SATELITNEWS.ID, JAKARTA—Pemerintah menyelenggarakan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk guru honorer. Adapun, formasi yang disediakan pemerintah berjumlah 1 juta posisi. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menuturkan, Kemenag pada 2021 merencanakan membuka formasi untuk PPPK sebanyak 27.303 bagi guru agama honorer.
“Berdasarkan informasi KemenPAN-RB, rincian formasi tersebut terdiri dari guru agama Buddha 39 orang, guru agama Hindu 403 orang, guru agama Islam 22.927 orang, guru agama Katolik 1.207 orang, guru agama Kristen 2.727 orang,” terang dia dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI secara daring, Kamis (8/4).
Berkaitan dengan rencana tersebut, pihaknya juga telah melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Mulai dari pembentukan tim konsorsium hingga menyusun rencana dan agenda kerja.
“Lalu verifikasi dan sinkronisasi data calon PPPK guru agama pada sekolah negeri, menyusun modul, menyusun soal tes kompetensi teknis dan menyusun instrumen wawancara,” terang dia.
Dia pun mengungkapkan jadwal pendaftaran PPPK guru agama ini yang dimulai pada minggu ketiga di bulan Mei sampai dengan minggu keempat bulan Juli. Sementara seleksi tahap pertama akan dilaksanakan pada Agustus 2021.
“Pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP (Nomor Induk Pegawai) bulan September 2021. Adapun seleksi tahap kedua pengumuman dan pemberkasan NIP direncanakan bulan November 2021, sedangkan tahap ketiga pengumunan dan pemberkasan NIP direncanakan bulan Januari 2022,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Yaqut juga membeberkan rencana Kementrian Agama membuat program kuota subsidi internet pada Maret hingga Mei mendatang untuk para siswa, guru, mahasiswa dan dosen di bawah kementeriannya.
Berkenaan dengan hal tersebut, dirinya sendiri telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melaksanakan hal tersebut pada 17 Maret lalu. Dalam surat itu, pihaknya meminta tambahan anggaran sebasar Rp 1,3 triliun untuk program kuota gratis tersebut.
“Tambahan anggaran yang diusulkan sebesar Rp 1.332.645.447.000 yang akan dipergunakan untuk memberikan kuota internet selama 3 bulan, pemberian kuota internet belajar selama 3 bulan ini dilakukan dengan pertimbangan atau asumsi bahwa pelaksanaan pembelajaran tatap muka ditargetkan dapat dimulai pada awal tahun pelajaran 2021/2022 di bulan Juli tahun 2021,” ujarnya.
Kemudian, ia juga akan meminta tambahan anggaran kembali apabila pembelajaran tatap muka (PTM) masih belum dapat terlaksana. Hal ini saat ini masih dalam pembahasan antar kedua belah pihak.
“Kemenag akan mengajukan kembali tambahan anggaran untuk pembelian kuota internet tahap kedua kepada Menteri Keuangan apabila sampai batas waktunya (Juli) belum dapat diselenggarakan proses pembelajaran secara tatap muka,” tuturnya.
“Perlu disampaikan bahwa saat ini sedang dilakukan pembahasan dengan pihak Kemenkeu terkait usulan Menag tersebut,” pungkasnya.
Sebagai informasi, sebelumnya Kemenag juga menyalurkan bantuan kuota paket data gratis untuk PJJ kepada murid madrasah pada Desember 2020 lalu. “Total ada 7.635.376 paket data sebesar 35 GB bagi siswa MI, MTs, dan MA, serta 20GB bagi siswa RA, secara bertahap akan disalurkan,” ujar Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan Madrasah Kemenag, Ahmad Umar beberapa waktu lalu. (jpg/gatot)
