SATELITNEWS.COM, SERANG—Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Ernadhi Sudarmanto mengapresiasi tiga capaian Pemprov Banten dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satunya adalah kontribusi Pemprov Banten dalam keuangan negara pada tahun lalu yang mencapai Rp800 miliar. Dua capaian lainnya yang diapresiasi adalah aktivitas SIPD dan nilai kapabilitas APIP. Semuanya sudah mencapai grade tiga.
“Substansi dari ketiga hal itu merupakan modal utama yang cukup tinggi bagi Pemprov Banten dalam mencapai suksesnya berbagai program yang dilakukan,” katanya seusai menghadiri pengukuhan dan serah terima Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten dari R. Bimo Gunung Abdulkadir kepada Farid Firman di Gedung Pendopo, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu, (11/1).
Menurut Ernadhi, BPKP senantiasa melakukan pengawalan sebagai upaya pendampingan terhadap program-program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah agar semuanya sejalan dengan tujuan bersama untuk kesejahteraan masyarakat dan berjalan dengan baik. Dari penelusuran BPKP, Pemprov Banten sudah membuat kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) untuk tahun 2023. Di dalamnya mengangkat isu-isu strategis dan relevan dengan pembangunan daerah seperti pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan, peningkatan kualitas SDM, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
“Namun untuk jumlah penduduk miskin terus bertambah dan semakin tinggi dan produk dalam negeri yang terjual di e-katalog lokal sudah mencapai 3.800, namun untuk skala produsennya masih dibutuhkan dorongan. Kemudian beberapa kabupaten juga nampaknya angka Indeks Pengenbangan Manusia (IPM-nya) masih di bawah rata-rata nasional,” katanya.
“Maka dari itu, saya harap dengan pejabat yang baru di wilayah Provinsi Banten agar memastikan BPKP memberikan kontribusi dalam rangka tata kelola, manajemen resiko dan pengendalian intern atas penyelenggaraan dan pembangunan di wilayah Provinsi Banten,” pungkasnya.
Sementara itu Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan, sebagai fungsi dari kerangka kerja, pengawasan maupun pemeriksaan haruslah tetap dilakukan secara baik sebagai mandatori negara. Sehingga hal tersebut, mampu dipersembahkan sebagai solusi dari setiap masalah yang ada di masyarakat.
“Kita yakin dengan terus menggiatkan pembangunan yang relevan dengan tugas dan fungsi BPKP. Hal itu juga secara langsung mengupayakan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Kepada pejabat baru, Al berpesan agar mampu meningkatkan kerjasama dengan baik dalam memberikan pendampingan serta pengawasan secara internal. Sehingga mampu membuahkan outcome di berbagai indikator tata kelola pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
“Jadi saya harap BPKP memberikan panduan dalam akselerasi untuk melakukan pencapaian yang lebih optimal,” jelasnya. (mg2)
