SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Menteri Pendayaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB) Tjahyo Kumolo baru-baru ini menegaskan larangan mudik bagi ASN beserta konsekuensi sanksi yang akan diterima apabila melanggar. Terkait hal ini, anggota DPRD Kota Tangerang menyambut baik.
Pendapat itu salah satunya disampaikan oleh anggota Komisi I, Suparmi. Dikatakannya, pada masa pandemi Covid-19 masyarakat sudah seharusnya membatasi pergerakannya. Termasuk untuk para ASN agar tidak mudik. “Idul Fitri memang identik dengan mudik. Apalagi jumlah ASN juga banyak, nah kalau tidak ada aturan tentang larangan mudik, ditakutkan Covid-19 melonjak lagi,” ujar Suparmi kepada wartawan saat ditemui di Gedung DPRD, Selasa (06/04).
Jangan sampai ujarnya akibat kebijakan pemerintah yang tak tegas melarang mudik justru menimbulkan masalah kesehatan di kemudian hari. “Apalagi saat ini kita akan memulai pemulihan ekonomi baik nasional maupun daerah,” terang Ketua DPRD Kota Tangerang periode 2014-2019 ini. Karena itu ia pun menyambut baik kebijakan pemerintah tersebut tersebut.
Ketika disinggung bukan kah dengan adanya mudik roda ekonomi bisa berputar lebih cepat dengan adanya transaksi masyarakat khusunya di jalur yang dilintasi pemudik, menurut politisi PDI Perjuangan ini, pemulihan ekonomi bukan pada saat Idul Fitri saja. “Pada saat puasa pun itu sudah mulai terjadi pergerakan pemulihan ekonomi, jadi bukan hanya pas Lebaran saja,” terangnya.
Sementara ditanya ketika mudik dilarang namun lokasi wisata tetap dibuka, dia menjelaskan wisata dibuka secara lokal akan berbeda secara dampak pada penyebaran Covid-19 daripada masyarakat dari daerah lain dibiarkan datang.
“Misalnya jika tidak ada larangan mudik, maka lokasi wisata itu akan dihadiri oleh orang luar wilayah, sudah jelas potensi penyebaran Covid-19 bakal semakin meluas. Ini akan menjadi masalah buat pemerintah daerah sendiri atau pun secara nasional,” pungkasnya. Dengan kata lain ujarnya, aturan itu mencegah agar tidak terjadi penularan satu daerah dari daerah lain.
Baca Juga: Disdukcapil Kabupaten Serang Buka Layanan Aku Desa Digital
Senada, anggota Komisi IV DPRD Kota Tangerang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang gencarkan sosialisasi terkait larangan mudik Lebaran. Lantaran larangan sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat yang harus diteladani.
“Iya harus ada sosialisasi dari sekarang. Iya gencarkan sosialsi harus. Pemkot juga harus memberikan tauladan jangan mudik biar menjadi percontohan,” ujarnya kepada Satelit News, Selasa, (6/4).
Menurut dia, kebijakan tersebut dapat ditegakkan bilamana Pemkot Tangerang konsisten. Apalagi, saat ini Kota Tangerang sudah masuk ke zona oranye dalam penyebaran Covid-19.
“Itu kan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan pusat. Jadi kebijakan ini bertujuan untuk karena masih tingginya angka Covid-19. Khawatirnya, bila tidak tegas bertambah lagi. Biasanya yang sudah terjadi ini kan setiap ada liburan panjang ada peningkatan,” jelas Baihaki.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Tangerang ini pun mengimbau kepada masyarakat agar menunda terlebih dahulu niatnya mudik. Kata dia tali silahturahmi tak melulu harus bertemu tatap muka. Namun juga dilakukan secara daring.
“Dan itu, tentunya meski tidak bertemu langsung bisa melalui media lainnya. Ini untuk kemaslahatan umat mengingat Covid-19 masih mengintai kita,” katanya. (irfan/made)
Baca Juga: Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di TIrtayasa, Muhibbin Usulkan Konsep 5R
