon pengelola yang masuk tahap presentasi telah diminta menjelaskan strategi mereka untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang sebelumnya terjadi. “Mereka memberikan gambaran bagaimana cara mengantisipasi apa saja yang menjadi kekurangan sebelumnya,” katanya.
Bayu menambahkan, pemerintah tidak hanya akan melihat kemampuan calon mitra dari sisi teknis pengelolaan parkir. Ketentuan mengenai kinerja dan tanggung jawab pengelola nantinya akan dibuat secara jelas melalui perjanjian kerja sama. Pengawasan terhadap mitra terpilih juga akan dilakukan secara berkala. Pemerintah akan melihat kinerja pengelola pada tiga bulan pertama sebagai bahan evaluasi awal.
Baca Juga: Anggaran Rp 109,95 Miliar, Serapan Dana Hibah Pemkab Lebak Jadi Sorotan
Setelah itu, evaluasi akan dilakukan secara rutin melalui rekonsiliasi setiap tiga bulan untuk memastikan pelaksanaan kerja sama berjalan sesuai ketentuan. “Tiga bulan pertama kita lihat bagaimana cara mereka bekerja ketika pertama kali. Kemudian nanti setelah mulai melaksanakan, tiga bulan sekali kita akan laksanakan rekon dengan mereka,” tuturnya.
Bayu menegaskan, pemerintah tidak memandang e-parking hanya sebagai instrumen untuk meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan sistem tersebut juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekaligus mendukung aktivitas perdagangan di kawasan Pasar Rangkasbitung. Karena itu, berbagai masukan masyarakat, termasuk mengenai tarif, keamanan kendaraan dan perlindungan pengguna jasa, akan menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan berikutnya.
“Dengan berakhirnya masa kerja sama pengelola lama pada Oktober mendatang, Pemkab Lebak kini memiliki momentum untuk melakukan pembenahan. Evaluasi menyeluruh diharapkan dapat memastikan sistem e-parking tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat yang menggunakan layanan parkir di kawasan pasar,” pungkasnya.(mulyana)
