TIGARAKSA, SNID—Bencana banjir tidak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga area persawahan dan perkebunan warga. Hal itu menjadi sorotan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, lantaran awal tahun dan awal musim hujan merupakan masa tanam bagi para petani.
Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Aziz Gunawan mengatakan, banjir juga turut menjadi perhatian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, lantaran banyak lahan pertanian dan perkebunan warga yang terkena dampaknya. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten (Pemkab) sementara ini, bencana banjir melanda 32 kelurahan/ desa yang tersebar di 14 kecamatan.
“Senin ini, kami bentuk tim pendataan lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak banjir. Kami melibatkan Petugas Pengamat Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL),” ujar Aziz kepada Satelit News, Minggu (5/1).
Aziz mengungkapkan, tim pendataan ini bertugas meninjau lokasi banjir, serta mencatat tingkat kerusakan lahan pertanian akibat banjir. “Kerugian besar atau kecil, nanti akan terlihat setelah pendataan. Tentunya awal tahun yang bertepatan dengan awal musim hujan ini banyak petani yang sudah mulai masa tandur, seperti pertanian di Cisoka,” katanya.
Bahkan kata Aziz, pihaknya juga sudah mendapat laporan dari Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kali Asin, terkait adanya bencana banjir di Wilayah Kerja Penyuluh Pertanian (WKPP) Jayanti, khususnya Desa Cikande seluas 20 hektar. Bahwa Poktan (Kelompok Tani) Sumber Sri dan Poktan Sumber Tani, Desa Cikande, Kecamatan Jayanti, posisi atau kondisinya masih aman karena belum ada tanaman.
“Pergerakan kita ke lapangan melalui BPP sampai dengan Poktan, melakukan identifikasi pendataan lokasi-lokasi terkena banjir. Termasuk mengecek informasi petani cabai gagal panen di Desa Jayanti,” ujar Aziz.
Perlu diketahui juga, kata Aziz, luas lahan pertanian di Kabupaten Tangerang, yakni lahan baku luas tanam 36 ribu hektar lebih. Sedangkan luas KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) 13.305.21 hektar.
Aziz yang juga mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ini menambahkan, hasil dari pendataan tim tersebut akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan. Seperti teknis pemberian bantuan bibit kepada petani yang mengalami kerugian akibat banjir.
“Kami akan berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dan BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) terkait penanganan selanjutnya,” tandasnya.
Sebelumnya, kepada wartawan, Kepala Desa Jayanti Misri Rahayu mengungkapkan, salah satu kerugian yang terdampak langsung ke urusan mata pencairan warga yakni gagal panennya petani cabai.
“Seluas 1 hektar kebun cabai milik beberapa orang warga gagal panen. Dan tentu cukup merugikan. Karena satu orang petani saat panen bisa mendapatkan penghasilan sebesar Rp5 juta,” pungkasnya. (aditya)
Diskusi tentang ini post