SATELITNEWS.ID, TANGERANG–Kementerian Sosial RI melanjutkan pemberian bantuan sosial tunai (BST) sebesar 300 ribu rupiah per kepala keluarga hingga bulan Juni mendatang. 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia akan memperoleh bantuan yang terakhir diberikan pada April 2021 lalu. Sebanyak 171.934 diantaranya merupakan warga Kota Tangerang.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, Suli Rosadi mengatakan BST ini merupakan kelanjutan dari penyaluran yang sempat mengalami kendala. Diketahui, pada penyaluran BST April lalu ada banyak data KPM Kota Tangerang hilang. Kejadian ini pun terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.
“Yang jelas gini, BST ini untuk memenuhi kemarin yang katanya namanya hilang dan alamatnya hilang. Jadi terus ada perbaikan dari Kemensos,” ujarnya kepada Satelit News, Rabu (19/5).
Suli menyebut hal ini setelah pihaknya kembali mengajukan data yang hilang sebelumnya ke Kemensos. Kemudian, data KPM tersebut sebagian berhasil diverifikasi.
“Jadi memang tugas Dinsos kan hanya memfasilitasi penyalurannya tapi kebijakannya tetap ada di Kemensos. Yang dobel NIK, alamat semuanya sudah mulai dibenahi. Jadi mudah mudahan tepat sasaran sesuai dengan apa yang kita harapkan,” jelasnya.
Hal senada diungkapkan oleh Kepala Seksie Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosia (PMKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk Dinsos Kota Tangerang, Arif Rahman. Dia menjelaskan jumlah KPM BST sebanyak 171.934 tersebut berasal dari data penyaluran Maret hingga April yakni 168.006 yang sudah direalisasikan. Kemudian ditambah 3.928 jumlah KPM yang realisasinya sedang dilaksanakan.
“Jadi jumlah itu (171.934) belum direalisasikan. Tapi akan direalisasikan. Jumlah keseluruhan warga penerima manfaat akan terlihat setelah BST disalurkan semua,” kata dia.
Penyaluran BST kepada KPM tetap dilakukan oleh PT Pos Indonesia. Namun, demikian kata Arif kurir PT Pos Indonesia kerap tak menyalurkan BST tersebut lantaran berbagai kendala seperti alamat yang tak sesuai dengan hingga KPM meninggal.
“Kalau yang meninggal dunia itu bisa diberikan kepada ahli waris yang sudah dewasa. Sementara kalau alamat tidak sesuai dikembalikan,” kata Arif.
Namun demikian, KPM yang merasa belum menerima BST dapat mengambilnya langsung ke PT Pos Indonesia dengan membawa surat undangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan. “Itu ditunggu sampai masa penyaluran BST selesai (Akhir Juni). Kalau nggak diambil makan akan dikembalikan ke Kemensos,” imbuh Arif.
Selain itu, KPM juga mengakses status penerimanya di https://cekbansos.kemensos.go.id/ . Bila ada KPM itu tercatat namun tak mendapat BST dan undangan maka KPM dapat mengajukan undangan dahulu ke Kelurahan kemudian dapat mengambil langsung ke kantor pos terdekat.
“Di situ sering ada data sudah salur yakni data masyarakat yang sudah dikirim ke kantor pusat. Nah ini yang salah pengertian, seharusnya dipahami data itu merupakan data yang masih ada di kantor pos pusat belum sampai di wilayah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha mengatakan Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) berencana melanjutkan penyaluran bantuan sosial tunai (BST) atau bansos tunai hingga bulan Juni 2021. Sebelumnya, bansos tunai ini dikabarkan berhenti pada April 2021 karena anggarannya habis.
Kunta membeberkan, bansos tunai dari Kemensos ini bakal tersalur pada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Itu berarti, jumlah penerima bansos tidak berkurang.
Bansos tunai ini adalah bantuan non permanen di masa pandemi Covid-19, yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bantuan ini berbeda dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako.
Penyaluran bansos tunai sudah mencapai Rp 11,81 triliun atau 98,39 persen dari pagu anggaran Rp 12 triliun hingga 11 Mei 2021. Secara keseluruhan, realisasi penyaluran pada klaster perlindungan sosial program PEN ini baru mencapai 37,8 persen atau Rp 56,79 triliun dari pagu Rp 150,28 triliun. Selain BST, bantuan sosial yang masuk dalam klaster ini adalah PKH mencapai 48,19 persen, Kartu Sembako mencapai 38,20 persen, dan BLT Desa mencapai 17,41 persen. (irfan/gatot)
Diskusi tentang ini post