SATELITNEWS.ID, SERANG—Pemerintah Provinsi Banten mulai mengantisipasi dan melakukan pengendalian terhadap kebijakan larangan mudik dan dibukanya tempat wisata. Gubernur Banten Wahidin Halim segera melakukan koordinasi dengan Bupati dan Walikota untuk membangun kesepahaman terkait kebijakan tersebut.
Demikian diungkap Wahidin saat rapat dengan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy dan Forkopimda Provinsi Banten usai bersama-sama mengikuti pengarahan Presiden Republik Indonesia kepada kepala daerah se-Indonesia tahun 2021 secara virtual dari Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug Kota Serang Rabu (28/4). Menurutnya, mudik dilarang tapi wisata dibuka. Namun masih bisa dibatasi pada lokasi dan titik tertentu.
“Tempat wisata yang sudah dikelola oleh perusahaan, bisa diatur protokol kesehatannya,” ungkapnya.
Kalau mudik, lanjut dia, sekitar 60 persen warga melakukan aktivitas mudik menuju daerah tujuan. Lingkungan menjadi sepi. Kini dengan adanya kebijakan peniadaan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah dan tetap dibukanya tempat wisata, perlu diantisipasi pengaturan dan pengendaliannya.
“Untuk itu saya harap Bupati dan Walikota segera mengaturnya dan siapkan kendali yang tepat dan efektif, mengingat lebaran sudah semakin dekat,”ungkapnya.
Dalam kesempatan itu Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto mengungkapkan, Polda Banten akan melakukan penyekatan pada 18 titik lokasi. Sementara itu dengan tetap dibukanya tempat wisata, pihaknya sudah berkoordinasi dengan para Bupati dan Walikota. Polda Banten akan konsentrasi penuh pada tanggal 13, 14, dan 15 Mei yang merupakan hari libur.
Senada diungkapkan olehll Danrem 064/Maulana Yusuf Brigjen Gumuruh Winardjatmiko. Dia mengatakan wisata di tempat tertutup bisa dikendalikan sementara untuk tempat wisata terbuka, ditutup saja.
Kepala Kejati Banten Asep Nana Mulyana menyarankan perlunya ada kesepakatan bersama atau seluruh pihak sehingga ada keseragaman kebijakan di Provinsi Banten terkait peniadaan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah dan tetap dibukanya tempat wisata.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melakukan Pengarahan Kepada Kepala Daerah se-Indonesia tahun 2021. Pengarahan mendekati Idul Fitri 1442 Hijriyah ini juga ditujukan kepada jajaran Forkopimda tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.
Presiden menekankan kepada para kepala daerah dan jajaran Forkopimda untuk tetap hati-hati dan mewaspadai Covid-19. Hal itu berkaca pada kasus di India dimana pada bulan Oktober, November, dan Desember 2020 berhasil melandaikan kurva penyebaran Covid-19 melalui pembatasan aktivitas skala mikro.
“Namun kini terjadi kenaikan kasus hingga 340 ribu kasus per hari,” ungkap Presiden.
“Ini yang kita harus hati-hati, sekecil apapun angkanya, waspada, ikuti perkembangannya, dan amati untuk segera ditekan,” tambahnya.
Terkait aktivitas mudik, Presiden mengungkapkan setelah sosialisasi peniadaan mudik lebaran Idul Fitri 1442 Hijriyah hingga kini masih ada sekitar 18 juta yang masih ingin mudik. Pada situasi normal, sekitar 89 juta orang melakukan aktivitas mudik.
“Hati-hati dengan mudik lebaran. Sampaikan protokol kesehatan dengan ketat, tidak sekedar sekat sana, sekat sini,” ungkap Presiden.
Presiden juga instruksikan untuk menyegerakan penyuntikan vaksin Covid-19 kepada kelompok prioritas ketika vaksin sudah datang. Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan bahwa arah pemulihan ekonomi nasional sudah baik. Hal itu ditunjukkan dengan laju pertumbuhan ekonomi di bulan April – Mei 2021 mencapai 7 persen. Hal ini juga didukung oleh meningkatnya angka konsumsi listrik, impor barang modal, indeks kepercayaan konsumen, serta indek penjualan retail.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden juga instruksikan Pemerintah Daerah untuk mempercepat belanja modal serta mempermudah perijinan investasi. Menurutnya, kunci pertumbuhan perekonomian pada investasi. Hanya mengandalkan APBN dan APBD, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan. (rus/bnn/gatot)
Diskusi tentang ini post