SATELITNEWS.ID, SERANG–Untuk mempermudah pelaksanaan pemberangkatan haji, MUI Kota Serang meminta kepada Pemkot Serang maupun Pemprov Banten untuk membangun asrama haji. Dengan demikian, dalam pemberangkatannya pun dapat lebih mudah ketimbang harus diberangkatkan ke Jakarta terlebih dahulu.
Ketua MUI Kota Serang, Mahmudi, mengatakan bahwa saat ini jamaah haji yang berasal dari Banten selalu ditempatkan di asrama haji di luar daerah, yakni di Pondok Gede Jakarta. Padahal bandara untuk pemberangkatan lokasinya berada di Provinsi Banten.
“Harapannya agar Banten ke depan memiliki asrama haji sendiri, kalau saat ini kan asrama hajinya di Jakarta sementara bandaranya ada di Banten,” ujarnya saat ditemui di salah satu hotel di Kota Serang, Kamis (5/11).
Ia menjelaskan, dengan diberangkatkannya jamaah haji dari Banten ke Jakarta, lalu kembali lagi ke Banten dinilai dapat membuat jamaah lebih cepat lelah. “Kan selama ini bulak balik, dari Jakarta ke Banten, baru berangkat haji,” tuturnya.
Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa pihaknya juga menginginkan adanya asrama haji. Hal tersebut menurutnya akan mempermudah pemberangkatan haji. Namun tetap, pihaknya akan menunggu Pemkab Serang melimpahkan aset kepada Pemkot Serang.
“Tentu kami juga ingin membuat asrama haji, tapi kami sebenarnya masih menunggu penyerahan aset dari Pemkab Serang, baru berbicara soal itu,” katanya.
Baca Juga: Meski Tertekan Fiskal, Pemda Diminta Tak Rumahkan PPPK
Ia menjelaskan, bila aset telah diserahkan, maka pihaknya memiliki beberapa opsi lahan untuk dibuatkan asrama haji. Salah satunya di Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen dengan luas tanah sebesar 400 hektare.
“Kalau sudah diserahkan (asetnya), itu ada banyak lahan. Di Sawah Luhur juga bisa. Sekarang ini boro-boro memikirkan asrama haji, kantor kita saja banyak yang mengontrak. Jadi menunggu dari Pemkab Serang dulu,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, mengatakan bahwa Pemprov Banten belum menghibahkan tanah ke Kemenag Provinsi Banten. Sehingga, hal tersebut menjadi terkendala lantaran asrama haji harus berasal dari tanah hibah.
“Masalahnya Pemda belum menghibahkan tanah ke Kemenag Provinsi Banten. Sekarang kembali ke Gubernur, Bupati atau Walikota yang ada di Banten, mau tidak punya asrama haji?, kalau tidak ada tanah hibah yang tidak bisa, kalau ada saya siap membantu,” tandasnya. (dzh/pbn/bnn/gatot)
