SATELITNEWS.ID, TANGSEL–Jaringan Aktivis Ciputat (JAC) menggelar aksi demonstrasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan, Raya Pahlawan Seribu, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Rabu (3/2). Mereka menuntut agar pihak penegak hukum mengusut sejumlah dugaan permainan proyek. Salah satunya mendesak agar PT Pembangunan Investasi Tangserang Selatan dibubarkan.
Sebanyak 12 orang anggota JAC berbaris di depan pagar Gedung DPRD Kota Tangsel. Dipandu satu orang orator, para aktivis dari berbagai kampus di Tangsel ini menyampaikan aspirasi. Mereka menunjukkan spanduk yang bertuliskan beberapa tuntutan.
Tuntutan tersebut antara lain menuntut Pemkot Tangsel agar membubarkan PT PITS, mendesak KPK agar melakukan penyelidikan terkait dugaan permainan 12 proyek, meminta Kejari Tangsel, Polres Tangsel, dan KPK mengusut tuntas kasus ini.
Beberapa menit kemudian saat aksi berlangsung, dua anggota Komisi III DPRD Tangsel, Tarmidzi dan Fajar OS menemui demonstran dan membuka dialog di Panggung Aspirasi DPRD Tangsel.
Tarmidzi yang merupakan anggota DPRD Tangsel Fraksi PKB membuka dialog tersebut. Ia mengatakan pihaknya siap mendengar aspirasi dan masukan dari JAC.
“Baik. Kami dari Komisi III DPRD Kota Tangsel akan mendengarkan apa yang menjadi tuntutan maupun aspirasi dari saudara. Kepada ketua JAC, Pak Utoyo, kami berterima kasih sudah datang. Silakan sampaikan aspirasinya,” ujar Tarmidzi.
Baca Juga: PT PITS : PKL Tidak Bisa Dipaksa Masuk Pasar Serpong
Koordinator JAC, Utoyo Usman meminta DPRD agar melakukan upaya pengawasan dan menindaklanjuti penggunaan anggaran yang janggal. Salah satunya yaitu pembiayaan sewa Gedung IFA sebagai Kantor DPRD Tangsel periode sebelumnya.
Utoyo juga menyinggung soal pembangunan Gedung DPRD Kota Tangsel. Gedung yang berada di Jalan Raya Pahlawan Seribu, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu disebut banyak penyelewengan.
“Menurut data yang kami himpun, Gedung DPRD Tangsel dikerjakan dengan pagu anggaran sebesar Rp 211,6 miliar. Pagu itu sangat tinggi. Tapi pada proses dan hasilnya terlihat tidak profesional. Ada yang bocor dan rembes. Bapak bisa lihat sendiri,”
BeritaTerbaru
Tuntutan JAC lainnya yaitu meminta agar PT PITS dibubarkan. Ia menilai BUMD Kota Tangsel tersebut hanya makan anggaran tanpa kontribusi untuk Tangsel.
“Sudah 5 tahun PT PITS didirikan Pemkot Tangsel. Tetapi ada hasilnya ga? Anggaran sudah terpakai lebih Rp 100 miliar. Semua itu habis digunakan Pemkot untuk membangun aset PT PITS beserta anak perusahaannya,” terang Utoyo.
Utoyo mengatakan, pihaknya meminta DPRD agar mengemban tugas sebagai lembaga pengawasan dan wakil rakyat dengan baik dan profesional.
“Yang kami lihat, DPRD Tangsel seperti hanya tidur saja. Karena kasus yang kami bahas di sini sudah lama. Tapi tidak ada upaya transparansi dan pertanggung jawaban,” katanya.
Menjawab aspirasi dari JAC, anggota DPRD Fraksi PDIP Fajar OS berterima kasih atas koreksi dan aspirasi dari JAC. Ia menyayangkan pihaknya belum bisa berbuat banyak perihal indikasi korupsi.
Baca Juga: SPSI Tangsel Minta THR Tak Dicicil, Cabut UU Omnibus Law
“Kami sangat terbantu oleh teman-teman. Kami berterima kasih atas aspirasi dan masukannya. Namun untuk dugaan penyelewengan anggaran, saudara bisa ke Polres Tangsel, ke Kejari Tangsel, ke lembaga yudikatif. Tapi bukan maksud kami ngeles, kami sebagai lembaga legislasi dan pengawasan tetap memonitor penggunaan anggaran dan produk hukum,” ucap Fajar.
Lebih lanjut Tarmidzi mengatakan, pihaknya sudah berupaya melalukan perbaikan fasilitas Gedung DPRD. Ia juga menyebutkan DPRD Tangsel tetap profesional sebagai wakil rakyat.
“Beberapa kekurangan Gedung DPRD sudah kami lakukan perawatan. Kalau soal PT PITS, tentu sebagai BUMD perlu waktu agar bisa memberi kontribusi bagi pendapatan daerah. Bila saudara menemukan indikasi korupsi silakan lapor ke Polres,” kata Tarmidzi.
Usai berdialog dengan Komisi III DPRD Tangsel, Utoyo merasa belum puas dengan dialog tersebut. Pihaknya akan melanjutkan aksi ke KPK.
“Jawaban dari DPRD Tangsel belum memuaskan. Besok kita kirim surat ke Polda Metro Jaya. Diproses sekitar dua hari. Mungkin Senin kita lanjutkan aksi ini ke KPK. Supaya segera diusut tuntas,” tutupnya. (mg1/jarkasih)
