SATELITNEWS.ID, SERANG–Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy memperingatkan jajaran ASN untuk menjalankan fungsinya melayani masyarakat secara baik, alias tidak asal gugur kewajiban atau asal-asalan. Dua organisasi perangkat daerah (OPD) pun mendapat penilaian buruk karena dianggap kerja asal-asalan yaitu Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
Penilaian itu dilontarkan Andika saat memimpin apel Hari Kesadaran Nasional lingkup Pemprov Banten bulan Februari 2020 di lapangan sekretariat daerah KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (17/2). Andika mempertanyakan, OPD bidang kebencanaan yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah memiliki call centre untuk memudahkan masyarakat menghubungi jika terjadi bencana di wilayahnya.
“Coba saya mau tanya ini, Pak Plt (Plt Kepala BPBD Banten Kusmayadi) kalau BPBD sudah punya call centre belum? Kemarin saya dapat telepon dari masyarakat kalau mereka minta dibantu disediakan pompa air untuk menyedot banjir karena di wilayahnya terjadi banjir,” kata Andika ke arah Kusmayadi yang berdiri di barisan kepala OPD.
“Ada gak? Coba saya mau telepon sekarang,” katanya lagi setelah sekian lama tak mendapati jawaban yang pasti dari Kusmayadi dan anak buahnya mengenai keberadaan call centre tersebut. “Sudah kalau memang gak ada, bilang, ‘gak ada Pak, nanti kami akan buat,’” timpalnya.
Masih terkait kebencanaan, Andika mengungkapkan, dirinya juga tak kunjung mendapatkan laporan yang diminta mengenai data pasca-bencana banjir bandang di Lebak. Padahal, kata dia, selain sudah disampaikan kebutuhan data tersebut saat rapat koordinasi dirinya dengan OPD terkait beberapa pekan lalu, data tersebut juga sangat dinanti oleh pemerintah pusat.
“Ini sampai Pak Wapres (Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin) kemarin tanya data itu ke saya, pemprov masih belum punya,” kata Andika masih dengan nada tinggi.
Baca Juga: 80 Persen Rekomendasi BPK Perwakilan Banten Ditindaklanjuti
Data dimaksud, katanya, adalah data mengenai kebutuhan atau langkah-langkah yang perlu dilakukan terkait penanganan pasca-bencana yang meliputi data kebutuhan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan data mengenai kerusakan hutan serta langkah penanganan reboisasi yang perlu dilakukan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK). “Padahal semua itu sudah saya minta dalam rapat dua minggu lalu,” katanya kesal
Untuk diketahui, peringatan keras Andika ini sudah dimulai sejak awal memberikan sambutan pada apel tersebut. Setelah membuka kata sambutan dengan salam, ia langsung meminta klarifikasi tentang absensi kehadiran peserta apel kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Sebelum kemana-mana, ini coba saya mau tanya itu tadi pemimpin apel menyebut peserta apel 300. Tapi saya cek tadi absensinya hanya 170-an. Mana ini yang benar ini Pak Kaban (Kepala BKD Banten Komarudin)?” sergahnya.
Menurutnya, dirinya dan Gubernur Banten (Wahidin Halim) kerap kali menerima laporan yang tidak utuh atau berbeda-beda dari para bawahannya. Ia menyoroti persoalan simpang-siurnya pelaporan dan fenomena asal laporan tersebut terjadi hampir di seluruh OPD di Pemprov Banten selama ini.
“Kemarin itu ada beberapa staf di OPD yang dipindahkan ke sekolah-sekolah, tapi tidak ada laporannya ke pimpinan (Gubernur dan Wakil Gubernur). Mungkin maksudnya baik, tapi pola kerja seperti itu ya salah!” tegasnya.
Andika kemudian berulang kali menegaskan bahwa para ASN di lingkungan Pemprov Banten harus memperbaiki pola kerja yang demikian dengan memperbaiki komunikasi, baik antar OPD maupun komunikasi kepada pimpinan. Wagub juga mengingatkan, bahwa para ASN tersebut bekerja dalam rangka mewujudkan visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yakni Wahidin Halim dan Andika Hazrumy yang tertuang dalam RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah 2017-2022.
Baca Juga: 6,6 Juta Warga Banten Manfaatkan Program CKG, Diabetes dan Darah Tinggi Mendominasi
“Jadi jangan asal-asalan! Jangan kira saya gak bisa marah, dan kalau Pak Gubernur marah kan tahu sendiri,” ungkapnya. (rus/enk/bnn)
