SATELITNEWS.ID, SERANG, SN—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akan memberikan bantuan kepada 421.177 kepala keluarga (KK) yang rentan terdampak risiko sosial wabah Covid-19. Jumlah itu berkurang sebanyak 248. 823 KK dari rencana awal sebanyak 670. 000 KK. Bantuan disalurkan melalui nomor rekening dimulai sejak kemarin (21/4).
Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan bantuan tersebut merupakan jaring pengaman sosial untuk meminimalisasi risiko sosial terhadap kelompok masyarakat di Provinsi Banten, khususnya yang terdampak secara ekonomi atas pandemi Covid-19. Sebanyak 421.177 kepala keluarga penerima JPS berasal dari data non data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Namun, termasuk dalam kelompok masyarakat rentan terdampak risiko sosial COVID 19.
Menurut Wahidin, salah satu kategori kelompok masyarakat rentan terdampak risiko sosial Covid-19 adalah seorang kepala rumah tangga yang diliburkan oleh perusahaan atau cuti di luar tanggungan perusahaan, sehingga kepala keluarga tersebut beserta keluarganya terancam tidak memiliki mata pencarian. Bantuan, kata Wahidin, berupa uang tunai yang disalurkan melalui empat lembaga perbankan. Yakni, Bank BJB untuk wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, BJB Syariah untuk Kota Tangerang Selatan, BRI untuk wilayah Pandeglang dan Lebak serta Bank Banten untuk wilayah Serang dan Cilegon. Proses penyaluran bantuan mulai dilakukan secara bertahap dimulai, Selasa (21/4) untuk wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan.
“Setiap penerima manfaat akan memperoleh bantuan sebesar Rp600.000 per kepala keluarga, yang rencananya akan diberikan selama tiga bulan yaitu April, Mei dan Juni,” kata Gubernur Wahidin Halim di Kota Serang, Selasa (21/4).
Wahidin mengungkapkan, penyerahan bantuan yang dilakukan di Kota Tangerang merupakan penyaluran perdana se-Provinsi Banten. Kota Tangerang akan mendapatkan alokasi jaringan pengamanan sosial sebanyak 86.783 kepala keluarga (KK) dan Kota Tangerang Selatan sebanyak 22.258 KK. Sementara untuk Kabupaten Tangerang sebanyak 149.133 KK, Kabupaten Serang sebanyak 56.100 KK, Kota Serang sebanyak 30.200 KK, Kota Cilegon sebanyak 20.375 KK, Kabupaten Pandeglang sebanyak 44.673 KK dan Kabupaten Lebak sebanyak 11.655 KK.
“Data Calon Penerima Bantuan Jaring Pengaman Sosial merupakan data yang telah ditetapkan dan diusulkan oleh Bupati/Walikota pada masing-masing wilayah. Data yang kami terima merupakan data yang telah di verifikasi dan validasi oleh Kabupaten/Kota. Legitimasi data didukung oleh surat keterangan dari Desa/Kelurahan,”jelasnya
Baca Juga: Kasus ISPA Capai 4.500, Pemprov Banten Perpanjang PJJ
Dalam kesempatan itu, Gubernur menyatakan bahwa akan ada peningkatan jumlah calon penerima manfaat dari bantuan tersebut. Hal ini disebabkan terjadinya gelombang pemberhentian kerja sementara serta ketidakmampuan para pekerja non formal mencari nafkah karena harus mematuhi imbauan pemerintah bekerja di rumah untuk mencegah mewabahnya covid-19 di Banten.
Bantuan tersebut, kata Gubernur WH, bertujuan agar masyarakat penerima bantuan dapat terselamatkan dari risiko sosial yang sangat mungkin dihadapi, sebagai akibat tidak langsung dari wabah Covid-19. Ia juga berharap agar masyarakat Banten tetap mengikuti imbauan pemerintah dan terus mendoakan agar wabah ini bisa cepat hilang dari tanah jawara. Selain itu, Pemprov Banten juga bersinergi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota dalam hal pembagian tugas untuk penerima manfaat jaring pengamanan sosial.
BeritaTerbaru
“Jadi terdapat segmentasi penerima manfaat baik itu yang digarap oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Dengan sinergitas yang kuat dan saling melengkapi, diharapkan dampak ekonomi maupun secara sosial dapat diminimalisir secara optimal,” imbuhnya.
Sementara itu, Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menyatakan terdapat sebanyak 151.000 keluarga yang perekonomiannya terdampak wabah virus corona atau covid-19. Warga terdampak tersebut akan mendapatkan bantuan yang dananya bersumber dari pemerintah pusat, Pemprov Banten dan Pemkot Tangerang.
“Semangatnya itu saling cover,” ujarnya, Selasa (21/4).
Dia menjelaskan, pemerintah pusat rencananya akan memberikan bantuan untuk 75.000 keluarga. Sedangkan pemprov Banten memberikan bantuan sekitar 70.000 keluarga.
Baca Juga: Pengadaan 500 Ribu Perumahan Di Banten Terkendala Lahan
“Kan sekarang yang sudah masuk data 151.000 KK, sisanya nanti dicover oleh Pemerintah Kota,” terangnya.
Arief menuturkan, data tersebut diperkirakan akan terus bertambah. Hal itu tercermin pada saat pendataan pertama yang hanya berjumlah sekitar 64.000 keluarga.
“Tiap hari pasti ada saja yang terdampak. Contoh aja (pabrik) Gajah Tunggal, kemarin kita cek masih operasional tapi dia bilang Mei nanti saya operasional cuman dua minggu. Berarti dua minggu lagi (karyawannya) dirumahkan sebagian,” jelasnya.
Arief menyatakan, bantuan dari Pemkot Tangerang berupa uang tunai sebesar Rp. 600 ribu per bulan. Pemprov Banten rencananya juga akan memberikan uang sebesar Rp. 600 ribu. Namun diberikan secara bertahap sebesar Rp. 300 ribu pada setiap tahapnya.
“Cuma saya masih belum tahu ini pemerintah pusat ngasihnya apa. Informasinya pemerintah pusat ngasih sembako, pemerintah provinsi uang dibagi dua kali 300 ribu-Rp 300 ribu rupiah, kota sama uang juga,” terangnya.
Arief meminta agar masyarakat terdampak mendaftar melalui aplikasi Siaga Corona (Sigacor) yang telah disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot). Setelah mendaftar, pihaknya akan melakukan verifikasi keabsahan data tersebut.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Suli Rosadi mengaku masih melakukan verifikasi data. Disinyalir banyak warga mampu yang tercatat dalam data pengajuan penerima bantuan.
“Kita sedang lakukan seleksi dan pencocokan data, karena yang akan mendapatkan bantuan adalah warga yang benar terdampak. Salah satunya warga yang tidak punya penghasilan selama wabah virus corona,”ujarnya. (sidik/irfan/gatot)
