SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau Covid-19, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menginginkan, adanya satu rumah isolasi khusus di tiap-tiap desa yang tersebar di 35 kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Kata Irna, rumah isolasi dapat dikatakan hal pokok untuk penanganan Covid 19. Maka dari itulah, dia berharap satu desa satu rumah isolasi segera terwujud.
“Warga yang masuk ke dalam pantauan jika tidak dapat melakukan isolasi mandiri, bisa dilakukan di rumah isolasi yang disediakan di tiap-tiap desa. Makanya rumah isolasi harus ada di tiap-tiap desa,” kata Irna, Rabu (22/4).
Irna tak memungkiri, bahwa untuk memujudkan hal itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Akan tetapi, harus dipikirkan secara matang karena memakan biaya cukup besar.
“Nanti kita bisa memakai anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Provinsi Banten untuk penanganan Covid-19. Mudah-mudahan bisa terwujud dan tidak ada hambatan,” tandasnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Doni Hermawan menambahkan, bahwa pembuatan rumah isolasi itu memang rencananya dibuat di bulan Mei mendatang.
Hal itu jelas Doni, sesuai Surat Edaran (SE) Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Nomor 6 tahun 2020, tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2020.
Baca Juga: Berencana Bangun Lumbung Pangan di Pandeglang, Bulog Siap Serap Hasil Panen Petani
“SE ini dikeluarkan tanggal 14 April 2020 kemarin. Tiga poin isinya yaitu penanganan Covid-19, padat karya tunai desa, dan bantuan tunai desa, serta mengharuskan adanya rumah isolasi,” ungkapnya.
Maka dari itu tegas mantan Camat Banjar ini, SE tersebut harus segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa (Pemdes). Sebab, SE itu sejalan dengan pembentukan gugus tugas tingkat desa hingga RT dan RW, yang mengharuskan adanya rumah isolasi tiap desa. “Kita akan sinergikan antara program pusat hingga ke desa,” pungkasnya.
Doni menambahkan, anggaran yang bakal digunakan yakni, akan memakai anggaran Bankeu Provinsi Banten yang ada di desa sebesar Rp45 juta di masing-masing desa. “Tapi sebelumnya harus ada perubahan anggaran dulu di APBDes, setelah itu baru dibentuk,” ujarnya.
Selain itu katanya lagi, Rp45 juta itu juga untuk pemenuhan logistik selama proses karantina. “Saat dikarantina tentu semua kebutuhannya harus dipenuhi,” tandasnya. (nipal/aditya)
