SATELITNEWS.COM, JAKARTA—Harga bahan pokok yang merangkak naik hingga kesulitan beribadah untuk agama minoritas dibahas Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023 kemarin. Presiden meminta pimpinan daerah sering turun ke lapangan.
Gubernur, bupati, dan wali kota, kata presiden, harus mendeteksi problem yang ada sedini mungkin. ”Situasi global masih sangat tidak mudah dan sekarang yang menjadi momok semua negara adalah yang namanya inflasi,” ungkap Jokowi di Sentul International Convention Centre (SICC).
Dalam kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan total APBD yang mengendap di bank sampai akhir 2022 mencapai Rp 123 triliun. Banyak dana pemda yang tak kunjung dibelanjakan. Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program sebelum tahun berjalan. Dengan begitu, anggaran yang telah diberikan tidak menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa).
Selain itu, pemda harus mampu membangun tata kota daerahnya dengan baik sesuai potensi yang dimiliki. Penyusunan rencana induk atau masterplan penataan kota harus dapat menunjukkan keunggulan setiap wilayah sebagai sebuah keunikan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan para kepala daerah terkait banyaknya dana pemda yang menumpuk di perbankan. Per Desember 2022, penumpukan dana pemda di perbankan itu mencapai Rp 123,74 triliun.
Dia menjelaskan, penumpukan dana tersebut tertinggi selama tiga tahun terakhir. Hal itu disebabkan tingginya realisasi pendapatan daerah, tapi tidak diiringi dengan serapan belanja yang optimal. Data Kemenkeu mencatat, posisi dana pemda di perbankan per Desember yang mencapai Rp 123,74 triliun itu turun Rp 116,05 triliun jika dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan realisasi belanja daerah yang baru terakselerasi pada akhir tahun.
Baca Juga: Dua Menteri PKB Mengundurkan Diri
Persoalan klasik itu diharapkan bisa diurai agar belanja pemda bisa dirasakan masyarakat luas. ”Kementerian Keuangan akan terus bekerja sama dengan daerah untuk menjaga optimalisasi serapan anggaran,” tuturnya. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menekankan, APBN dan APBD harus digunakan untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat.
Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Presiden Jokowi meminta kepala daerah menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Targetnya, tahun depan kemiskinan ekstrem turun hingga 0 persen dan stunting 14 persen. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem masih jadi fokus utama pemerintah hingga 2024. Dua persoalan itu, kata dia, kerap beririsan erat. Sebab, sering kali stunting dilatarbelakangi fenomena kemiskinan ekstrem. Misalnya, kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi, dan lainnya.
Sementara, menanggapi soal harga beras yang melambung naik di sejumlah daerah, sebagaimana disinggung presiden, Kepala Humas Bulog Tomi Wijaya menjelaskan bahwa hal tersebut biasa terjadi menjelang panen raya. Ketersediaan stok di sejumlah daerah relatif menurun.(jpg)
