SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Dinas Pendidikan Kota Tangerang mencatat jumlah guru honorer di Kota Tangerang hingga kini mencapai 5.030 orang. Jumlah tersebut merupakan guru honorer yang hanya mengajar di sekolah negeri saja.
Hal itu disampaikan Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Jamaluddin, kemarin. “Bila ditotal, jumlah guru honorer di Kota Tangerang sebetulnya 15 ribu sampai 20 ribu. Itu termasuk yayasan,” jelas Jamaluddin kepada wartawan, Selasa (17/11) di ruang kerjanya.
Yang cukup miris kata Jamal, para guru honorer tersebut tidak sedikit yang sudah mengabdi selama puluhan tahun, mulai dari 20 hingga 30 tahun. “Bahkan ada yang mau mendekati masa pensiun, umurnya sudah 56 tahun. Cuma berapa jumlah pastinya (honorer jelang pensiun), saya kurang hapal,” kata pria yang juga Ketua PGRI Kota Tangerang ini.
Karena itu, Jamal mengharapkan agar ada perhatian dari pemerintah khususnya dari pemerintah pusat terhadap para pahlawan tanpa tanda jasa ini khususnya honorer. Termasuk soal kebijakan menjadikan guru honorer sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Artinya kalau memang Pak Menteri Pendidikan mau mengangkat guru honorer sebagai PPPK saya atas nama Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan PGRI menyambut dengan gembira dan berterimakasih,” terangnya.
Sebelumnya, pemerintah pusat membuka kesempatan bagi guru honorer menjadi guru PPPK melalui seleksi massal secara daring berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Para guru bahkan diberikan kesempatan tiga kali tes saat mengikuti seleksi.
Pendaftaran nantinya dimulai pada 2021 dan berlanjut ke tahun-tahun berikutnya hingga jumlah guru PPPK di sekolah negeri mencapai 1 juta guru. Ketika menjadi guru PPPK, gaji yang diberikan berasal dari pemerintah pusat.
Baca Juga: BKN Bahas Skema Pengalihan Gaji PPPK ke Pusat
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan, rencana tersebut dilakukan karena guru-guru honorer se-Indonesia sudah berjasa tetapi memiliki kompetensi minimum dan layak mendapat kesejahteraan.
“Pada 2021 kami akan melakukan seleksi massal dengan infrastruktur TIK yang kita lakukan juga buat asesmen kompetensi. Kami bisa menjamin bahwa semua guru honorer di seluruh Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut tes PPPK,” katanya saat rapat kerja bersama Komisi X DPR di Jakarta, Senin (16/11).
Keputusan Kemdikbud ini sekaligus menjawab kekhawatiran selama ini terkait ketidakcukupan formasi dan kapasitas anggaran. Oleh sebab itu pada 2021 dipastikan semua guru honorer akan bisa melakukan tes online dengan tiga kali kesempatan untuk membuktikan kelayakannya menjadi P3K.
Bukan hanya itu, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) juga mempersiapkan materi pembelajaran mandiri secara daring dan gratis bagi teman-teman guru untuk bisa menguasai dan kemungkinannya lulus tes. “Kalau lulus seleksi tersebut, dia akan secara otomatis mendapatkan pengangkatan menjadi guru PPPK dan anggaran terhadap yang lulus seleksi akan dijamin oleh pemerintah pusat,” ungkapnya. (made/jpg)
