SATELITNEWS.ID, SERANG–Rencana pemerintah mengimpor beras sebanyak 1 hingga 1,5 juta ton, dikecam. Karena rencana tersebut, dinilai akan membunuh mata pencarian petani lokal. Kecamatan tersebut, salah satunya disuarakan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani) Banten.
Ketua DPW Gerbang Tani Banten, Gofur menegaskan, jika kebijakan impor tersebut tetap dilakukan. Selain akan membunuh mata pencarian petani lokal, tentunya akan berdampak pada harga jual Gabah Kering Panen (GKP), di kalangan petani akan anjlok.
Karena katanya, hasil panen yang dinikmati petani tidak sebanding dengan biaya produksi yang dikeluarkan. “Informasi impor beras, sempat disampaikan oleh Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto,” kata Gofur, Kamis (11/3).
Menurutnya, rencana impor beras juga, dari segi waktu dianggap tidak tepat. Karena, berbarengan dengan musim panen para petani. Awal Maret hingga Mei, petani disejumlah daerah memasuki masa panen raya.
Sebagaimana disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional (DPN) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan (Gerbang Tani), Idham Arsyad, Rabu (10/3) lalu, menurutnya, masa panen itu akan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, serta Kalimatan Selatan.
“Meskipun impor beras masih dalam tahap rencana, tapi sudah mempengaruhi harga jual gabah kering panen petani. Kondisi ini, akan dimanfaatkan oleh tengkulak untuk memainkan harga. Sehingga, lagi – lagi petani yang dirugikan,” tambahnya.
Baca Juga: Hasbi Jayabaya Jadi Pembina HKTI Lebak, Fokus Garap Penguatan Kelompok Tani
Selain itu ujarnya, alasan Iron stock baik untuk cadangan yang disampaikan pemerintah, juga layak dikaji kembali. Sebab alasan ini telah menyebabkan kerugian yang dialami jutaan patani di Indonesia, dan berlawanan dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Diketahui, BPS mencatat terjadi peningkatan produksi panen padi dari tahun 2019, yang mencapai 54.604.033,34 ton menjadi 54.649.202,24 ton pada tahun 2020. Ada peningkatan, mencapai 45.000 ton. Pada kuartal I tahun ini, BPS juga memperkirakan produksi beras akan meningkat 26 persen.
“Atas dasar itu, kami DPW Gerbang Tani Banten, menyerukan tolak rencana impor beras,” tandasnya.
Gofur-pun berharap, pemerintah membatalkan rencana impor beras 1-1,5 juta ton. Menurutnya, sebaiknya Bulog mendahulukan penyerapan gabah kering panen, dari petani dengan harga yang lebih layak. “Kita minta, pemerintah untuk meningkatkan alokasi anggaran sektor pertanian, untuk menjaga stok beras dan pangan lainnya,” imbuhnya (sidik/mardiana)
