SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Instruksi Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah melakukan pembatasan sosial hingga ke level terkecil dipatuhi Pemkot Tangerang. Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengungkapkan akan kembali menggencarkan pembatasan sosial berskala lingkungan Rukun Warga (PSBL-RW) untuk menekan penyebaran Covid-19.
“Siang ini akan kita komunikasikan dengan Camat dan lurah, nanti mereka tindaklanjuti di RT dan RW untuk melaksanakan kampung Sigacor dan PSBL. Akan kita ketatkan lagi di lingkungan, agar tetangganya di lingkungan tidak terpapar,”papar Arief saat ditemui pada acara Gerakan Tanam Pohon serentak di Perumahan Cipondoh Makmur, Kecamatan Cipondoh, Jumat (5/2) pagi.
Menurut Arief, PSBL diterapkan untuk menekan penyebaran Covid-19 di lingkungan terkecil. “Sebab kita tahu penyebaran virus Covid-19 banyak terjadi pada klaster keluarga,” tambahnya.
Tak hanya itu Arief juga meminta kepada masyarakat untuk membatasi pergerakannya di akhir pekan. Lantaran, diketahui akhir pekan merupakan waktu dimana masyarakat meluangkan waktu di luar rumah. Hal ini pun yang menyebabkan kerumunan sehingga berpotensi menyebarkan Covid-19.
“Kita mengimbau masyakarat agar membatasi kegiatan di hari Sabtu dan Minggu. Kalau nggak perlu amat jangan keluarlah karena rumah sakit masih penuh terus angka Covid-19 tinggi. Jadi harus waspada,”ujarnya.
Rencananya, Pemkot Tangerang akan kembali melakukan pengetatan di wilayah perbatasan. Sejumlah wilayah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta akan diawasi. Demikian pula wilayah yang berbatasan dengan daerah tetangga seperti Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang. Untuk itu Pemkot Tangerang akan membangun lagi check point.
Baca Juga: Bukber dan Padel: Sore Santai Arief Wismansyah Bersama Wartawan Tangerang
“Jadi rencananya Pemkot Tangerang akan membangun check point di Jalan Daan Mogot (Batu Ceper), Jalan Gatot Subroto (Jatiuwung), Jalan MH. Thamrin (Tangerang) dan wilayah di Kecamatan Periuk,” tukas Arief.
Wali Kota dua periode tersebut mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan rencana tersebut. Kata dia, pada pos pengecekan itu akan dijaga tim gabungan TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan (Dishub).
BeritaTerbaru
“Sedang di persiapkan hari ini. Mudah-mudahan besok Sabtu dan Minggu akan dilakukan check point,”ungkapnya.
Hingga Jumat (5/2), sebanyak 4.036 pasien Covid-19 masih dirawat di wilayah Provinsi Banten. Secara keseluruhan, terdapat 28.924 warga Banten terkonfirmasi positif, 24.062 sudah dinyatakan sembuh dan 826 meninggal dunia.
Di Kota Tangerang, sebanyak 6.233 orang terkonfirmasi positif Covid-19, 347 diantaranya dalam perawatan, 5.760 lainnya sembuh dan 126 pasien meninggal dunia. Sementara di Kabupaten Tangerang, kasus konfirmasi positif sebanyak 6.815 orang, 217 dirawat, 177 diisolasi, 6.265 dinyatakan sembuh dan 156 meninggal dunia.
Sementara itu, pemerintah pusat menegaskan belum akan melakukan karantina total atau lockdown di akhir pekan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Akhir-akhir ini beredar kabar yang menyebutkan pemerintah akan melakukan lockdown.
Baca Juga: Soal Pendidikan Gratis, Arief Wismansyah Sebut Political Will Adalah Kunci
“Pemerintah belum mengeluarkan kebijakan lockdown total baik di Jakarta maupun daerah lainnya. Kami meminta masyarakat agar menghentikan pesan hoax tersebut,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2ML) Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi, Jumat (5/2).
Nadia menjelaskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih diterapkan sampai 8 Februari 2021. Apakah kemudian PPKM akan dilanjutkan tergantung dari proses evaluasi.
“Kami mengimbau masyarakat tetap tenang, jangan mudah percaya informasi,” ujar Nadia.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono. Informasi hoax lockdown total disebut berbahaya karena berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
“Hoax itu akan menyasar ke mana? Emosi masyarakat. Bisa menimbulkan opini negatif yang mengakibatkan kegaduhan masyarakat dan juga disintegrasi bangsa,” pungkas Argo yang menambahkan penyebar informasi bisa dihukum penjara dan denda milyaran rupiah.
Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan Presiden Jokowi ingin pembatasan dilakukan lebih kecil skalanya. Level pembatasannya mulai dari Kecamatan, hingga RT-RW.
“Kita lihat beberapa daerah alami penurunan yakni Jakarta, Jateng, dan Yogyakarta dalam seminggu terakhir. Tapi Presiden minta supaya lebih mikro lagi, levelnya bukan lagi di Kabupaten-Kota, tapi sampai ke kecamatan, lurah, desa, RT-RW,” kata Airlangga.
Airlangga yang juga merupakan Menko Perekonomian mengatakan, kegiatan penanganan Covid-19 yang efektif dan memperhatikan keseimbangan antara kebijakan pembatasan dan kenaikan angka kasus Covid-19, bisa membuat ekonomi Indonesia tumbuh positif.
“Keseimbangan antara rem dan kenaikan angka pandemi dan pada saat sama mampu dorong agar perekonomian kita masuk jalur positif. Itu arahan Presiden yang perlu diterjemahkan untuk kelanjutan daripada kegiatan penanganan Covid-19,” kata Airlangga. (irfan/jpg/gatot)
