SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Selain kalangan aktivis yang geram, pihak Komisi IV DPRD Pandeglang juga geram atas perilaku atau tindakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang, yang beberapa waktu lalu melalui akun Instagram dinkes_pandeglang memposting foto ibu hamil ditandu pakai sarung dan dianggap hal itu “budaya gotong royong yang perlu dicontoh”.
Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat menilai, pihak Dinkes tidak pantas melakukan hal tersebut. Harusnya tegas Habibi, Dinkes melakukan tindakan penanganan lanjutan terhadap kondisi pasien pascamelahirkan yang ditandu tersebut.
“Boleh saja pada saat melakukan upaya tindaklanjut penanganan di foto lalu diposting di akun media sosial,” kata Habibi saat dihubungi via telepon, Rabu (5/5).
Ditegaskannya lagi, persoalan itu jangan ditanggapi dengan candaan dengan memposting foto ibu hamil ditandu oleh Dinkes Pandeglang. Mungkin saja menurut Dinkes hal itu layak, tapi lebih eloknya yang diekspose ke media sosial (Medsos) itu tindakannya.
“Kalau menurut kami postingan itu kurang pantas, lebih tindakan penanganan yang dieksposes itu lebih elok,” sarannya.
Adanya aksi masyarakat yang menandu ibu hamil menuju Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut, menurut Habibi, merupakan tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang. Maka dari itu, lanjut politisi partai Golkar Pandeglang ini, kejadian itu harus menjadi motivasi bagaimana peningkatan pembangunan ke depan, khususnya infrastruktur jalan.
Baca Juga: Hearing Soal SDN 1 Gerendong, Komisi IV DPRD Pandeglang Minta Tak Ada Penyegelan
“Maka kedepan Pemkab Pandeglang harus mencarikan solusi bagaimana akses jalan itu bisa mudah dilalui kendaraan untuk kebutuhan masyarakat. Jangan sampai warga yang membutuhkan pelayanan kesehatan harus ditandu pakai sarung,” tegasnya.
Terkait kasus tersebut tambah Habibi, pihaknya juga meminta klarifikasi ke lapangan. Ternyata memang masalahnya itu dari akses jalan saja yang memang tidak bisa dilalui oleh roda empat.
“Kalau pelayanan dasar kesehatan kepada pasien sudah sesuai dengan prosedur, bahkan oleh pihak Puskesmas Sindangresmi sudah disarankan untuk di USG sebelumnya. Namun yang jadi persoalan akses jalan yang statusnya jalan perkebunan karet,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, status yang dibuat Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang melalui akun instagram resminya, soal mengomentari ibu hamil yang ditandu di Kecamatan Sindangresmi, menuai kecaman dari aktivis.
Para aktivis menilai foto yang diedit dengan tulisan “Desa Siaga Membangun Desa, Budaya yang Patut Dicontoh Gotong Royong”, merupakan tindakan yang tidak pantas, biadab dan menunjukan tak punya beban moral atas penderitaan yang dialami ibu Enah (30), warga Kampung Lebak Gedong, Desa Sindangresmi, Kecamatan Sindangresmi.
Direktur Aliasi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada mengatakan, Dinkes Pandeglang tidak punya beban moral atas derita rakyat yang ditandu dengan menggunakan kain sarung, untuk mendapatkan pelayanan persalinan di Puskesmas Sindangresmi. Menurutnya, peristiwa memilukan semacam itu (ibu hamil ditandu, red) untuk kesekian kalinya di Pandeglang dan sudah bertahun-tahun terjadi. Namun dari waktu ke waktu, respon dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat selalu berapologi.
Baca Juga: PR Besar untuk Dinkes Pandeglang, ODF Tencapai 54 Persen dari Target 80 Persen
“Sepertinya tak ada beban moral atas derita rakyatnya. Mestinya ini tamparan keras untuk para pemimpin di Pandeglang dan Banten. Sebab nyawa itu lebih berharga dari sekedar rencana pembangunan,” kata Uday, Selasa (4/5). (nipal/aditya)
