SATELITNEWS.COM, LEBAK–Persoalan stunting pada anak balita masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak. Hingga September 2026, Dinas Kesehatan (Dinkes) Lebak mencatat sebanyak 4.923 balita mengalami stunting dari total 100.302 balita yang telah diukur. Jumlah tersebut setara dengan 4,91 persen.
Meski secara persentase masih berada di bawah lima persen, ribuan balita yang mengalami gangguan pertumbuhan itu tetap membutuhkan perhatian serius melalui penanganan gizi dan pemantauan kesehatan secara berkelanjutan.
Sekretaris Dinkes Lebak, Endang Komarudin, mengungkapkan bahwa sebaran kasus stunting di setiap kecamatan menunjukkan kondisi yang berbeda. Ada wilayah dengan jumlah balita stunting cukup besar, tetapi ada pula kecamatan yang memiliki persentase kasus lebih tinggi.
“Kalau melihat data yang ada, jumlah kasus dan persentase stunting di setiap kecamatan memang berbeda. Karena itu, penanganannya perlu melihat kondisi masing-masing wilayah,” ujar Endang, Selasa (13/10/2026).
Kecamatan Bayah menjadi wilayah dengan jumlah balita stunting terbanyak, yakni 398 balita. Namun, jika dilihat dari persentasenya, angka tersebut mencapai 11,39 persen. Sementara itu, Kecamatan Cileles mencatat persentase stunting tertinggi di Kabupaten Lebak, yakni 17,05 persen dengan jumlah 244 balita.
Perbedaan data tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan langkah penanganan. Menurut Endang, jumlah kasus yang besar dan tingginya persentase stunting sama-sama perlu mendapat perhatian agar upaya yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran.
Baca Juga: 12 Jam Tertimbun Longsor Sumur di Lebak, Korban Dievakuasi Dalam Keadaan Tewas
“Wilayah dengan jumlah kasus terbanyak perlu menjadi perhatian, begitu juga daerah yang persentasenya tinggi. Keduanya penting untuk menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program penanganan stunting,” katanya.
Untuk menekan angka stunting, Pemkab Lebak menjalankan berbagai program kesehatan dan pemenuhan gizi yang menyasar sejumlah kelompok usia. Upaya tersebut tidak hanya difokuskan kepada balita yang sudah mengalami stunting, tetapi juga dilakukan sejak remaja hingga masa kehamilan dan setelah persalinan.
Endang menjelaskan, pencegahan perlu dilakukan sejak dini agar risiko gangguan pertumbuhan pada anak dapat ditekan. Karena itu, intervensi kesehatan ibu dan anak menjadi bagian penting dalam rangkaian program yang dijalankan Dinkes Lebak.
“Penanganan stunting tidak bisa hanya dilakukan ketika anak sudah mengalami gangguan pertumbuhan. Upaya pencegahan juga harus dimulai sejak remaja, persiapan kehamilan, selama kehamilan, hingga anak dilahirkan dan tumbuh,” jelasnya.
Bagi balita yang mengalami stunting, salah satu intervensi yang disiapkan berupa pemberian pangan olahan untuk keperluan medis khusus (PKMK). Produk tersebut berupa susu tinggi kalori yang diberikan kepada balita berdasarkan pemeriksaan dokter spesialis anak.
Selain itu, Dinkes menyediakan pemberian makanan tambahan (PMT) berbahan pangan lokal bagi balita yang mengalami masalah gizi. Sasaran program ini meliputi anak dengan berat badan tidak naik, berat badan kurang, maupun kondisi gizi kurang.
Baca Juga: Kasus Kekerasan Anak di Lebak Tembus 77, Kebanyakan Muncul dari Medsos
Perhatian juga diberikan kepada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) atau berisiko mengalami kondisi tersebut.
“Pemberian makanan tambahan disesuaikan dengan kondisi sasaran. Balita yang mengalami masalah gizi maupun ibu hamil yang berisiko KEK menjadi bagian dari kelompok yang mendapatkan perhatian melalui program tersebut,” ungkap Endang.
Di luar intervensi untuk balita dan ibu hamil, pencegahan juga dilakukan melalui program kesehatan remaja. Dinkes memberikan tablet tambah darah (TTD) kepada remaja putri serta melakukan skrining anemia terhadap siswi kelas VII dan X.
Program Aksi Bergizi turut dilaksanakan melalui kegiatan sarapan bersama, senam, konsumsi tablet tambah darah, dan edukasi mengenai pentingnya menjaga asupan gizi.
Menurut Endang, edukasi dan pemeriksaan kesehatan pada kelompok remaja menjadi bagian dari upaya mempersiapkan generasi yang lebih sehat sebelum memasuki usia pernikahan dan kehamilan.
“Upaya pencegahan kemudian dilanjutkan melalui pelayanan kesehatan bagi calon pengantin. Pelayanan tersebut disertai konseling sebagai bagian dari persiapan menuju kehidupan berkeluarga dan kehamilan yang sehat,” tuturnya.
Lanjut Endang, bagi ibu hamil, Dinkes menjalankan pemeriksaan kehamilan, skrining kesehatan, serta pelayanan sesuai standar 12T. Pelayanan kesehatan juga diberikan kepada ibu bersalin dan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan.
Setelah bayi dilahirkan, pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan serta memastikan pertumbuhan awal anak terpantau. Pemeriksaan mencakup pengukuran berat dan panjang badan serta skrining kesehatan sesuai indikasi dan program yang berlaku.
Skrining tersebut antara lain meliputi penyakit jantung bawaan kritis (PJBK), hipotiroid kongenital (SHK), hiperplasia adrenal kongenital (SHAK), defisiensi G6PD, serta penyakit kuning pada bayi.
Pemantauan tidak berhenti setelah ibu dan bayi meninggalkan fasilitas kesehatan. Dinkes juga melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi serta balita setiap bulan melalui pelayanan kesehatan di masyarakat.
Pelayanan tersebut mencakup Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK), pemberian imunisasi dasar lengkap, serta penyuluhan mengenai pentingnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif.
“Pemantauan tumbuh kembang anak perlu dilakukan secara rutin. Dengan begitu, apabila ditemukan masalah pertumbuhan atau kondisi kesehatan tertentu, penanganannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak,” kata Endang.
Selain layanan kesehatan dan pemenuhan gizi, Pemkab Lebak juga berupaya memperluas akses jamban sehat. Kerja sama dengan berbagai sektor terkait turut diperkuat karena persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan kondisi kesehatan anak, tetapi juga dipengaruhi lingkungan dan pola pengasuhan.
Pelayanan keluarga berencana (KB) pascapersalinan menjadi bagian lain dari rangkaian program kesehatan ibu dan anak yang dijalankan pemerintah daerah.
“Berbagai intervensi tersebut diharapkan dapat mendukung perbaikan status gizi sekaligus mencegah munculnya kasus baru. Namun, pelaksanaan program tetap perlu diikuti evaluasi berkala untuk mengetahui perkembangan kondisi balita dan jangkauan pelayanan kepada keluarga sasaran,” katanya.
Data September 2026 menunjukkan Bayah dan Cileles memiliki karakteristik persoalan yang berbeda. Bayah mencatat jumlah balita stunting terbanyak, sedangkan Cileles memiliki persentase tertinggi.
Kondisi itu menjadi pengingat bahwa penanganan stunting membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah. Selain memperluas pelayanan, pemantauan pertumbuhan anak, kecukupan gizi keluarga, kesehatan ibu, sanitasi, serta koordinasi lintas sektor perlu terus diperkuat.
“Dengan upaya yang berkesinambungan, penanganan stunting diharapkan tidak hanya menyasar balita yang telah mengalami gangguan pertumbuhan, tetapi juga mampu menekan risiko sejak awal kehidupan anak,” tandasnya. (mulyana)
