SATELITNEWS.COM, SERANG – Sejumlah masyarakat di Kecamatan Mancak, mendesak kepada Pemerintah Kabupaten Serang untuk menertibkan galian tambang pasir di wilayahnya. Karena keberadaannya sudah meresahkan masyarakat, bahkan hingga membuat celaka.
Desakan tersebut, mereka sampaikan saat melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Serang.
Hadir dalam audiensi tersebut, Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Seorang warga Mancak, Rahmatulloh mengatakan, akibat adanya galian pasir banyak yang kecelakaan.
Dampak yang dirasakan di jalan, menimbulkan polusi debu dan bekas galian pasir juga menyebabkan hewan peliharaan seperti kerbau terperosok hingga mati.
Kemudian persoalan lainnya adalah munculnya konflik ditengah tengah masyarakat.
Baca Juga: Nelayan Normalisasi Sungai Pakai Cangkul, Aktivis Serang Raya: Pemerintah Kemana ?
“Jadi ini jelas kontroversinya dengan masyarakat, ada yang berantem gara gara galian pasir ini, di satu sisi ada warga yang mendukung dan disisi lain ada warga yang gak mendukung,” kata Rahmatulloh, saat audiensi di ruang rapat gedung DPRD Kabupaten Serang, Rabu (28/12/2022).
Atas dasar persoalan tersebut, kata Rahmatulloh, pihaknya meminta kepada pemerintah untuk menertibkan galian pasir tersebut.
Menurutnya jika memang sudah berizin agar dikaji ulang, namun jika belum berizin untuk segera ditutup.
“Pengusaha ini dilindungi oleh siapa kami gak tahu,” tuturnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, TB Baenurzaman, meminta kepada satpol PP untuk menutup galian tersebut jika tidak ada izinnya.
Menurutnya, jika tidak bisa menutup Satpol PP Kabupaten Serang mandul.
Baca Juga: 5 Perempuan Diduga PSK Diamankan Dalam Operasi Pekat Gabungan di Kabupaten Serang
“Tanyakan dulu kita sama sama kepada lurah ada enggak surat izin rekomendasi untuk itu,” katanya.
Sementara, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Serang, Ajat Sudrajat mengaku siap untuk menutup sementara galian tambang itu pada Jumat pekan ini sambil menunggu progres dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Karena perizinan itu kewenangannya ada di provinsi. “Bukan saya tidak berani menutup, kalau provinsi action kita siap backup,” tuturnya. (sidik)
