SATELITNEWS.COM, JAKARTA–Indonesia mulai memasuki tahun politik dalam menyongsong Pemilihan Presiden tahun 2024. Setidaknya sudah dua partai politik yang secara tegas mendeklarasikan calon presiden (capres)nya, yaitu Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, dan Partai NasDem dengan Anies Baswedan.
Menyambut pencapresan tersebut, Anies pun diketahui telah memulai safarinya keliling Indonesia untuk lebih meningkatkan popularitas dan elektabilitas. Hal ini mendapat kritik dari Komunikolog Politik dan Hukum Tamil Selvan. Menurut Tamil, Anies secara tidak langsung dinilai telah melanggar aturan pemilu dengan melakukan pengumpulan massa. Apalagi jadwal kampanye sama sekali belum dimulai.
“Inikan kita dibodoh-bodohi. Anies keliling Indonesia, terjadi konsentrasi massa. Tapi KPU dan Bawaslu tidak bisa memberi sanksi karena Anies belum jadi capres sah yang terdaftar di KPU. Kepolisian tentu jadi repot dalam pengamanan karena agenda-agenda terselubung begini. Maka KPU harus memberi sanksi kepada Partai NasDem, yang sah mendukung Anies sebagai Capres, karena tidak tertib dan melanggar etik politik,” ungkap Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (17/11/2022).
Komunikolog yang akrab disapa Kang Tamil ini mempertanyakan kapasitas Anies yang dipandang Partai NasDem dapat memimpin Indonesia. Karena menurutnya, jika dipasangkan kembali dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2024, dirinya yakin Anies belum tentu terpilih. “Kalau secara politik saya bisa mengamini langkah NasDem yang mendukung Anies, karena ini strategi peningkatan elektoral Partai NasDem. Tapi bicara kapasitas, kita jujur saja, dikontestasikan kembali di DKI saja belum tentu menang ini orang,” ungkapnya.
Lebih lanjut Kang Tamil meminta agar para tokoh-tokoh bangsa bisa memberi contoh yang baik, terutama dalam hal kontestasi. Dirinya juga menyindir Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah yang terus keliling Indonesia sementara masih berstatus sebagai Gubernur. “Anies dan Ganjar ini sama, sama-sama tidak paham etik dalam berpolitik. Ganjar terus keliling Indonesia, kapasitasnya apa? Jadi kalau sebagai contoh saja gagal, apa yang bisa diharapkan dari pemimpin model begini?” tandasnya (rls)
