SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Bupati Pandeglang Irna Narulita memperkenalkan sekaligus berbagi pengalaman dan memotivasi 38 kepala daerah di Indonesia yang belum memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Irna menyampaikan paparannya di acara Knowledge Sharring Season Sebagai Best Practice bertempat di salah satu hotel di Jakarta, Selasa (2/3).
Pada kesempatan itu, juga dilakukan pendatanganan komitmen penyelenggaraan MPP dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahyo Kumolo.
Kata Irna, menjadi pembicara, tentu saja suatu kehormatan dan kesempatan baginya untuk mengenalkan dan memaparkan perjuangannya dalam mewujudkan MPP Kabupaten Pandeglang. Ia pun menceritakan bagaimana proses pembangunan MPP dengan berbagai tahapan yang harus ditempuh, sehingga keberlangsungan pembangunan MPP di Pandeglang berjalan sesuai harapan.
“Berawal dari banyaknya keluhan dan aduan masyarakat terkait ketidakpuasan tentang pelayanan publik di Kabupaten Pandeglang, menjadi tekad dan komitmen kami (Pemkab Pandeglang) untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Irna, Selasa (2/3).
Pembangunan MPP di Kabupaten Pandeglang menurut Irna, tidak semudah membalikan telapak tangan. Pihaknya harus “jatuh bangun”. Belum lagi dengan kendala fiskal Pandeglang yang terbatas.
Namun karena memiliki tekad dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Pandeglang, pihaknya membuat terobosan dan inovasi bagaimana caranya dapat memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat, dan pelayanan terpadu satu pintu.
“Alhamdulilah, berkat kerja keras semua pihak termasuk Kemenpan-RB, target pembangunan MPP Pandeglang dapat terwujud dan telah diresmikan oleh Bapak Menteri PANRB tahun 2020 lalu, dan MPP Pandeglang merupakan satu-satunya di Provinsi Banten,” katanya.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Ida Novaida menambahkan, ada sekitar 223 bentuk layanan di MPP Pandeglang. Selain itu, 23 instansi ikut terlibat dalam penyelenggaraan MPP.
“Jadi masyarakat tidak pelu repot mengurus banyak hal adminstrasi Aminduk, perizinan berusaha, pembayaran pajak dan lain sebagainya. Semua bisa dilakukan dalam satu tempat melalui MPP yang telah disediakan oleh Pemkab Pandeglang,” jelasnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, dari mulai diresmikan bulan Agustus 2020 lalu, pengguna layanan di MPP Pandeglang mencapai 16.065. “Yang paling tertinggi itu ada sekitar 345 orang perhari menggunakan layanan MPP,” tandasnya.
Terpisah, dikutip dari kanal youtube Kementerian PANRB, Menteri PANRB, Tjahyo Kumolo mengatakan, pembangunan MPP merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, terpadu, terintegrasi, untuk menyediakan layanan yang cepat, mudah, terjangkau bagi masyarakat.
“Pembentukan MPP di daerah memerlukan komitmen yang kuat dari Kepala daerah. Tentu saja komitmen dari pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menghadirkan MPP, yang manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat,” katanya.
Untuk diketahui, dalam acara Penandatanganan Komitmen Penyelenggaraan MPP yang digelar Kemenpan-RB, dihadiri pula oleh Kemenkumham RI, Yasona Laoly, serta 38 Kepala Daerah yang menandatangani komitmen tersebut. Diantaranya 35 daerah sudah berdiri dari tahun 2017-2020 termasuk MPP Kabupaten Pandeglang merupakan yang ke-27 berdiri di Indonesia. (nipal/aditya)
